Rizkan Al Mubarrok Dorong Pemprov Jambi Pastikan APBD Tepat Sasaran dan Berdampak Nyata bagi Rakyat

JAMBI — Ketua Aliansi Wartawan Nasional Indonesia (AWNI) Provinsi Jambi sekaligus Ketua AWNI Sumatra Raya, Rizkan Al Mubarrok, meminta Pemerintah Provinsi Jambi memastikan setiap rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar digunakan secara tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Rizkan, APBD bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran, melainkan instrumen utama pemerintah daerah untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong pembangunan yang berkeadilan.

“APBD itu uang rakyat. Karena itu, penggunaannya harus benar-benar tepat sasaran, sesuai aturan, transparan, dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Rizkan Al Mubarrok.

APBD Harus Berorientasi pada Kepentingan Masyarakat

Rizkan menilai keberhasilan pengelolaan APBD tidak cukup hanya diukur dari tingkat serapan anggaran maupun keberhasilan pemerintah menyelesaikan proyek pembangunan.

Menurutnya, ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana anggaran tersebut mampu menyelesaikan persoalan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Ia mendorong Pemerintah Provinsi Jambi beserta seluruh pemerintah daerah di wilayah Jambi untuk memastikan setiap program yang dibiayai APBD memiliki perencanaan yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, serta manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Jangan sampai anggaran besar terserap, tetapi persoalan masyarakat tidak selesai. Jangan hanya mengejar serapan, tetapi harus melihat hasil dan dampaknya,” tegasnya.

Rizkan juga meminta agar proses perencanaan hingga pelaksanaan APBD dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengawasan Publik Harus Diperkuat

Sebagai organisasi yang bergerak di bidang kewartawanan, AWNI, menurut Rizkan, memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mendorong terciptanya pemerintahan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menegaskan bahwa kritik maupun pengawasan terhadap kebijakan pemerintah bukan dimaksudkan untuk menghambat pembangunan, melainkan memastikan pembangunan berjalan pada jalur yang benar dan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas.

“Pemerintah dan masyarakat memiliki kepentingan yang sama, yaitu bagaimana pembangunan Jambi semakin baik. Karena itu, pengawasan publik harus dipandang sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan, bukan sebagai ancaman,” katanya.

Rizkan juga mendorong masyarakat, media massa, organisasi masyarakat sipil, serta seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan APBD.

Menurut dia, keterbukaan informasi mengenai program, anggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga hasil pembangunan penting agar masyarakat dapat mengetahui ke mana uang publik dialokasikan dan apa manfaat yang dihasilkan.

Jangan Sampai Anggaran Besar, Manfaat Kecil

Lebih lanjut, Rizkan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara berkala terhadap program-program yang menggunakan anggaran daerah.

Program yang terbukti tidak efektif, menurutnya, harus dievaluasi dan diperbaiki agar tidak terus membebani keuangan daerah tanpa memberikan manfaat optimal.

Sebaliknya, program yang terbukti memberikan dampak besar terhadap masyarakat perlu mendapat perhatian dan dukungan anggaran yang memadai dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

“Prinsipnya sederhana: anggaran harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan yang lebih baik, pembangunan yang berkualitas, dan peningkatan kesejahteraan. Jangan sampai anggarannya besar, tetapi manfaat yang dirasakan masyarakat kecil,” ujar Rizkan.

Ia berharap Pemerintah Provinsi Jambi dapat menjadikan ketepatan sasaran, transparansi, dan akuntabilitas sebagai prinsip utama dalam setiap tahapan pengelolaan APBD.

Rizkan menegaskan, AWNI akan terus mendorong keterbukaan informasi dan pengawasan publik terhadap kebijakan pembangunan daerah sepanjang dilakukan berdasarkan data, fakta, serta kepentingan masyarakat.

“Rakyat berhak tahu bagaimana uang daerah dikelola dan untuk apa digunakan. Pada akhirnya, APBD harus kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat yang nyata,” pungkas Rizkan Al Mubarrok.