Unhan: Industri Pertahanan Perlu Sinergi Kebijakan dan Teknologi untuk Ciptakan Ekosistem Inovasi
Dosen Fakultas Teknologi Pertahanan Universitas Pertahanan (Unhan) Ade Muhammad menilai penguatan industri pertahanan nasional membutuhkan sinergi antara kebijakan pemerintah, pengembangan teknologi, sumber daya manusia, dan kapasitas industri dalam negeri.
Pernyataan tersebut disampaikan Ade saat menanggapi isu mengenai kemungkinan penunjukan CEO Republikorp Norman Joesoef sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) dalam reshuffle kabinet pada Agustus 2026.
Ade dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (8/8), mengatakan penunjukan calon Wamenhan merupakan kewenangan Presiden dengan mempertimbangkan kebutuhan kabinet serta arah kebijakan strategis nasional.
“Apabila isu tersebut benar dan nantinya ditetapkan secara resmi oleh Presiden, maka saya sebagai mantan dosennya tentu merasa sangat gembira, bangga, dan memberikan dukungan. Namun demikian, saya tetap menghormati proses konstitusional dan keputusan resmi pemerintah,” ujar Ade.
Industri Pertahanan Hadapi Perkembangan Teknologi
Menurut Ade, pembangunan pertahanan saat ini menghadapi perkembangan teknologi yang berlangsung cepat. Karena itu, kebijakan pertahanan perlu mempertimbangkan berbagai perkembangan strategis, mulai dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), pertahanan siber, sistem nirawak, teknologi ruang angkasa, hingga teknologi dual-use yang dapat digunakan untuk kepentingan sipil maupun pertahanan.
Kombinasi pengalaman generasi senior dan gagasan generasi muda, menurut dia, dapat menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kebijakan pertahanan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.
Dalam konteks industri pertahanan, Ade menilai pembangunan jangka panjang tidak cukup hanya berorientasi pada pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista).
Kebijakan industri pertahanan juga perlu diarahkan pada transfer teknologi, pengembangan rantai pasok nasional, penciptaan lapangan kerja berteknologi tinggi, serta peningkatan kapasitas manufaktur dalam negeri.
Indonesia membutuhkan pejabat publik yang memiliki kombinasi inovasi dan kegigihan karena pembangunan industri pertahanan merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan konsistensi lintas pemerintahan.
Kerja Sama Internasional Harus Perkuat Industri Dalam Negeri
Ade juga menyoroti pentingnya kerja sama antara industri pertahanan nasional dan perusahaan internasional. Menurutnya, kerja sama tersebut tidak seharusnya hanya berorientasi pada pembelian produk pertahanan, tetapi juga diarahkan pada investasi industri, pembentukan kemitraan, serta pengembangan teknologi di dalam negeri.
Langkah tersebut penting untuk memastikan pengadaan alutsista memberikan manfaat lebih luas terhadap peningkatan kapasitas industri nasional.
Ia berharap transformasi industri pertahanan, termasuk penguatan perusahaan pertahanan milik negara, terus diarahkan agar lebih profesional, efisien, sinergis, dan memiliki indikator kinerja yang jelas.
Keberhasilan kebijakan pertahanan, kata Ade, tidak semata-mata diukur dari kemampuan melakukan pengadaan alutsista. Pembangunan ekosistem inovasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kemandirian industri, serta kemampuan menarik investasi dan teknologi tinggi ke Indonesia juga menjadi bagian penting.
Dengan pendekatan tersebut, industri pertahanan diharapkan tidak hanya berperan memenuhi kebutuhan pertahanan nasional, tetapi juga memberikan dampak terhadap pengembangan teknologi, manufaktur, dan perekonomian nasional.
Ke depan, sinergi antara pemerintah, industri, dan akademisi menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun pertahanan nasional yang modern dan mandiri.
Penguatan industri pertahanan juga berpotensi menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendorong inovasi teknologi, serta meningkatkan daya saing Indonesia dalam rantai pasok teknologi pertahanan internasional.
Sinergi kebijakan, teknologi, sumber daya manusia, industri, dan akademisi pada akhirnya menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pertahanan yang tangguh, adaptif, dan berdaulat.
