Prabowo Soroti Tambang Emas Ilegal: Produksi 6 Ton per Tahun, Potensi Kerugian Negara Capai Rp15 Triliun
SOROTAN PUBLIK – JAKARTA
Penyelamatan kekayaan negara dari praktik pertambangan ilegal kembali menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto mengungkap dugaan aktivitas sebuah tambang emas tanpa izin yang disebut telah beroperasi selama delapan tahun.
Dalam pidatonya pada puncak peringatan HUT ke-15 Partai NasDem di Jakarta, Rabu (11/11/2026), Prabowo menyampaikan bahwa tambang tersebut diperkirakan menghasilkan sekitar 500 kilogram emas setiap bulan atau mencapai enam ton dalam setahun.
Presiden memperkirakan nilai produksi emas tersebut mencapai sekitar US$800 juta atau setara kurang lebih Rp15 triliun per tahun.
Prabowo menyoroti praktik pertambangan ilegal yang dinilai merugikan negara karena pelakunya tidak membayar pajak dan royalti serta tidak melaporkan kegiatan produksinya kepada pemerintah.
Pernyataan tersebut kembali mengangkat persoalan serius mengenai pengawasan pertambangan, kebocoran penerimaan negara, dan pengendalian perdagangan komoditas strategis.
Dugaan Tambang Ilegal: Negara Kehilangan Potensi Penerimaan
Jika perkiraan produksi yang disampaikan Presiden dapat dibuktikan melalui pemeriksaan lapangan dan audit, aktivitas tambang tersebut menunjukkan besarnya potensi ekonomi yang tidak masuk ke sistem penerimaan negara.
Produksi sekitar enam ton emas per tahun bukan jumlah kecil. Karena itu, pengungkapan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui penyelidikan menyeluruh, mulai dari lokasi tambang, pemilik atau pengendalinya, jalur distribusi, tempat pemurnian, hingga pihak yang membeli dan menampung hasil produksinya.
Penanganan tidak cukup berhenti pada penertiban pekerja atau penyitaan alat berat. Aparat penegak hukum perlu menelusuri jaringan yang memungkinkan kegiatan tanpa izin berlangsung bertahun-tahun.
Namun, angka produksi dan nilai kerugian yang disampaikan Presiden tetap perlu diuji melalui proses verifikasi. Perkiraan nilai produksi tidak otomatis sama dengan kerugian negara yang telah ditetapkan melalui audit dan proses hukum.
153 Ton Emas: Capaian Pengelolaan Bank Emas Nasional
Di sisi lain, pemerintah juga mengembangkan ekosistem Bank Emas atau bullion bank untuk memperkuat pengelolaan komoditas emas di dalam negeri.
Dalam Sidang Tahunan MPR pada 14 Agustus 2026, Prabowo menyampaikan bahwa Bank Emas yang dikelola melalui Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia telah mengelola sekitar 153 ton emas dengan nilai sekitar Rp360 triliun.
Capaian tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas layanan penyimpanan, perdagangan, dan pembiayaan berbasis emas di Indonesia.
Angka 153 ton itu perlu dipahami secara tepat. Angka tersebut merujuk pada emas yang dikelola dalam ekosistem Bank Emas, bukan berarti pemerintah telah menyita 153 ton emas dari tambang ilegal atau seluruhnya merupakan cadangan emas milik negara.
Meski demikian, penguatan ekosistem emas nasional dapat menjadi instrumen penting agar nilai tambah komoditas strategis tidak seluruhnya dinikmati melalui perdagangan dan pengolahan di luar negeri.
Rp300 Triliun: Perkara Korupsi Tata Niaga Timah
Angka Rp300 triliun juga pernah menjadi perhatian nasional dalam perkara korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk periode 2015–2022.
Dalam putusan perkara pada Desember 2024, majelis hakim menyatakan kerugian negara dan perekonomian negara mencapai sekitar Rp300 triliun berdasarkan perhitungan yang digunakan dalam persidangan.
Presiden Prabowo kemudian kembali menyinggung angka tersebut ketika menyaksikan penyerahan aset hasil penanganan perkara tambang ilegal di Bangka Belitung pada Oktober 2025.
Akan tetapi, perlu ditegaskan bahwa perkara Rp300 triliun tersebut berkaitan dengan tata niaga komoditas timah, bukan angka kerugian yang secara otomatis dapat dilekatkan pada dugaan tambang emas ilegal yang baru disampaikan Presiden.
Pemisahan fakta ini penting agar informasi mengenai penyelamatan aset negara tidak mencampuradukkan perkara, komoditas, dan nilai kerugian yang berbeda.
Penelusuran Aset dan Jaringan Penampung Harus Menjadi Prioritas
Pengungkapan tambang ilegal seharusnya menjadi pintu masuk untuk membenahi tata kelola pertambangan nasional secara menyeluruh.
Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memastikan siapa pihak yang menguasai kegiatan tambang, bagaimana hasil produksi dipasarkan, ke mana emas dikirim, serta apakah terdapat jaringan pemodal, pengangkut, pengolah, dan penampung yang ikut memperoleh keuntungan.
Pengawasan juga perlu menyentuh rantai pasok emas, termasuk tempat pemurnian dan transaksi perdagangan. Tanpa pengawasan dari hulu hingga hilir, penertiban di lokasi tambang berisiko tidak menyelesaikan persoalan utama.
Di samping penegakan hukum, pemerintah perlu memperkuat transparansi perizinan, pengawasan produksi, kewajiban pembayaran pajak dan royalti, serta perlindungan lingkungan dan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
Kekayaan Alam Harus Memberikan Manfaat bagi Rakyat
Persoalan tambang ilegal bukan sekadar pelanggaran administratif. Jika benar berlangsung dalam skala besar dan bertahun-tahun, praktik tersebut berpotensi menghilangkan penerimaan negara, merusak lingkungan, serta menciptakan ketimpangan antara keuntungan pelaku dan beban yang ditanggung masyarakat.
Karena itu, komitmen penyelamatan kekayaan negara perlu dibuktikan melalui tindakan yang terukur: pengungkapan jaringan, penegakan hukum tanpa pandang bulu, pemulihan aset, transparansi penerimaan, dan pengawasan berkelanjutan.
Kekayaan mineral Indonesia merupakan sumber daya strategis yang pengelolaannya harus tunduk pada konstitusi dan prinsip sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Emas Indonesia harus memberi manfaat bagi Indonesia. Bukan hanya menjadi sumber keuntungan bagi segelintir pihak, sementara negara dan masyarakat menanggung kerugian.
SOROTAN PUBLIK – AKURASI, KEBERANIAN, INTEGRITAS.
