Presiden Prabowo Tiba di Kalbar, Tambah 1.500 Personel dan 6 Helikopter untuk Tangani Karhutla
KALIMANTAN BARAT — Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan TNI AU Supadio, Kalimantan Barat, Sabtu (22/8/2026), dan langsung memimpin rapat singkat terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dalam rapat tersebut, Presiden menerima laporan terkini mengenai kondisi karhutla di Kalimantan Barat. Prabowo menegaskan bahwa penanganan harus dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan langsung di lapangan.
Presiden juga meminta pemerintah daerah mengambil langkah tegas dalam menerapkan aturan di wilayah masing-masing. Selain pemadaman, upaya pencegahan juga harus diperkuat agar kebakaran hutan dan lahan tidak terus berulang.
Empat Langkah Penanganan Karhutla
Sejumlah langkah disiapkan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
Pertama, pemerintah akan menambah tiga batalyon TNI atau sekitar 1.500 personel dari luar Kalimantan. Personel tambahan tersebut akan mulai didatangkan pada Sabtu hingga Minggu pagi.
Kedua, personel aparat di darat akan dikerahkan untuk membantu melakukan pemadaman pada titik-titik api yang masih terbakar.
Ketiga, sebanyak enam helikopter besar untuk operasi water bombing akan ditambahkan. Helikopter tersebut dijadwalkan tiba pada Sabtu sore untuk memperkuat upaya pemadaman dari udara.
Keempat, pemerintah akan memperbanyak pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai salah satu upaya mendukung penanganan karhutla.
Pelaksanaan OMC akan mempertimbangkan kondisi cuaca dan potensi hujan yang diperkirakan terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
Prabowo Tinjau Langsung Lokasi Karhutla
Usai memimpin rapat di Lanud Supadio, Presiden Prabowo kemudian bergerak menuju Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.
Presiden dijadwalkan melihat secara langsung kondisi lahan yang masih terbakar serta penanganan yang dilakukan di lapangan.
Kehadiran Presiden secara langsung di lokasi menjadi bagian dari upaya memastikan penanganan karhutla berjalan sesuai dengan langkah yang telah disiapkan pemerintah.
Penanganan karhutla tidak hanya membutuhkan pengerahan personel dan peralatan pemadaman, tetapi juga pengawasan terhadap potensi munculnya titik api baru.
Karena itu, selain memperkuat pemadaman, pemerintah daerah diminta menjalankan langkah pencegahan dan penegakan aturan secara tegas agar persoalan kebakaran hutan dan lahan tidak terus berulang.
Dengan tambahan personel TNI, helikopter water bombing, serta pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca, pemerintah berharap penanganan karhutla di Kalimantan Barat dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.
