Prabowo Pimpin Sidang DEN, Pemerintah Dorong Kemandirian Energi Lewat B50, E50 hingga PLTS 100 GWp
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta. Sidang tersebut membahas sejumlah langkah strategis untuk mempercepat kemandirian energi nasional.
Dalam sidang tersebut, pemerintah membahas percepatan program energi melalui implementasi B50 dan E50, peningkatan produksi minyak nasional, serta pengembangan energi terbarukan.
Agenda kemandirian energi menjadi salah satu perhatian penting pemerintah dalam upaya memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi dari luar negeri.
Selain peningkatan produksi energi konvensional, pemerintah juga mendorong percepatan pengembangan energi terbarukan. Salah satu target yang dibahas adalah pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga mencapai kapasitas 100 GWp dalam kurun waktu tiga tahun.
Pengembangan PLTS tersebut menjadi bagian dari upaya memperbesar pemanfaatan sumber energi terbarukan sekaligus memperkuat kapasitas pembangkitan listrik nasional.
Sidang DEN juga membahas tindak lanjut rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Pengembangan energi nuklir menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan dalam diversifikasi sumber energi nasional.
Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan arah pemerintah untuk membangun sistem energi yang lebih beragam, dengan mengoptimalkan sumber daya energi domestik sekaligus meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan.
Kemandirian energi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menyediakan pasokan energi, tetapi juga menyangkut penguatan produksi dalam negeri, pengembangan teknologi, serta pembangunan infrastruktur energi yang mampu menopang kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
Melalui Sidang Paripurna DEN, pemerintah kembali menempatkan ketahanan dan kemandirian energi sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional.
Berbagai program tersebut selanjutnya membutuhkan percepatan implementasi, koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta perencanaan yang terukur agar target pengembangan energi dapat diterjemahkan menjadi proyek dan manfaat nyata bagi masyarakat.
