Prabowo: Kemiskinan Dipicu Korupsi dan Ekonomi Ilegal, Ajak Seluruh Elemen Negara Perkuat Penegakan Hukum

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi dan berbagai bentuk kejahatan ekonomi menjadi salah satu kunci penting dalam mengurangi kemiskinan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan amanat dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyoroti masih adanya masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dan menilai kondisi tersebut tidak terlepas dari praktik-praktik ekonomi ilegal yang merugikan negara.

Menurut Presiden, berbagai tindak pidana seperti korupsi, penyelundupan, serta aktivitas ekonomi gelap telah menghambat pemerataan hasil pembangunan dan mengurangi potensi penerimaan negara yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Prabowo menegaskan bahwa pemberantasan kejahatan ekonomi harus menjadi agenda bersama seluruh elemen bangsa. Ia menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan negara menjaga kekayaan nasional agar dapat dinikmati secara adil oleh seluruh masyarakat.

Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Oleh karena itu, seluruh aparat penegak hukum, kementerian, lembaga, serta seluruh komponen bangsa diminta terus memperkuat sinergi dalam menjaga aset negara, menegakkan hukum, dan memberantas berbagai bentuk penyimpangan.

Dalam momentum Hari Bhayangkara ke-80, Prabowo turut memberikan apresiasi kepada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang terus berupaya menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta mendukung terciptanya iklim pembangunan yang kondusif.

Presiden berharap komitmen pemberantasan korupsi, penyelundupan, dan kejahatan ekonomi lainnya dapat terus diperkuat sehingga hasil pembangunan nasional benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Menurutnya, negara yang kuat adalah negara yang mampu melindungi kekayaan nasional, menegakkan hukum secara adil, serta memastikan setiap kebijakan pembangunan berpihak kepada kepentingan rakyat demi mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera.