Prabowo Tiba di Kalbar, Pimpin Langsung Penanganan Karhutla dan Perintahkan Pelanggaran Ditindak Tegas
KALIMANTAN BARAT — Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan TNI AU Bandara Supadio, Kalimantan Barat, Sabtu (22/8/2026) sekitar pukul 11.40 WIB. Setibanya di lokasi, Presiden langsung memimpin rapat terbatas terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kehadiran Prabowo di Kalimantan Barat menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat penanganan karhutla yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Kalimantan.
Dalam rapat tersebut, pemerintah menekankan pentingnya koordinasi seluruh unsur agar penanganan di lapangan berjalan efektif, cepat, dan terpadu. Selain pemadaman, penegakan hukum juga menjadi perhatian pemerintah terhadap setiap pelanggaran yang ditemukan dalam peristiwa karhutla.
Empat Provinsi Jadi Fokus Penanganan
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebelumnya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo akan meninjau lokasi karhutla sekaligus memimpin langsung upaya penanganannya di sejumlah wilayah Kalimantan.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden sehari sebelumnya kepada jajaran pimpinan TNI dan Polri untuk turun langsung bersama pemerintah daerah serta masyarakat.
“Sehari sebelumnya, Presiden Prabowo telah menginstruksikan para pejabat utama TNI dan Polri untuk turun langsung bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat menangani karhutla di empat provinsi terdampak di Kalimantan. Pembagian tugas dilakukan untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan lebih cepat, terpadu dan serentak,” kata Teddy.
Untuk Kalimantan Barat, Presiden menugaskan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Sementara itu, penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Maruli Simanjuntak bersama Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo.
Di Kalimantan Selatan, Presiden menugaskan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali bersama Asisten Utama Kapolri bidang Operasi (Astamaops) Polri Komjen Fadil Imran.
Sedangkan untuk Kalimantan Timur, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita bersama Komandan Korps Brimob Polri Komjen Ramdani Hidayat ditugaskan turun langsung menangani karhutla.
Prabowo Minta Penegakan Hukum Diperkuat
Presiden Prabowo juga meminta agar penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman. Setiap pelanggaran hukum yang ditemukan harus ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.
“Presiden menginstruksikan agar penanganan karhutla dilakukan secepat dan seoptimal mungkin sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal. Presiden juga meminta setiap pelanggaran hukum yang ditemukan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Teddy.
Instruksi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan penanganan karhutla berjalan dari dua sisi, yakni pemadaman dan pencegahan melalui penegakan hukum.
Titik Panas Tertinggi Terdeteksi di Kalimantan Tengah
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang disampaikan pemerintah, Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan sebaran titik panas tertinggi, yakni mencapai 767 titik.
Kalimantan Barat berada di posisi berikutnya dengan 560 titik. Sementara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing tercatat 74 titik, sedangkan Kalimantan Utara sebanyak tiga titik.
Data tersebut menunjukkan bahwa ancaman karhutla masih membutuhkan penanganan serius dan terkoordinasi di berbagai wilayah Kalimantan.
Pemerintah juga terus memperkuat operasi udara. Hingga Jumat (21/8/2026), sebanyak 52 pesawat telah dikerahkan untuk mendukung operasi penanganan karhutla di enam provinsi di wilayah Sumatra dan Kalimantan.
Dengan turun langsung ke lapangan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa penanganan karhutla menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah. Kecepatan pemadaman, koordinasi antarlembaga, perlindungan masyarakat, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan.
Pemerintah berharap langkah tersebut dapat mempercepat pengendalian kebakaran sekaligus memungkinkan masyarakat di wilayah terdampak kembali menjalankan aktivitas secara normal.
