UU Perampasan Aset Disahkan, PUKAT UGM Soroti Celah Harta Tak Wajar dan Kewenangan Penegak Hukum
Sorotan Publik – Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset pada 19 November 2026 menyisakan perdebatan mengenai seberapa efektif regulasi tersebut dapat digunakan untuk mengejar kekayaan hasil kejahatan. Salah satu kritik datang dari Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada (UGM), yang menilai undang-undang tersebut belum mengakomodasi instrumen penting untuk menangani kekayaan yang tidak jelas asal-usulnya.
Peneliti PUKAT UGM, Zaenur Rohman, menyoroti tidak dicantumkannya mekanisme unexplained wealth dalam aturan yang disahkan DPR bersama pemerintah tersebut.
Konsep unexplained wealth berkaitan dengan kekayaan seseorang yang tidak sebanding dengan penghasilan sah dan tidak dapat dijelaskan sumber perolehannya. Dalam konteks pemberantasan korupsi, mekanisme ini dipandang dapat memperkuat upaya penelusuran kekayaan yang diduga berasal dari aktivitas ilegal.
Menurut Zaenur, pengaturan mengenai kekayaan tidak wajar merupakan salah satu aspirasi penting masyarakat dalam mendorong pembentukan UU Perampasan Aset. Ia menyayangkan ketentuan tersebut tidak masuk dalam naskah akhir undang-undang.
Zaenur Singgung Kekhawatiran Elite Politik
Zaenur juga menyampaikan dugaan bahwa tidak diakomodasinya mekanisme tersebut berkaitan dengan kekhawatiran sebagian elite politik terhadap kemungkinan aturan itu menyasar pejabat yang memiliki kekayaan tidak wajar.
Ia menilai, instrumen untuk menelusuri dan merampas kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya seharusnya menjadi bagian penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi.
Namun, dugaan mengenai motif elite politik tersebut merupakan pandangan Zaenur dan belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti. Penilaian mengenai alasan suatu ketentuan tidak dimasukkan harus merujuk pada proses pembahasan, dokumen legislasi, serta keterangan pihak-pihak yang terlibat.
Perampasan Aset Dinilai Masih Bergantung pada Proses Hukum
Selain persoalan unexplained wealth, PUKAT UGM juga mengkritisi mekanisme perampasan aset yang dinilai masih memiliki ketergantungan kuat pada proses hukum dan putusan hakim.
Dalam pandangan Zaenur, ketergantungan tersebut perlu dikaji dari sisi efektivitas, terutama ketika negara menghadapi perkara dengan aset yang telah dipindahkan, disamarkan, atau berada dalam penguasaan pihak lain.
Perampasan aset memang harus memiliki dasar hukum dan mekanisme pengawasan peradilan. Namun, prosedur yang terlalu panjang atau tidak didukung kewenangan penelusuran yang memadai dapat menimbulkan tantangan dalam mengamankan aset sebelum dialihkan.
Di sisi lain, pengawasan hakim juga merupakan instrumen penting untuk mencegah penyitaan atau perampasan dilakukan secara sewenang-wenang. Tantangannya adalah menemukan keseimbangan antara kecepatan pemulihan aset dan perlindungan hak warga negara.
DPR Punya Pertimbangan Berbeda soal Unexplained Wealth
Dalam pembahasan sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan bahwa ketentuan mengenai illicit enrichment tidak dimasukkan karena adanya pertimbangan perlindungan HAM dan karakter undang-undang yang berfokus pada hukum acara.
DPR menyatakan menerima berbagai masukan dari masyarakat dan kalangan ahli, termasuk pandangan yang mempertanyakan risiko penerapan mekanisme tersebut terhadap hak-hak warga negara.
Perlu dipahami, illicit enrichment dan unexplained wealth merupakan konsep yang berkaitan, tetapi tidak sepenuhnya identik. Keduanya sama-sama menyangkut kekayaan yang tidak sebanding dengan sumber penghasilan sah, tetapi dapat memiliki konsekuensi dan rancangan hukum yang berbeda.
Perbedaan pandangan antara DPR dan kalangan antikorupsi ini memperlihatkan bahwa perdebatan tidak hanya menyangkut keberadaan kewenangan merampas aset, melainkan juga batas, prosedur, dan standar pembuktian yang harus diterapkan.
Ujian UU Perampasan Aset Ada pada Implementasi
Pengesahan undang-undang merupakan satu tahap dalam proses pembaruan hukum. Tahap berikutnya adalah memastikan aturan tersebut dapat bekerja secara efektif, transparan, dan tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.
Publik perlu mengetahui bagaimana aset hasil tindak pidana ditelusuri, siapa yang berwenang melakukan tindakan hukum, bagaimana pengelolaan aset dilakukan, serta mekanisme apa yang tersedia apabila terjadi kesalahan dalam proses perampasan.
Kritik PUKAT UGM menjadi pengingat bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup diukur dari banyaknya regulasi yang disahkan. Ukuran yang lebih penting adalah kemampuan negara mengungkap kejahatan, memulihkan kerugian, dan memastikan kekayaan hasil tindak pidana tidak dinikmati oleh pelakunya.
Di sisi lain, setiap mekanisme perampasan harus tetap menjamin kepastian hukum, perlindungan HAM, dan pengawasan peradilan.
Pada akhirnya, masyarakat berhak mengawasi apakah UU Perampasan Aset benar-benar menjadi instrumen pemulihan kekayaan negara atau masih menyisakan persoalan yang membutuhkan pembenahan lebih lanjut.
Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.
