Prabowo Bentuk BPGMN, Pengelolaan Gambut dan Pencegahan Karhutla Diperkuat Berbasis Sains
SOROTAN PUBLIK — Presiden Prabowo Subianto memutuskan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sebagai langkah memperkuat pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar tidak terus berulang.
Keputusan tersebut diambil setelah Presiden Prabowo memimpin diskusi bersama sejumlah akademisi, ilmuwan, peneliti, serta jajaran pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026). Pertemuan membahas pengelolaan lahan gambut dan strategi pencegahan karhutla yang berbasis penelitian dan pengetahuan ilmiah.
Dalam forum tersebut, Presiden mendengarkan berbagai masukan dari para ahli mengenai tata kelola gambut, pemetaan kawasan, pencegahan kebakaran, hingga pentingnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa BPGMN nantinya diarahkan untuk memperkuat riset, pemetaan, sistem deteksi dini, serta pemantauan titik panas di kawasan gambut. Pemerintah juga mendorong penguatan respons di lapangan melalui operasi darat dan pemanfaatan sarana seperti pompa air.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyebut keterlibatan ilmuwan diperlukan agar pengelolaan gambut semakin berbasis pengetahuan dan hasil penelitian. Presiden juga mendorong pemanfaatan praktik baik serta kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan lahan gambut.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa BPGMN nantinya akan berada langsung di bawah Presiden dan diisi oleh ilmuwan serta profesional. Fokus pencegahan terutama diarahkan pada enam provinsi yang memiliki kawasan gambut, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Pelibatan masyarakat desa juga menjadi bagian penting dari pendekatan tersebut. Masyarakat yang tinggal paling dekat dengan kawasan gambut dinilai memiliki posisi strategis dalam melakukan pencegahan dan memberikan respons awal ketika terjadi kebakaran. Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) menjadi salah satu unsur yang akan diperkuat.
Pendekatan ini menempatkan pencegahan sebagai bagian penting dari strategi penanganan karhutla. Dengan pengelolaan gambut yang lebih terintegrasi, pemerintah berharap potensi kebakaran dapat diketahui dan ditangani lebih awal sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih luas.
Gambut yang terjaga tidak hanya berkaitan dengan pencegahan kebakaran, tetapi juga dengan keberlanjutan ekosistem dan pemanfaatan lahan secara tepat. Karena itu, pengelolaan ke depan diarahkan untuk memadukan riset, teknologi, kebijakan pemerintah, profesionalisme, serta pengalaman masyarakat di lapangan.
Langkah pembentukan BPGMN menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun sistem pengelolaan gambut yang lebih terkoordinasi, dengan penekanan pada pencegahan dari hulu hingga respons di lapangan.
Gambut terjaga, Karhutla dapat ditekan.
