Pidato AHY Dikritik Tajam, Prabowo Beri Tanggapan Tegas di HUT ke-25 Demokrat: “Kita Harus Berterima Kasih”
JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait polemik pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sebelumnya mendapat kritik dari sejumlah pihak.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat di Indonesia Arena, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2026) malam.
Di hadapan kader Partai Demokrat dan sejumlah tokoh politik yang hadir, Prabowo secara khusus menyinggung penilaian terhadap pidato AHY yang disebut oleh sejumlah kalangan sebagai kritik tajam.
“Memang kemarin itu ada kalangan yang menilai pidato Pak AHY beberapa hari lalu katanya adalah kritik tajam,” ujar Prabowo dalam sambutannya.
Alih-alih melihat kritik sebagai sesuatu yang harus dimusuhi, Prabowo kemudian menekankan pentingnya kebebasan menyampaikan pendapat dalam kehidupan demokrasi.
Menurut Prabowo, koreksi dan masukan merupakan bagian penting dari proses demokrasi. Kritik terhadap pemerintah, apabila disampaikan dalam koridor yang baik, justru dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki jalannya pemerintahan dan pembangunan.
Pesan tersebut menjadi penting di tengah dinamika politik nasional yang semakin terbuka. Pemerintah membutuhkan dukungan untuk menjalankan program, tetapi pada saat yang sama kritik dan koreksi juga diperlukan agar kebijakan publik dapat terus diuji dan diperbaiki.
Demokrasi, dalam konteks tersebut, tidak semestinya dibangun hanya dengan keseragaman pandangan. Perbedaan pendapat merupakan konsekuensi dari kebebasan politik dan ruang publik yang sehat.
Pidato AHY sebelumnya menjadi perhatian karena disampaikan dalam momentum politik Partai Demokrat dan kemudian mendapat respons dari berbagai pihak. Perbedaan penafsiran terhadap isi pidato tersebut menunjukkan bahwa komunikasi politik seorang pejabat maupun pimpinan partai dapat memiliki dampak luas di tengah masyarakat.
Tanggapan Prabowo memberikan pesan bahwa kritik tidak harus selalu diposisikan sebagai ancaman terhadap pemerintah.
Justru, pemerintahan yang kuat semestinya memiliki kemampuan untuk mendengar kritik, memilah masukan, menjawab tudingan dengan data, serta memperbaiki kebijakan apabila memang ditemukan kekurangan.
Dalam demokrasi, loyalitas terhadap bangsa dan negara tidak identik dengan selalu membenarkan pemerintah. Begitu pula kritik tidak otomatis berarti permusuhan terhadap pemerintah.
Yang menjadi pembeda adalah substansi, fakta, niat, serta cara kritik tersebut disampaikan.
Pernyataan Prabowo di HUT ke-25 Partai Demokrat sekaligus memperlihatkan bahwa ruang koreksi tetap memiliki tempat dalam kehidupan politik nasional.
Bagi masyarakat, pesan tersebut dapat dibaca sebagai pengingat bahwa demokrasi membutuhkan dua hal sekaligus: pemerintah yang bersedia mendengar dan masyarakat yang berani menyampaikan kritik secara bertanggung jawab.
Pada akhirnya, kritik dan koreksi seharusnya tidak berhenti menjadi pertarungan antara siapa yang benar dan siapa yang salah.
Kritik harus menghasilkan perbaikan, sementara kekuasaan harus tetap terbuka terhadap pengawasan.
Sebab dalam negara demokrasi, pemerintah bukan hanya membutuhkan orang-orang yang mendukungnya, tetapi juga membutuhkan suara yang berani mengingatkan ketika kebijakan perlu diperbaiki.
