Prabowo Terima Dirut Pertamina di Hambalang, Bahas B50 dan Perintahkan Pemangkasan Struktur BUMN
JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon A. Mantiri di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, Minggu sore, 9 Agustus 2026.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis di sektor energi nasional, termasuk perkembangan program mandatori Biodiesel B50, kesiapan infrastruktur untuk penerapan mandatori bioetanol, serta arahan Presiden mengenai efisiensi dan penyederhanaan struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Simon A. Mantiri melaporkan perkembangan pelaksanaan program B50 yang sebelumnya telah diluncurkan Presiden Prabowo pada Juli 2026. Selain itu, Dirut Pertamina juga menyampaikan kesiapan infrastruktur dalam tahapan persiapan penerapan mandatori bioetanol.
B50 merupakan kebijakan pencampuran biodiesel berbasis minyak sawit dengan solar hingga kadar 50 persen. Program tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar fosil.
Prabowo Perintahkan Struktur BUMN Dipangkas
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga memberikan arahan mengenai pembenahan tata kelola dan efisiensi BUMN.
Presiden meminta dilakukan pengurangan berbagai lapisan atau layer dalam struktur perusahaan, termasuk anak dan cucu perusahaan di lingkungan Pertamina, PT PLN (Persero), serta BUMN lainnya.
Penyederhanaan struktur tersebut diarahkan agar proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas meningkat, serta efisiensi perusahaan negara dapat diperkuat.
Arahan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun tata kelola BUMN yang lebih sederhana dan efektif. Struktur organisasi yang terlalu panjang dinilai dapat memperlambat proses pengambilan keputusan dan mengurangi efektivitas operasional.
Dengan perampingan struktur, perusahaan negara diharapkan mampu bergerak lebih gesit dalam menghadapi perubahan pasar, meningkatkan produktivitas, dan memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap perekonomian nasional.
B50 Jadi Bagian Strategi Ketahanan Energi
Program B50 menjadi salah satu kebijakan utama pemerintah dalam memperkuat kemandirian energi Indonesia.
Presiden Prabowo sebelumnya meluncurkan mandatori Biodiesel B50 di Rest Area KM 57, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada 9 Juli 2026.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya energi domestik, khususnya minyak sawit, sekaligus menekan kebutuhan impor solar.
Pemerintah juga menempatkan biodiesel sebagai bagian dari strategi pengurangan emisi dan transisi menuju pemanfaatan energi yang lebih berkelanjutan.
Implementasi B50 sekaligus diharapkan mampu memberikan nilai tambah lebih besar bagi komoditas kelapa sawit nasional dengan meningkatkan pemanfaatannya sebagai bahan baku energi di dalam negeri.
Pemerintah Siapkan Mandatori Bioetanol
Selain biodiesel, pemerintah juga mulai mempersiapkan penerapan mandatori bioetanol.
Bioetanol merupakan bahan bakar nabati yang dapat diproduksi dari berbagai sumber bahan baku, termasuk komoditas pertanian. Pengembangannya diarahkan sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi nasional.
Dalam pertemuan dengan Presiden, Pertamina melaporkan kesiapan infrastruktur untuk mendukung tahapan persiapan penerapan mandatori bioetanol.
Kesiapan tersebut menjadi faktor penting karena penerapan bahan bakar nabati membutuhkan dukungan infrastruktur mulai dari produksi, penyimpanan, distribusi hingga penyaluran kepada konsumen.
Efisiensi BUMN Berjalan Bersamaan dengan Ketahanan Energi
Pertemuan Presiden Prabowo dengan Dirut Pertamina memperlihatkan dua agenda besar pemerintah di sektor energi dan BUMN.
Di satu sisi, pemerintah mendorong pemanfaatan energi domestik melalui B50 dan persiapan bioetanol. Di sisi lain, pemerintah meminta perusahaan negara melakukan efisiensi melalui penyederhanaan struktur organisasi.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat membuat BUMN lebih produktif, efisien dan cepat dalam mengambil keputusan.
Bagi Pertamina dan BUMN strategis lainnya, penyederhanaan struktur juga menjadi bagian penting dalam memastikan perusahaan dapat menjalankan mandat negara secara efektif sekaligus tetap memiliki daya saing dalam menghadapi perubahan ekonomi dan pasar energi global.
Pemerintah kini mendorong agar ketahanan energi nasional tidak hanya dibangun melalui peningkatan kapasitas dan pemanfaatan energi domestik, tetapi juga melalui tata kelola perusahaan negara yang lebih ramping, efisien dan profesional.
Dengan pelaksanaan yang konsisten serta pengawasan yang kuat, program B50, persiapan bioetanol dan reformasi struktur BUMN diharapkan dapat memperkuat kemandirian energi sekaligus meningkatkan kontribusi perusahaan negara terhadap perekonomian Indonesia.
