Prabowo Sebut Ekonomi Indonesia Peringkat Ke-7 Dunia Berdasarkan PPP, Tantangan Besar Ada pada Kesejahteraan Rakyat

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia menempati posisi ketujuh sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) atau paritas daya beli, mengacu pada data Dana Moneter Internasional (IMF).

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan keyakinannya terhadap kekuatan ekonomi nasional.

“We are strong, we are rich. Kita kuat dan kita kaya,” ujar Prabowo.

Pernyataan tersebut menyoroti besarnya potensi ekonomi Indonesia. Namun, ukuran ekonomi nasional tidak hanya perlu dilihat dari peringkat global, melainkan juga dari kemampuan negara meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata.

Peringkat Ekonomi Dunia dan Potensi Indonesia

Paritas daya beli atau PPP merupakan metode untuk membandingkan kemampuan ekonomi antarnegara dengan memperhitungkan perbedaan tingkat harga barang dan jasa.

Ukuran ini berbeda dari peringkat ekonomi berdasarkan produk domestik bruto (PDB) nominal yang dihitung menggunakan nilai tukar pasar. Karena menggunakan pendekatan berbeda, posisi suatu negara dapat berlainan bergantung pada indikator yang digunakan.

Peringkat Indonesia berdasarkan PPP menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi dan pasar domestik. Jumlah penduduk yang besar, kegiatan produksi, konsumsi rumah tangga, serta potensi sumber daya alam menjadi bagian dari faktor yang membentuk perekonomian nasional.

Meski demikian, peringkat ekonomi tidak dengan sendirinya menggambarkan pemerataan pendapatan, kualitas pekerjaan, atau kemampuan seluruh keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kekayaan Negara Harus Dirasakan Masyarakat

Prabowo juga menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya alam agar kekayaan Indonesia dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Persoalan ini menjadi penting karena pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rumah tangga tidak selalu bergerak dengan kecepatan yang sama. Ekonomi dapat tumbuh, tetapi manfaatnya perlu dilihat dari perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.

Indikator seperti pertumbuhan upah, kesempatan kerja, daya beli, tingkat kemiskinan, akses pendidikan, dan layanan kesehatan dapat membantu menggambarkan apakah pertumbuhan ekonomi telah memberikan manfaat yang lebih merata.

Karena itu, pengelolaan sumber daya alam perlu didukung tata kelola yang transparan, pengawasan yang efektif, serta kebijakan yang mendorong nilai tambah di dalam negeri.

Penerimaan negara dari sektor strategis juga perlu dikelola secara bertanggung jawab agar dapat mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lapangan Kerja dan Daya Beli Menjadi Tantangan

Besarnya perekonomian Indonesia membuka peluang untuk memperluas kegiatan usaha dan menciptakan lapangan kerja. Namun, peluang tersebut membutuhkan kebijakan yang mampu mendorong investasi produktif, memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatkan keterampilan tenaga kerja.

Pemerintah juga perlu memperhatikan kemampuan masyarakat menghadapi biaya kebutuhan pokok, perumahan, pendidikan, transportasi, dan kesehatan.

Bagi masyarakat, keberhasilan pembangunan ekonomi bukan hanya tercermin dari posisi Indonesia dalam daftar negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Ukuran yang tidak kalah penting adalah tersedianya pekerjaan yang layak, pendapatan yang memadai, harga kebutuhan yang terjangkau, dan kesempatan ekonomi yang lebih merata.

Dengan demikian, tantangan pemerintah bukan sekadar mempertahankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan manfaatnya menjangkau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan wilayah yang belum menikmati pembangunan secara optimal.

Momentum Memperkuat Ekonomi yang Inklusif

Pernyataan Presiden mengenai posisi Indonesia berdasarkan PPP dapat menjadi momentum untuk memperluas pembahasan tentang arah pembangunan ekonomi nasional.

Pemerintah perlu memastikan kebijakan fiskal, investasi, pengelolaan sumber daya alam, dan pengembangan industri berjalan searah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Transparansi penggunaan anggaran, penciptaan lapangan kerja produktif, peningkatan kualitas pendidikan, serta pemerataan akses pembiayaan juga menjadi bagian penting dari upaya tersebut.

Pada akhirnya, kekuatan ekonomi nasional perlu diukur bukan hanya dari besarnya angka dan posisi di tingkat global, tetapi juga dari kemampuan negara mengubah potensi tersebut menjadi kesejahteraan yang nyata.

Indonesia boleh memiliki ekonomi besar, tetapi keberhasilan pembangunan akan semakin bermakna ketika masyarakat merasakan manfaatnya melalui pekerjaan yang layak, daya beli yang terjaga, pelayanan publik yang baik, dan kesempatan hidup yang lebih adil.

Catatan redaksi: Naskah ini disusun berdasarkan informasi yang diberikan. Sebelum diterbitkan, verifikasi kembali kutipan Presiden, agenda acara, serta peringkat Indonesia berdasarkan PPP dengan data IMF edisi yang dirujuk. Peringkat ekonomi dapat berubah mengikuti tahun dan pembaruan data.