Presiden Prabowo Pimpin Sidang Kabinet Paripurna, Paparkan Capaian 20 Bulan Pemerintahan dan Percepatan Program Prioritas

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026). Sidang tersebut menjadi forum evaluasi kinerja pemerintahan sekaligus momentum untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas nasional.

Sidang dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri Kabinet Merah Putih, wakil menteri, utusan khusus Presiden, serta sejumlah pimpinan lembaga negara.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah mengemban mandat rakyat untuk menghadirkan solusi nyata terhadap berbagai persoalan bangsa. Karena itu, seluruh jajaran pemerintahan diminta terus bekerja secara serius, memperkuat koordinasi, dan mempercepat implementasi program yang telah ditetapkan.

Presiden menyampaikan bahwa selama sekitar 20 bulan masa pemerintahan, pemerintah telah menyelesaikan sekitar 110 persoalan strategis. Namun, ia mengingatkan jajaran kabinet agar tidak berpuas diri atas berbagai capaian tersebut.

Menurut Presiden, pemerintah harus tetap berani menghadapi persoalan bangsa tanpa kehilangan sikap rendah hati. Pembangunan nasional, kata dia, harus berlandaskan amanat konstitusi, termasuk prinsip yang terkandung dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945, dengan tujuan membangun perekonomian yang berkeadilan dan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat.

Pemerintah Klaim Perkuat Ketahanan Pangan

Dalam bidang pangan, Presiden memaparkan sejumlah capaian yang disebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.

Pemerintah menyebut Indonesia telah mencapai swasembada pada sejumlah komoditas, antara lain beras, jagung pakan, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, bawang merah, daging ayam, dan telur ayam.

Cadangan beras nasional juga disebut berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Selain itu, nilai tukar petani (NTP) diklaim mencatatkan capaian tertinggi.

Capaian tersebut disebut tidak terlepas dari kerja pemerintah dan berbagai pihak, khususnya upaya peningkatan produksi pertanian melalui sejumlah kebijakan dan program strategis.

Penguatan ketahanan pangan menjadi salah satu agenda utama pemerintah dalam membangun kemandirian nasional sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kemandirian Energi Jadi Prioritas

Di sektor energi, pemerintah terus mendorong pengembangan sumber energi domestik untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Salah satu program yang disampaikan adalah pengembangan bahan bakar B50 berbasis minyak sawit. Program tersebut diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor solar sekaligus meningkatkan pemanfaatan sumber daya domestik.

Pemerintah juga menyampaikan perkembangan Proyek Gas Abadi Masela yang disebut mulai berjalan setelah mengalami penundaan selama bertahun-tahun. Selain itu, Kilang BBM RDMP Balikpapan telah dinyatakan rampung.

Berbagai proyek tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan kapasitas pengolahan di dalam negeri, serta membantu mengurangi tekanan terhadap neraca perdagangan.

Danantara dan Reformasi Tata Kelola Aset Negara

Dalam bidang pengelolaan aset dan tata kelola negara, pemerintah terus mendorong pengelolaan kekayaan nasional secara lebih terintegrasi dan profesional.

Pemerintah telah membentuk Danantara sebagai lembaga pengelola aset strategis nasional. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan Bank Emas Indonesia sebagai bagian dari penguatan ekosistem industri emas nasional.

Pemerintah juga menyampaikan sejumlah langkah reformasi di sektor BUMN dan sistem ekspor. Sistem Ekspor Satu Pintu disebut telah diterapkan untuk memperkuat pengawasan serta mengoptimalkan pengelolaan devisa dan penerimaan negara dari aktivitas ekspor.

Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk memperkuat tata kelola ekonomi nasional dan mencegah kebocoran sumber daya negara.

Ekonomi Kerakyatan dan Koperasi Desa Diperkuat

Di sektor ekonomi kerakyatan, pemerintah menyoroti penyelesaian persoalan kredit macet UMKM yang selama ini menjadi salah satu hambatan bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang.

Pemerintah juga menyampaikan realisasi kenaikan gaji hakim yang sebelumnya mengalami penundaan. Kebijakan tersebut disebut sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan dan profesionalitas aparat penegak hukum.

Sementara itu, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terus dikembangkan. Pemerintah menyebut lebih dari 1.000 koperasi telah mulai beroperasi, meskipun sejumlah wilayah masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur seperti listrik, air, dan jaringan internet.

Pemerintah menargetkan sebanyak 30.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat beroperasi hingga akhir 2026. Program tersebut diarahkan menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat desa sekaligus memperpendek rantai distribusi barang dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan ekonomi.

Selain koperasi, pemerintah juga melanjutkan pembangunan infrastruktur perdesaan, termasuk jembatan desa dan Kampung Nelayan Merah Putih, sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah.

Pendidikan dan Lingkungan Masuk Agenda Prioritas

Di sektor pendidikan, pemerintah menyampaikan perkembangan program Sekolah Unggul Garuda. Sejumlah sekolah telah dibuka dan dikembangkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Program tersebut diarahkan untuk mencetak generasi muda yang memiliki kompetensi tinggi dan mampu bersaing di tingkat global.

Sementara di bidang lingkungan, pemerintah juga mendorong penerapan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola karbon nasional serta mendukung agenda pelestarian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim.

Evaluasi Pemerintahan Menjelang Agenda Kenegaraan

Sidang Kabinet Paripurna pertengahan tahun tersebut menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah sekaligus persiapan menghadapi agenda kenegaraan pada Agustus 2026.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah harus terus bekerja untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempercepat reformasi birokrasi, dan memastikan kekayaan negara dikelola untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

Presiden juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan agenda pembangunan nasional.

Berbagai capaian yang dipaparkan dalam sidang tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap perjalanan pemerintahan. Namun, pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan kerja berkelanjutan dan koordinasi lintas sektor.

Dengan semangat gotong royong dan kerja bersama, pemerintah menargetkan percepatan pembangunan nasional sekaligus memperkuat fondasi menuju visi Indonesia Emas 2045, dengan harapan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dapat memberikan manfaat yang semakin merata bagi seluruh masyarakat.