Titiek Soeharto Bawa Komisi IV DPR ke Lombok, Targetkan Indonesia Jadi Produsen Utama Lobster Dunia

Lombok, NTB — Kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke Nusa Tenggara Barat pada 3 September 2026 membawa satu pesan besar: Indonesia harus mampu mengubah kekayaan benih bening lobster (BBL) menjadi kekuatan ekonomi kelautan di dalam negeri.

Rombongan Komisi IV DPR RI dipimpin Ketua Komisi IV Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto dan mengunjungi Instalasi Telong-Elong, salah satu unit pelaksana teknis Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok.

Kunjungan tersebut diarahkan untuk melihat langsung perkembangan budidaya lobster sekaligus menyerap persoalan yang dihadapi nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha.

Bagi Titiek, Indonesia memiliki modal alam yang besar untuk menjadi pemain utama dalam industri lobster dunia. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut tidak berhenti sebagai sumber benih, tetapi dilanjutkan melalui proses pembesaran, produksi, hingga pemasaran bernilai tambah di dalam negeri.

Jangan Hanya Jadi Sumber Benih

Selama bertahun-tahun, tata kelola benih bening lobster menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian dalam kebijakan perikanan Indonesia.

BBL Indonesia memiliki nilai ekonomi tinggi. Persoalannya, ketika benih hanya keluar dari Indonesia tanpa dilanjutkan dengan proses pembesaran di dalam negeri, nilai tambah terbesar justru dapat dinikmati pada tahap produksi berikutnya.

Karena itu, dorongan agar benih lobster dibesarkan di Indonesia memiliki dimensi yang lebih luas. Bukan hanya mengenai budidaya, tetapi juga menyangkut lapangan kerja, investasi, industri pakan, rantai pasok, ekspor, dan penerimaan ekonomi nasional.

Titiek mendorong agar Indonesia tidak selamanya berada pada posisi sebagai pemasok bahan baku berupa benih, sementara negara lain memperoleh nilai tambah setelah lobster tersebut dibesarkan dan dipasarkan.

Target yang ingin didorong adalah menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen utama lobster budidaya dunia.

Modal, Pakan hingga Pasar Jadi Tantangan

Namun, membangun industri lobster nasional tidak cukup hanya dengan menghentikan keluarnya benih dari Indonesia.

Persoalan di tingkat pembudidaya masih cukup kompleks. Dalam kunjungan tersebut, nelayan dan pembudidaya menyampaikan sejumlah kendala, mulai dari keterbatasan modal untuk membangun dan merawat keramba jaring apung, harga BBL, biaya pakan, hingga kepastian pasar ketika lobster memasuki masa panen.

Masalah tersebut membentuk sebuah rantai yang saling berhubungan.

Benih tersedia tanpa modal budidaya tidak cukup. Keramba tersedia tanpa pakan yang terjangkau juga menjadi persoalan. Lobster berhasil dibesarkan tetapi tidak memiliki kepastian pasar juga dapat menimbulkan risiko bagi pembudidaya.

Karena itu, pengembangan industri lobster membutuhkan kebijakan yang menyentuh seluruh mata rantai, bukan hanya mengatur persoalan benih.

Hilirisasi Lobster Harus Terjadi di Indonesia

Seluruh aspirasi dan temuan dari lapangan selanjutnya akan menjadi bahan pendalaman Panitia Kerja Komisi IV DPR RI dalam merumuskan rekomendasi terkait tata kelola BBL dan percepatan budidaya lobster nasional.

Titiek juga sebelumnya mendorong agar mitra asing yang selama ini membesarkan lobster asal Indonesia di luar negeri dapat memindahkan aktivitas budidayanya ke Indonesia.

Jika ekosistem tersebut berhasil dibangun, nilai tambah dari komoditas lobster dapat dinikmati lebih besar oleh masyarakat Indonesia.

Peluangnya bukan hanya berada pada hasil ekspor lobster, tetapi juga terbukanya lapangan kerja, tumbuhnya industri pendukung, meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, serta bertambahnya potensi devisa.

Pada titik inilah persoalan lobster berubah dari sekadar urusan benih menjadi persoalan kedaulatan ekonomi kelautan.

Indonesia memiliki sumber daya laut yang besar. Tantangannya adalah memastikan kekayaan tersebut tidak hanya keluar sebagai komoditas bernilai rendah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tinggi melalui industri yang tumbuh di tanah air.

Jika rantai budidaya dari benih hingga pasar mampu dibangun secara konsisten, ambisi Indonesia menjadi produsen lobster dunia bukan sekadar slogan.

Namun, keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh satu hal: apakah kebijakan negara benar-benar mampu membuat nelayan dan pembudidaya menjadi pelaku utama, bukan sekadar penonton dalam industri lobster yang tumbuh dari kekayaan laut Indonesia sendiri.

Rakyat berhak tahu. Rakyat cerdas. Rakyat berdaulat.