Petisi Cek Ijazah Anggota DPR Menggema, Warganet Tagih Transparansi dan Desak RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

JAKARTA – Gelombang kritik dan tuntutan transparansi terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI semakin ramai diperbincangkan di media sosial. Setelah polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian publik, kini muncul ajakan dari warganet untuk memeriksa ijazah dan riwayat pendidikan seluruh anggota DPR RI.

Ajakan tersebut mencuat melalui platform Threads pada Kamis (12/11/2026). Sebuah akun terverifikasi dengan nama pengguna @melindawongso_ mengunggah seruan pembuatan petisi pemeriksaan ijazah para legislator.

Dalam unggahannya, akun tersebut mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendorong transparansi latar belakang pendidikan anggota DPR RI dengan mengangkat prinsip kedaulatan rakyat.

Seruan itu kemudian menjadi bahan perbincangan warganet. Sejumlah pengguna media sosial turut mempertanyakan keterbukaan informasi mengenai latar belakang pendidikan para wakil rakyat yang memperoleh mandat melalui pemilihan umum.

Usulan Pemeriksaan Ijazah Meluas ke Anggota DPR

Munculnya seruan petisi tersebut memperlihatkan bahwa polemik mengenai keabsahan dokumen pendidikan pejabat publik tidak hanya menjadi perdebatan mengenai satu figur politik.

Sebagian masyarakat menghendaki agar standar transparansi diterapkan secara konsisten kepada seluruh pejabat negara, termasuk anggota legislatif.

Meski demikian, pemeriksaan keaslian ijazah tetap harus didasarkan pada mekanisme verifikasi yang sah. Tuntutan transparansi tidak boleh serta-merta dianggap sebagai bukti adanya pelanggaran oleh pihak yang dipersoalkan.

120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat

Di tengah berkembangnya polemik tersebut, dinamika politik di Senayan juga diwarnai usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Berdasarkan keterangan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa pada 11 November 2026, usulan HMP tersebut telah ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi.

Adapun rincian dukungannya meliputi:

• Fraksi PKS: 28 anggota.
• Fraksi NasDem: 19 anggota.
• Fraksi PKB: 18 anggota.
• Fraksi Demokrat: 18 anggota.
• Fraksi PDI Perjuangan: 14 anggota.
• Fraksi Golkar: 11 anggota.
• Fraksi Gerindra: 11 anggota.
• Fraksi PAN: 1 anggota.

Jumlah tersebut telah memenuhi persyaratan awal pengajuan HMP sebagaimana disampaikan pimpinan DPR. Namun, pemenuhan persyaratan pengajuan tidak berarti usulan tersebut otomatis menghasilkan keputusan pemakzulan. Prosesnya tetap harus mengikuti mekanisme konstitusional dan tata tertib DPR.

RUU Perampasan Aset Ikut Menjadi Sorotan Publik

Selain persoalan ijazah, tuntutan lain yang turut mengemuka adalah percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.

Masyarakat menginginkan regulasi tersebut segera diselesaikan sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan pemulihan aset hasil tindak pidana.

Tuntutan ini juga memiliki dasar perkembangan legislasi. DPR RI telah menyepakati RUU Perampasan Aset sebagai RUU usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna pada 6 Oktober 2026.

Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya menyampaikan bahwa pembahasan regulasi tersebut ditargetkan selesai paling lambat 15 Desember 2026.

Bahkan, berdasarkan perkembangan yang disampaikan anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil pada 10 November 2026, pembahasan substansi RUU tersebut telah memasuki tahap akhir dan akan dilanjutkan dengan pembentukan tim perumus serta tim sinkronisasi.

Dengan demikian, perhatian publik terhadap RUU Perampasan Aset bukan sekadar tuntutan di media sosial, melainkan berkaitan dengan agenda legislasi yang memang sedang berjalan di DPR.

Transparansi dan Akuntabilitas Menjadi Tuntutan Publik

Berkembangnya berbagai tuntutan tersebut memperlihatkan besarnya perhatian masyarakat terhadap kinerja lembaga negara.

DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Di sisi lain, setiap tuduhan mengenai ketidakabsahan dokumen pendidikan harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang objektif, bukan berdasarkan asumsi maupun tekanan opini publik.

Publik juga berhak mengawasi perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset agar komitmen penyelesaiannya tidak berhenti pada pernyataan politik.

Pada akhirnya, persoalan ini menghadirkan dua tuntutan penting dalam demokrasi: keterbukaan informasi pejabat publik dan keseriusan negara dalam memberantas korupsi.

Kedaulatan berada di tangan rakyat. Karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara harus dijaga melalui transparansi, integritas, dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.