Rocky Gerung Memilih Masuk ke Dalam Kekuasaan, Apakah Suara Kritis Bisa Tetap Merdeka? Pelajaran dari Plato hingga Seneca
Sorotan Publik — Pernyataan Rocky Gerung bahwa dirinya hanya berpindah dari luar ke dalam, sementara sikapnya tetap sama, membuka kembali perdebatan klasik tentang hubungan antara kekuasaan dan independensi pemikiran.
Persoalannya bukan semata-mata apakah seorang pengkritik boleh berada di dekat penguasa. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah ia masih memiliki kebebasan untuk menyampaikan kebenaran ketika kritiknya mulai tidak menyenangkan orang-orang yang memegang kekuasaan.
Sejarah mencatat, hubungan antara filsuf dan penguasa sering kali diwarnai harapan besar, dilema moral, bahkan tragedi.
Plato dan Mimpi Mengubah Penguasa
Pada abad keempat sebelum Masehi, filsuf Yunani Plato pernah berusaha menerapkan gagasannya tentang kepemimpinan ideal di Syracuse, sebuah kota di Sisilia.
Plato meyakini bahwa negara akan mencapai keadaan terbaik apabila dipimpin oleh orang yang memiliki kebijaksanaan filosofis. Gagasan tersebut dikenal melalui konsep raja filsuf, yakni pemimpin yang tidak sekadar mengejar kekuasaan, tetapi juga memahami keadilan dan kebaikan.
Namun, kenyataan politik tidak semudah teori.
Hubungan Plato dengan lingkungan penguasa Syracuse mengalami berbagai kesulitan. Perjalanannya ke sana tidak serta-merta menghasilkan pemerintahan ideal sebagaimana yang diharapkannya.
Pengalaman itu memperlihatkan bahwa kedekatan seorang pemikir dengan penguasa belum tentu membuat gagasannya diterima. Kekuasaan memiliki kepentingan, dinamika, dan batas-batas yang tidak selalu sejalan dengan cita-cita filosofis.
Seneca: Penasihat yang Berakhir Tragis
Berabad-abad kemudian, persoalan serupa muncul di Kekaisaran Romawi melalui Lucius Annaeus Seneca, filsuf Stoa yang menjadi penasihat Kaisar Nero.
Pada awal pemerintahan Nero, Seneca bersama Sextus Afranius Burrus memainkan peran penting dalam lingkungan pemerintahan. Periode awal itu kerap dipandang relatif lebih baik dibandingkan masa-masa berikutnya.
Kehadiran seorang penasihat yang terdidik dan memahami etika politik memberikan harapan bahwa kekuasaan dapat diarahkan melalui kebijaksanaan.
Namun, hubungan antara Seneca dan Nero kemudian memburuk seiring perkembangan pemerintahan sang kaisar.
Seneca akhirnya berusaha menjauh dari pusat kekuasaan. Akan tetapi, pada 65 Masehi, ia diperintahkan mengakhiri hidupnya setelah dikaitkan dengan dugaan konspirasi Pisonia terhadap Nero.
Tragedi Seneca menjadi pengingat bahwa seorang penasihat mungkin memiliki pengaruh selama kepentingannya sejalan dengan penguasa. Ketika hubungan itu berubah, kedekatan yang sebelumnya memberikan akses dapat berubah menjadi sumber bahaya.
Nizam al-Mulk dan Keberanian Mengatakan Kebenaran
Dalam sejarah politik dunia Islam, Nizam al-Mulk dikenal sebagai wazir besar Kekaisaran Seljuk dan penulis karya politik Siyasatnama.
Pemikirannya menekankan pentingnya pemerintahan yang tertib, keadilan, administrasi yang baik, serta tanggung jawab penguasa terhadap rakyat.
Dalam tradisi pemikiran politik, kedudukan seorang penasihat bukan semata-mata untuk menyenangkan raja. Ia juga harus membantu memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan adil.
Pesan tersebut tetap relevan hingga sekarang: seorang penasihat yang hanya menyampaikan hal-hal yang ingin didengar penguasa berisiko kehilangan fungsi terpentingnya.
Kekuasaan membutuhkan orang yang mampu memberikan penilaian jujur, termasuk ketika kenyataan yang disampaikan tidak menyenangkan.
Diderot dan Catherine Agung: Gagasan Tidak Selalu Menjadi Kebijakan
Kisah filsuf Prancis Denis Diderot dan Permaisuri Catherine II dari Rusia juga memperlihatkan rumitnya hubungan antara pemikiran dan kekuasaan.
Catherine mengundang Diderot ke Rusia pada 1773–1774. Keduanya berdiskusi mengenai filsafat, pendidikan, dan tata pemerintahan.
Catherine menunjukkan ketertarikan terhadap gagasan-gagasan Diderot. Namun, ketertarikan seorang penguasa terhadap pemikiran seorang filsuf tidak otomatis berarti seluruh gagasan tersebut akan diterapkan dalam kebijakan negara.
Ada perbedaan mendasar antara kebebasan menyampaikan gagasan dan kewenangan untuk menentukan keputusan politik.
Diderot dapat mengajukan pemikiran ideal, tetapi Catherine tetap harus mempertimbangkan realitas pemerintahan, kepentingan negara, dan struktur kekuasaan yang dijalankannya.
Kisah ini memperlihatkan bahwa akses kepada penguasa memang membuka ruang dialog. Namun, dialog tidak selalu berujung pada perubahan.
Rocky Gerung dan Ujian Independensi di Dalam Kekuasaan
Dalam konteks pernyataan Rocky Gerung, sejarah tersebut memberikan sudut pandang penting untuk membaca hubungan antara pengkritik dan kekuasaan.
Berada di dalam lingkungan kekuasaan tidak otomatis membuat seseorang kehilangan independensinya. Sebaliknya, berada di luar kekuasaan juga tidak dengan sendirinya menjamin bahwa seseorang selalu objektif dan bebas dari kepentingan.
Ukuran yang lebih penting adalah apakah seseorang tetap mampu berpikir mandiri, menyampaikan kritik secara jujur, dan mempertahankan prinsip ketika pendapatnya bertentangan dengan kepentingan pihak yang berkuasa.
Jika seseorang masuk ke lingkaran kekuasaan untuk memperjuangkan gagasan dan memperbaiki kebijakan, akses tersebut dapat menjadi sarana yang bermanfaat.
Namun, jika kedekatan itu membuat kritik berubah menjadi pembenaran, independensi pemikiran patut dipertanyakan.
Sebaliknya, apabila seseorang tetap berani menyampaikan ketidaksetujuan, mengoreksi kebijakan yang keliru, dan membela kepentingan publik meskipun berada dekat dengan penguasa, perpindahan posisi tidak serta-merta berarti perubahan prinsip.
Pada akhirnya, pernyataan bahwa seseorang tetap memiliki sikap yang sama perlu dinilai melalui tindakan dan konsistensinya, bukan hanya melalui kata-kata.
Kesimpulan: Kekuasaan Membutuhkan Kritik, Bukan Sekadar Pujian
Dari Plato di Syracuse, Seneca di Roma, hingga Diderot di lingkungan istana Catherine Agung, sejarah memperlihatkan bahwa hubungan antara pemikir dan penguasa selalu menyimpan dilema.
Seorang pengkritik dapat memperoleh akses lebih besar ketika berada di dalam lingkaran kekuasaan. Namun, akses tersebut baru bermakna apabila ia tetap memiliki kebebasan untuk mengatakan hal-hal yang perlu didengar, bukan hanya hal-hal yang ingin didengar penguasa.
Bagi negara demokratis, kritik bukan musuh pemerintahan. Kritik yang berbasis fakta, disampaikan secara bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan rakyat justru menjadi bagian penting dari mekanisme pengawasan.
Karena itu, persoalan utama bukanlah apakah Rocky Gerung berada di luar atau di dalam kekuasaan.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: ketika kepentingan penguasa bertentangan dengan kepentingan rakyat, di pihak manakah suara kritis itu akan berdiri?
Sebab, integritas seorang pemikir tidak hanya diuji ketika ia bebas mengkritik dari luar, tetapi juga ketika ia memiliki akses ke dalam dan harus memutuskan apakah kebenaran tetap lebih penting daripada kedekatan dengan kekuasaan.
