Rizkan : Kepemimpinan Jambi Harus Berakar pada Rakyat, Jangan Biarkan Politik Kehilangan Jati Diri Daerah

RIZKAN — Gagasan tentang kesuksesan di perantauan selama ini kerap dipandang sebagai simbol keberhasilan seseorang dalam menaklukkan tantangan dan meraih prestasi. Namun, bagi Ketua Dewan Perwakilan Aliansi Wartawan Nasional Indonesia (AWNI) Sumatera Raya, Rizkan Al Mubarrok, keberhasilan seseorang seharusnya tidak berhenti pada pencapaian pribadi.

Menurut Rizkan, ada tanggung jawab yang lebih besar ketika seseorang memiliki kesempatan untuk kembali dan mengabdikan kemampuan yang dimilikinya bagi tanah kelahiran.

Sebagai putra daerah Jambi, Rizkan menilai pembangunan daerah membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya memahami persoalan administratif, tetapi juga memiliki kedekatan historis, sosial, dan kultural dengan masyarakat yang dipimpinnya.

“Kepemimpinan bukan sekadar jabatan dan bukan pula simbol kesuksesan pribadi. Kepemimpinan adalah amanah untuk memastikan rakyat mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Karena itu, orang yang memimpin daerah harus benar-benar memahami denyut kehidupan masyarakat dan persoalan yang mereka hadapi,” ujar Rizkan.

Kepemimpinan Harus Berpihak pada Kepentingan Rakyat

Rizkan menilai, tantangan pembangunan daerah tidak cukup dijawab dengan slogan dan narasi politik. Masyarakat membutuhkan pemimpin yang mampu bekerja, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab terhadap setiap kebijakan yang berdampak langsung kepada kehidupan rakyat.

Menurutnya, persoalan infrastruktur, pelayanan publik, lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, serta pengelolaan sumber daya daerah harus menjadi prioritas utama pemerintah.

“Rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang hanya hadir ketika momentum politik tiba. Rakyat membutuhkan pemimpin yang hadir ketika jalan rusak, ketika pelayanan publik bermasalah, ketika lapangan pekerjaan sulit, dan ketika masyarakat membutuhkan pemerintah,” katanya.

Rizkan menegaskan bahwa jabatan kepala daerah merupakan amanah publik. Kekuasaan yang diperoleh melalui proses demokrasi, menurutnya, harus digunakan untuk kepentingan masyarakat dan tidak boleh dipandang sebagai kesempatan untuk mengejar kepentingan pribadi atau kelompok.

“Pemimpin adalah pengabdi. Kekuasaan bukan alat untuk memperkaya diri, melainkan tanggung jawab untuk memastikan sumber daya negara dan daerah digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat,” tegasnya.

Putra Daerah dan Gagasan Kepemimpinan Berbasis Akar

Rizkan kemudian menggunakan istilah “Hindia-Belanda” sebagai metafora untuk mengkritik pola kepemimpinan yang menurutnya terlalu jauh dari akar sosial masyarakat. Istilah tersebut, kata dia, bukan ditujukan untuk menyamakan seseorang dengan pemerintahan kolonial, melainkan sebagai simbol kritik terhadap kepemimpinan yang dianggap kurang memiliki kedekatan dengan realitas masyarakat lokal.

Menurut Rizkan, seorang pemimpin daerah idealnya memiliki pemahaman mendalam mengenai sejarah, budaya, karakter sosial, serta kebutuhan masyarakat setempat.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa gagasan tentang kepemimpinan putra daerah bukan berarti menutup ruang bagi siapa pun untuk berkontribusi dalam pembangunan.

“Ini bukan soal menolak orang dari luar daerah. Ini soal memastikan bahwa siapa pun yang memimpin Jambi harus benar-benar memahami Jambi, mencintai masyarakatnya, dan memiliki komitmen untuk membangun daerah ini. Kalau dia bukan putra daerah tetapi mampu membuktikan keberpihakan dan pengabdiannya kepada rakyat Jambi, maka yang terpenting adalah integritas dan rekam jejaknya,” jelas Rizkan.

Dengan demikian, menurutnya, istilah “putra daerah” harus dipahami sebagai gagasan tentang kedekatan dan tanggung jawab moral terhadap daerah, bukan sebagai alasan untuk membangun politik eksklusif berdasarkan asal-usul.

Jambi Membutuhkan Pemimpin yang Memahami Persoalan Daerah

Rizkan menilai, Jambi memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, perdagangan, pariwisata, serta ekonomi kreatif. Namun, potensi tersebut harus dikelola melalui kebijakan yang transparan, berkelanjutan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa pembangunan daerah tidak boleh hanya berorientasi pada proyek fisik atau pertumbuhan ekonomi di atas kertas. Pemerintah juga harus memastikan bahwa pembangunan memberikan dampak nyata terhadap kualitas hidup masyarakat.

“Jambi memiliki kekayaan alam dan potensi ekonomi yang besar. Pertanyaannya adalah siapa yang paling bertanggung jawab memastikan potensi tersebut benar-benar kembali kepada rakyat? Di situlah kepemimpinan diuji,” ujarnya.

Menurut Rizkan, pemimpin daerah harus mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, pemerataan pembangunan, serta kepastian hukum.

Ia juga mendorong agar pengelolaan anggaran daerah dilakukan secara transparan dan dapat diawasi oleh publik. Setiap kebijakan pemerintah, menurutnya, harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, hukum, dan moral.

Kritik terhadap Politik Harus Berbasis Data dan Bukti

Rizkan menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, kritik tersebut harus tetap berlandaskan fakta dan dapat diverifikasi.

Menurutnya, apabila terdapat temuan audit, persoalan proyek, dugaan penyimpangan, atau persoalan administrasi pemerintahan, maka semuanya harus dibahas berdasarkan dokumen resmi dan mekanisme hukum yang berlaku.

“Kalau ada persoalan, buka datanya. Kalau ada temuan, tindak lanjuti. Kalau ada dugaan pelanggaran, proses sesuai hukum. Jangan ada yang kebal terhadap kritik, tetapi jangan pula ada pihak yang dihukum oleh opini tanpa bukti,” katanya.

Ia menilai prinsip tersebut penting untuk menjaga kualitas demokrasi di Jambi. Kritik yang berbasis data akan memperkuat pengawasan publik, sementara tuduhan tanpa bukti justru dapat merusak kepercayaan masyarakat.

Karena itu, Rizkan mendorong masyarakat untuk berani mengawasi jalannya pemerintahan, sekaligus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dari Jambi untuk Jambi

Rizkan meyakini bahwa pembangunan daerah membutuhkan regenerasi kepemimpinan yang kuat dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Menurutnya, anak-anak daerah harus diberi ruang untuk berkembang dan membuktikan kemampuan mereka melalui prestasi, integritas, serta pengabdian kepada masyarakat.

Namun, ia kembali menekankan bahwa menjadi putra daerah bukanlah tiket otomatis untuk mendapatkan kekuasaan.

“Putra daerah harus membuktikan dirinya. Tidak cukup hanya mengaku berasal dari Jambi. Harus ada kapasitas, integritas, keberanian, dan rekam jejak pengabdian. Rakyat berhak memilih pemimpin terbaik berdasarkan kemampuan dan tanggung jawabnya,” ujarnya.

Menurut Rizkan, gagasan tersebut merupakan bentuk ajakan agar generasi muda Jambi tidak hanya mengejar kesuksesan di luar daerah, tetapi juga memiliki keberanian untuk kembali dan membangun kampung halaman.

Ia menilai pengalaman yang diperoleh di luar daerah justru dapat menjadi modal berharga apabila dibawa pulang untuk membangun Jambi.

“Merantau dan sukses di luar daerah adalah sesuatu yang baik. Tetapi kalau suatu hari memiliki kesempatan, ilmu, pengalaman, dan kemampuan untuk kembali membangun tanah kelahiran, mengapa tidak? Justru di situlah pengabdian memiliki makna yang lebih besar,” katanya.

Kepemimpinan yang Berakar, Bukan Politik Eksklusif

Rizkan menegaskan bahwa gagasan kepemimpinan yang berakar pada daerah tidak boleh diterjemahkan sebagai politik eksklusif. Menurutnya, siapa pun yang memiliki kapasitas dan komitmen untuk membangun Jambi harus mendapatkan ruang yang sama dalam demokrasi.

Yang paling penting, kata dia, adalah memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar memahami persoalan rakyat dan mampu mempertanggungjawabkan kebijakannya.

“Jambi harus dipimpin oleh orang-orang terbaik. Mereka boleh berasal dari mana saja, tetapi harus memiliki komitmen yang kuat terhadap Jambi. Mereka harus tahu bagaimana rakyat hidup, memahami persoalan daerah, dan berani mengambil keputusan untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Pada akhirnya, Rizkan berpandangan bahwa keberhasilan seorang pemimpin tidak semata-mata diukur dari seberapa tinggi jabatan yang berhasil diraih atau seberapa besar kekayaan yang dimiliki. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa besar manfaat yang diberikan kepada masyarakat dan seberapa kuat warisan pembangunan yang ditinggalkan.

“Sejarah tidak hanya mencatat siapa yang paling jauh pergi. Sejarah juga akan mencatat siapa yang memilih kembali, mengabdi, dan memberikan arti bagi tanah kelahirannya,” tutup Rizkan Al Mubarrok.

Pernyataan tersebut menjadi seruan agar pembangunan Jambi ke depan tidak hanya berbicara tentang pergantian kekuasaan, tetapi juga tentang kualitas kepemimpinan, integritas, transparansi, dan keberpihakan kepada rakyat.

Bagi Rizkan, Jambi membutuhkan pemimpin yang berakar pada masyarakat, terbuka terhadap kritik, menghormati hukum, dan mampu mengubah potensi daerah menjadi kesejahteraan nyata.

Dari Jambi, oleh orang-orang yang memahami Jambi, dan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Jambi.