Politikus PSI Sebut Dedi Mulyadi Penerus Jokowisme, Berpeluang Jadi Presiden

JAKARTA — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mulai mendapat sorotan sebagai salah satu figur yang dinilai memiliki potensi masuk bursa kepemimpinan nasional menuju Pemilu 2029.

Penilaian tersebut disampaikan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedy Nur Palakka melalui akun X pribadinya. Ia menilai gaya komunikasi politik Dedi Mulyadi memiliki kemiripan dengan pendekatan yang selama ini dikenal publik melalui gaya blusukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

“Beliau ini juga punya peluang besar untuk menjadi pemimpin nasional, namanya KDM. Metode pendekatan politiknya ‘Jokowisme’ atau biasa kita kenal blusukan,” tulis Dedy, dikutip Senin (7/9/2026).

Pernyataan tersebut merupakan pandangan politik Dedy Nur Palakka, bukan keputusan atau pencalonan resmi Dedi Mulyadi sebagai calon presiden.

KDM dan Gaya Politik Blusukan

Dedi Mulyadi selama ini dikenal sebagai kepala daerah yang aktif turun langsung ke tengah masyarakat. Aktivitas tersebut juga banyak ditampilkan melalui berbagai platform media sosial.

Model komunikasi politik semacam ini membuat seorang kepala daerah dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat sekaligus membangun eksposur politik secara luas.

Dedy Nur Palakka kemudian menyebut pendekatan tersebut sebagai “Jokowisme”, dengan merujuk pada gaya blusukan yang identik dengan komunikasi politik Joko Widodo.

Namun, kemiripan gaya komunikasi tidak otomatis berarti kesamaan ideologi, kebijakan, maupun arah politik.

Dalam konteks politik elektoral, efektivitas gaya komunikasi tetap harus diuji melalui kinerja pemerintahan, kebijakan publik, konsistensi politik, serta kemampuan membangun dukungan lintas kelompok.

Kepuasan Publik KDM Tembus 95,5 Persen

Sorotan terhadap Dedi Mulyadi juga muncul seiring tingginya tingkat kepuasan masyarakat Jawa Barat terhadap kinerjanya.

Survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada 30 Januari hingga 8 Februari 2026 terhadap 800 responden mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Dedi Mulyadi mencapai 95,5 persen. Angka tersebut terdiri dari 35,8 persen responden yang menyatakan sangat puas dan 59,7 persen cukup puas.

Temuan tersebut menjadi salah satu modal politik penting bagi Dedi Mulyadi apabila ia benar-benar diarahkan menuju panggung politik nasional.

Meski demikian, tingginya approval rating seorang kepala daerah tidak dengan sendirinya dapat diterjemahkan sebagai dukungan nasional untuk menjadi presiden.

Basis dukungan daerah harus terlebih dahulu dikonversi menjadi penerimaan lintas wilayah, kelompok sosial, dan pemilih nasional.

Elektabilitas Nasional Mulai Jadi Perhatian

Nama Dedi Mulyadi juga mencuat dalam sejumlah pemberitaan mengenai simulasi elektabilitas calon presiden 2029.

Dalam survei Tempo Data Science yang dilakukan terhadap 1.260 responden di 38 provinsi pada 31 Juli–11 Agustus 2026, Dedi Mulyadi dilaporkan memperoleh elektabilitas 41 persen dalam simulasi terbuka, sementara sejumlah pemberitaan menyebut angka 42 persen dalam simulasi dengan daftar nama. Presiden Prabowo Subianto berada di angka 15 persen dan Anies Baswedan 10 persen dalam hasil yang diberitakan tersebut.

Perbedaan angka tersebut menunjukkan pentingnya melihat secara hati-hati metode pertanyaan dan jenis simulasi yang digunakan dalam survei.

Hasil survei juga tidak dapat dianggap sebagai hasil pemilu.

Survei hanya menggambarkan preferensi responden pada periode ketika penelitian dilakukan. Peta politik dapat berubah seiring perkembangan pemerintahan, dinamika partai politik, munculnya kandidat baru, maupun perubahan preferensi masyarakat.

Dari Panggung Jawa Barat ke Panggung Nasional

Jika tren dukungan terhadap Dedi Mulyadi mampu dipertahankan, posisinya sebagai Gubernur Jawa Barat dapat menjadi salah satu modal penting untuk membangun popularitas nasional.

Namun, perjalanan dari kepala daerah menuju kursi kepresidenan bukan sekadar persoalan popularitas.

Seorang kandidat nasional harus mampu menawarkan gagasan mengenai ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertahanan, hukum, pemberantasan korupsi, pembangunan daerah, serta posisi Indonesia dalam percaturan global.

Di sisi lain, kemampuan membangun koalisi politik juga menjadi faktor penting dalam sistem pemilihan presiden Indonesia.

Karena itu, pernyataan Dedy Nur Palakka mengenai peluang Dedi Mulyadi menjadi presiden lebih tepat dibaca sebagai sinyal munculnya wacana baru dalam peta politik menuju 2029, bukan sebagai kepastian bahwa KDM akan maju atau memenangkan Pilpres.

Pada akhirnya, apakah Dedi Mulyadi benar-benar akan menjadi penerus gaya politik Jokowi atau berkembang menjadi figur dengan karakter politiknya sendiri, akan sangat ditentukan oleh perjalanan politiknya dalam beberapa tahun ke depan.

Yang jelas, ketika seorang gubernur mulai memperoleh tingkat kepuasan sangat tinggi di daerahnya dan namanya mulai muncul kuat dalam survei nasional, panggung politik Indonesia memiliki satu nama baru yang patut diperhitungkan: Dedi Mulyadi.