UU Perampasan Aset Baru Disahkan, ICW Adukan Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD atas Dugaan Pelanggaran Etik
SOROTAN PUBLIK — Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset pada 19 November 2026 langsung diikuti polemik mengenai transparansi proses legislasi. Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset mengadukan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, khususnya menyangkut keterbukaan draf rancangan regulasi kepada masyarakat.
Laporan disampaikan pada Kamis, 19 November 2026, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, mewakili koalisi dalam penyampaian pengaduan tersebut.
Koalisi mempersoalkan tidak disebarluaskannya naskah RUU secara memadai selama proses pembahasan. Menurut mereka, masyarakat seharusnya memperoleh akses terhadap draf agar dapat mempelajari, mengkritisi, dan memberikan masukan sebelum regulasi disahkan.
ICW Persoalkan Keterbukaan Pembahasan
Persoalan utama yang diangkat ICW bukan sekadar substansi UU Perampasan Aset, melainkan juga prosedur pembentukannya.
Koalisi menilai keterbukaan dokumen merupakan bagian penting dari partisipasi publik yang bermakna. Tanpa akses memadai terhadap naskah rancangan, masyarakat dinilai kesulitan memahami perubahan pasal, mengidentifikasi potensi persoalan hukum, serta menyampaikan masukan secara terarah.
Sebelum melaporkan kedua pimpinan DPR tersebut, koalisi juga disebut telah mengirimkan somasi pada 13 November 2026. Setelah tenggat yang diberikan berakhir pada 16 November, pengaduan kemudian disampaikan kepada MKD pada 19 November 2026.
Pengaduan itu merupakan laporan atas dugaan pelanggaran etik. Artinya, belum terdapat keputusan MKD yang menyatakan Puan Maharani maupun Habiburokhman terbukti melakukan pelanggaran.
DPR Menyatakan Pembahasan Melibatkan Publik
Di sisi lain, DPR memiliki penjelasan berbeda mengenai proses pembahasan RUU Perampasan Aset.
Dalam laporan resmi DPR pada saat pengesahan, Habiburokhman menyampaikan bahwa Komisi III telah melaksanakan lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat.
DPR juga menyebut telah melakukan kunjungan kerja ke 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Selain itu, Habiburokhman menyatakan tahapan pembahasan, mulai dari rapat kerja, rapat Panitia Kerja (Panja), hingga tim perumus dan tim sinkronisasi, telah memberikan ruang partisipasi publik. DPR juga menyebut masyarakat dan media dapat mengikuti pembahasan melalui siaran TVR Parlemen, kanal YouTube DPR, serta laman resmi DPR.
Dalam pembahasan tersebut, terdapat 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diselesaikan. Naskah RUU yang semula terdiri atas 67 pasal berkembang menjadi 74 pasal.
Perbedaan penjelasan ini memperlihatkan bahwa persoalan yang dipersoalkan koalisi bukan semata-mata jumlah kegiatan konsultasi, melainkan juga akses masyarakat terhadap dokumen resmi dan kesempatan memberikan masukan terhadap rumusan pasal secara konkret.
UU Perampasan Aset Disahkan 19 November 2026
DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 pada Kamis, 19 November 2026.
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPR Puan Maharani. Sementara itu, Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan sebagai Ketua Panitia Kerja sekaligus Ketua Komisi III DPR.
Regulasi tersebut diharapkan menjadi instrumen hukum untuk memperkuat pemulihan aset hasil tindak pidana, termasuk kerugian negara dan masyarakat.
Namun, pengesahan sebuah undang-undang tidak serta-merta mengakhiri kewajiban untuk memastikan proses pembentukannya berjalan sesuai prinsip konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan keterbukaan informasi.
Transparansi Legislasi Menjadi Ujian Demokrasi
Peristiwa ini kembali menempatkan prinsip partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang sebagai persoalan penting.
Dalam sistem demokrasi, masyarakat bukan hanya pihak yang akan terkena dampak suatu regulasi, melainkan juga memiliki hak untuk mengetahui, mempelajari, dan menyampaikan pendapat terhadap kebijakan yang sedang dirumuskan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah, mengatur pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan maupun tertulis pada setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, keterbukaan tidak cukup hanya ditunjukkan melalui penyiaran rapat atau pengumuman agenda legislasi. Akses terhadap naskah, informasi perubahan pasal, serta kesempatan menyampaikan masukan yang dapat dipertimbangkan juga menjadi bagian penting dari partisipasi bermakna.
Kini, MKD memiliki ruang untuk menelaah pengaduan yang disampaikan ICW dan koalisi, termasuk menilai apakah terdapat dasar pelanggaran etik sebagaimana yang dilaporkan.
Publik juga perlu menunggu penjelasan lebih lanjut dari para pihak yang diadukan dan perkembangan penanganan laporan tersebut.
UU Antikorupsi Harus Dibangun dengan Proses yang Terbuka
UU Perampasan Aset memiliki tujuan penting dalam memperkuat upaya pemulihan hasil tindak pidana. Namun, tujuan besar pemberantasan korupsi juga harus berjalan seiring dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, perlindungan hak warga negara, dan kepastian hukum.
Jangan sampai regulasi yang dimaksudkan untuk memperkuat pemberantasan kejahatan justru meninggalkan pertanyaan mengenai keterbukaan proses pembentukannya.
Bagi Sorotan Publik, persoalan ini bukan tentang mendukung atau menentang individu tertentu. Yang harus dikawal adalah kualitas proses legislasi, hak masyarakat untuk berpartisipasi, dan tanggung jawab lembaga negara kepada rakyat.
Sebab, undang-undang bukan milik parlemen semata. Undang-undang dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat dan karena itu proses pembentukannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.
