Riwayat Pendidikan Eko Kurnia Ningsih Jadi Sorotan, Anggota DPR Dapil Bengkulu Tercatat Lulusan SLTA

0
1794790609999

SOROTAN PUBLIK — BENGKULU. Riwayat pendidikan anggota DPR RI kembali menjadi perbincangan publik. Kali ini, perhatian tertuju kepada Hj. Eko Kurnia Ningsih, anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bengkulu periode 2024–2029 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan).

Sorotan tersebut muncul setelah beredarnya dokumen daftar riwayat hidup yang mencantumkan pendidikan terakhir Eko Kurnia Ningsih setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

Dalam dokumen tersebut, riwayat pendidikan Eko tercatat dimulai dari SDN 1 Mungo yang diselesaikan pada 1983, kemudian SMPN 13 Bengkulu Utara pada 1986, dan SMU SPG Bengkulu pada 1990.

Dokumen itu juga mencantumkan pengalaman organisasi sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bengkulu Utara periode 2016–2024. Sementara itu, kolom riwayat pekerjaan tidak mencantumkan keterangan.

Informasi tersebut kemudian menjadi bahan perbincangan di media sosial. Sebagian warganet mempertanyakan latar belakang pendidikan anggota parlemen yang memiliki tanggung jawab dalam pembentukan undang-undang, pengawasan pemerintah, dan pembahasan anggaran negara.

Salah satu komentar yang beredar di akun TikTok @pesonamuba bahkan menyindir, “Anak SMA kok disuruh bikin Undang-Undang.”

Komentar tersebut menggambarkan perdebatan yang lebih luas mengenai standar pendidikan, kapasitas, dan kualitas wakil rakyat di lembaga legislatif.

Pendidikan Minimal Anggota DPR Memang SMA

Jika merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, pendidikan terakhir setingkat SLTA bukanlah pelanggaran persyaratan pencalonan anggota DPR.

Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memiliki pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

Dengan demikian, apabila informasi dalam dokumen riwayat hidup tersebut benar dan pendidikan terakhir Eko memang setingkat SLTA, latar belakang pendidikan itu telah memenuhi batas minimum yang ditentukan undang-undang.

Artinya, persoalan ini perlu ditempatkan secara proporsional. Tidak tepat menyimpulkan adanya pelanggaran hukum hanya karena seorang anggota DPR tidak memiliki gelar sarjana atau magister.

Eko Memperoleh 100.505 Suara di Pemilu 2024

Berdasarkan dokumen hasil Pemilu 2024 yang diterbitkan KPU, Eko Kurnia Ningsih memperoleh 100.505 suara dari Dapil Bengkulu.

Namanya juga tercantum dalam Keputusan KPU Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Perolehan suara tersebut merupakan mandat politik yang diberikan pemilih melalui mekanisme demokrasi. Sebagai wakil rakyat, Eko memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Bengkulu melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Namun, mandat elektoral tidak menghilangkan kewajiban seorang anggota parlemen untuk mempertanggungjawabkan kinerja kepada masyarakat yang diwakilinya.

Perdebatan Bukan Sekadar Soal Ijazah

Pendidikan formal memang menjadi salah satu aspek yang dapat membentuk wawasan dan kemampuan seseorang. Namun, tingkat pendidikan tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran untuk menentukan kapasitas, integritas, maupun kualitas seorang pejabat publik.

Sebaliknya, seseorang yang memiliki gelar akademik tinggi juga tetap harus membuktikan kemampuannya melalui hasil kerja, kualitas keputusan, pemahaman terhadap persoalan masyarakat, serta tanggung jawab dalam menjalankan jabatan.

Karena itu, pertanyaan yang lebih substansial bukan hanya apakah seorang anggota DPR lulusan SMA atau sarjana, melainkan apakah ia mampu memahami persoalan yang dibahas, menguasai substansi rancangan undang-undang, mengawasi penggunaan uang negara, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Publik juga berhak menilai seberapa aktif seorang wakil rakyat menjalankan tugasnya, bagaimana sikapnya dalam pembahasan kebijakan, serta apa hasil konkret yang telah diperjuangkan selama menjabat.

Transparansi Riwayat Pendidikan dan Kinerja Wakil Rakyat

Di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap latar belakang pendidikan pejabat publik, keterbukaan dokumen riwayat hidup menjadi bagian penting dari akuntabilitas lembaga negara.

Dokumen yang beredar perlu dipastikan keaslian dan kesesuaiannya dengan data resmi DPR atau lembaga terkait. Eko Kurnia Ningsih juga perlu memperoleh ruang untuk memberikan konfirmasi apabila terdapat informasi yang tidak lengkap atau tidak sesuai dalam dokumen tersebut.

Keterbukaan bukan dimaksudkan untuk merendahkan seseorang karena tingkat pendidikannya, melainkan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai wakil yang telah mereka pilih.

Pada akhirnya, parlemen tidak cukup hanya diisi oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan administratif pencalonan. Lembaga legislatif membutuhkan anggota yang mampu bekerja, memahami persoalan bangsa, menyusun kebijakan secara bertanggung jawab, serta berani mengawasi kekuasaan.

Rakyat tidak hanya berhak mengetahui riwayat pendidikan wakilnya. Rakyat juga berhak mengetahui apa yang telah dikerjakan, apa yang diperjuangkan, dan sejauh mana mandat politik tersebut dijalankan.

Sebab, kursi DPR bukan sekadar jabatan atau kehormatan politik. Di dalamnya terdapat amanah jutaan kepentingan masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan.

Rakyat Berhak Tahu. Rakyat Cerdas. Rakyat Berdaulat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *