Rekam Jejak M. Rifqinizamy Karsayuda Kembali Disorot: Pernah Dipecat sebagai Dosen pada 2016 akibat Polemik Ijazah S2
SOROTAN PUBLIK – JAKARTA
Riwayat polemik keabsahan ijazah yang pernah menyeret nama anggota DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, kembali menjadi perhatian publik di tengah perdebatan mengenai dokumen penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Nama Rifqinizamy menjadi sorotan setelah pemberitaan pada Juni 2016 mengungkap pernyataan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi saat itu, Muhammad Nasir, mengenai dugaan penggunaan ijazah S2 yang dinyatakan tidak sah oleh kementerian.
Pada saat itu, Rifqinizamy diketahui merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Kalimantan Selatan.
Pernyataan Menteri pada 2016
Dalam pemberitaan detikcom pada 29 Juni 2016, Muhammad Nasir menyatakan bahwa hasil penelusuran kementerian menemukan persoalan pada ijazah S2 Rifqinizamy yang disebut berasal dari National University of Malaysia.
Menurut Nasir, kementerian telah melakukan konfirmasi kepada perguruan tinggi terkait. Ia juga menyampaikan bahwa ijazah S3 yang diperoleh Rifqinizamy dari Universitas Brawijaya diperintahkan untuk ditarik karena persoalan dokumen pendidikan sebelumnya.
Nasir bahkan menyatakan Rifqinizamy harus dikeluarkan dari Universitas Lambung Mangkurat dan tidak diperbolehkan mengajar di perguruan tinggi lain, baik negeri maupun swasta.
Pernyataan tersebut diberitakan secara luas pada 29–30 Juni 2016.
Rifqinizamy Pernah Membantah Tuduhan
Di sisi lain, pemberitaan detikcom pada 29 Juni 2016 juga memuat bantahan Rifqinizamy.
Ia menyatakan bahwa pendidikan S2 yang ditempuhnya di Malaysia telah diselesaikan dan dokumennya telah memperoleh pengesahan dari pihak Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
Rifqinizamy juga menjelaskan bahwa proses administrasi dokumen pendidikannya dibantu oleh sejumlah rekannya. Ia membantah melakukan pemalsuan dan menyatakan pernah mengikuti perkuliahan serta ujian tesis di Malaysia.
Dengan demikian, pemberitaan sejarah ini harus memuat kedua sisi: pernyataan pejabat kementerian yang menyebut ijazah bermasalah dan bantahan pihak yang bersangkutan.
Sorotan terhadap peristiwa 2016 tersebut tidak boleh serta-merta diubah menjadi kesimpulan bahwa Rifqinizamy telah terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan berdasarkan putusan pengadilan. Status dan dasar administratif setiap tindakan pada masa itu perlu ditelusuri melalui dokumen resmi.
Polemik Dokumen Pendidikan Gibran Kembali Mengangkat Perbandingan
Perhatian publik terhadap riwayat tersebut meningkat setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 terkait Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka.
Dalam putusan yang diketok pada 30 Oktober 2026 dan salinannya dipublikasikan pada 10 November 2026, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan tersebut tidak sah dan batal demi hukum serta memerintahkan pencabutannya.
Putusan itu menjadi perkembangan hukum penting dalam polemik administrasi pendidikan Gibran. Namun, objek perkara yang diputus MA adalah keabsahan surat keterangan penyetaraan yang diterbitkan kementerian, bukan putusan pidana yang menyatakan Gibran melakukan pemalsuan ijazah.
Perbedaan objek dan konsekuensi hukum tersebut harus diperhatikan agar pemberitaan tidak melampaui isi putusan.
Publik Mempertanyakan Konsistensi Standar
Di media sosial, sebagian warganet membandingkan penanganan persoalan ijazah Rifqinizamy pada 2016 dengan polemik dokumen pendidikan Gibran pada 2026.
Pertanyaan yang muncul antara lain mengenai konsistensi pemerintah dalam memeriksa dokumen pendidikan, standar verifikasi, serta konsekuensi administratif apabila ditemukan dokumen yang tidak memenuhi ketentuan.
Perbandingan tersebut merupakan pertanyaan publik yang layak dijawab melalui penjelasan institusi terkait. Namun, kedua perkara memiliki subjek, dokumen, proses pemeriksaan, dan konteks hukum yang berbeda sehingga tidak dapat langsung disamakan.
Posisi Rifqinizamy di DPR dan Perkembangan Proses Politik
Saat ini, Rifqinizamy menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR RI. Dokumen resmi DPR pada Januari 2026 mencatat dirinya memimpin rapat internal Komisi II.
Sementara itu, perkembangan politik terkait polemik dokumen pendidikan Gibran di DPR pada November 2026 berkaitan dengan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Sekretariat Jenderal DPR pada 11 November 2026 menyampaikan bahwa usulan tersebut telah ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi dan akan diproses sesuai mekanisme kelembagaan.
Karena itu, penyebutan bahwa Rifqinizamy secara pribadi sedang menangani hak angket terhadap Gibran perlu didukung bukti yang jelas. Hak Menyatakan Pendapat dan hak angket merupakan instrumen DPR yang berbeda.
Transparansi Rekam Jejak Pejabat Publik
Sebagai pejabat publik, rekam jejak pendidikan dan perjalanan karier anggota DPR merupakan informasi yang memiliki kepentingan publik. Masyarakat berhak meminta penjelasan mengenai persoalan yang pernah diberitakan, terutama apabila menyangkut integritas dokumen akademik dan keputusan administratif pemerintah.
Rifqinizamy juga memiliki hak untuk memberikan penjelasan mengenai perkembangan dan penyelesaian persoalan yang pernah muncul pada 2016. Jika terdapat keputusan resmi, pencabutan sanksi, pemulihan status, atau dokumen klarifikasi dari lembaga pendidikan terkait, informasi tersebut penting disampaikan kepada masyarakat.
Pada akhirnya, ukuran konsistensi bukanlah siapa yang sedang menjadi sasaran kritik politik. Standar verifikasi dokumen pendidikan harus berlaku sama, transparan, dan berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.
Publik tidak membutuhkan penghakiman melalui media sosial. Publik membutuhkan keterbukaan dokumen, penjelasan resmi, dan perlakuan yang setara di hadapan aturan.
SOROTAN PUBLIK – AKURASI, KEBERANIAN, INTEGRITAS.
