Aiman Witjaksono Keberatan Tayangan Jurnalistik Dijadikan Barang Bukti Pidana, PWI dan SAJID Ingatkan Ancaman Kemerdekaan Pers
SOROTAN PUBLIK, JAKARTA – Pemimpin Redaksi iNews TV, Aiman Witjaksono, menyampaikan keberatan atas penggunaan tayangan program jurnalistik Rakyat Bersuara sebagai barang bukti dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).
Keberatan tersebut disampaikan Aiman ketika dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (12/11/2026).
Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim, Aiman menjelaskan bahwa program Rakyat Bersuara merupakan produk jurnalistik yang diproduksi melalui proses kerja redaksi dengan mengedepankan prinsip keberimbangan atau cover both sides.
Menurut Aiman, pers memiliki tanggung jawab memberikan informasi kepada masyarakat, terutama ketika suatu persoalan telah berkembang menjadi perhatian publik dan membutuhkan ruang klarifikasi serta diskusi terbuka.
Ia bahkan menilai mengabaikan persoalan yang telah menjadi perhatian luas masyarakat dapat bertentangan dengan tanggung jawab jurnalistik dalam memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi.
Aiman: Produk Jurnalistik Tidak Semestinya Menjadi Barang Bukti Pidana
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Aiman adalah ketika tayangan Rakyat Bersuara digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana.
Ia mengaku terkejut dengan penggunaan produk jurnalistik tersebut dalam proses pembuktian perkara yang sedang berjalan.
Aiman menegaskan bahwa apabila terdapat keberatan terhadap pemberitaan atau produk jurnalistik, penyelesaiannya perlu memperhatikan mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Menurutnya, Dewan Pers memiliki peran penting dalam penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan karya jurnalistik.
Aiman juga mengingatkan bahwa penggunaan produk jurnalistik dalam perkara pidana secara tidak tepat berpotensi menimbulkan ketakutan bagi wartawan maupun narasumber.
Dampaknya bukan hanya dirasakan oleh industri media, tetapi juga masyarakat yang membutuhkan akses terhadap informasi dan ruang untuk menyampaikan keterangan.
Redaksi Melakukan Seleksi dan Penelusuran Narasumber
Dalam persidangan tersebut, Aiman turut menjelaskan proses redaksi ketika menghadirkan sejumlah narasumber dalam program Rakyat Bersuara.
Ia menyebut tim redaksi mengundang tiga pihak yang ketika itu berstatus terlapor, yakni Dokter Tifa, Roy Suryo, dan Rismon Sianipar.
Pemilihan narasumber dilakukan melalui proses peninjauan latar belakang, daftar riwayat hidup, serta wawancara awal atau pre-interview.
Aiman menegaskan bahwa kehadiran para narasumber bukan atas permintaan pribadi mereka, melainkan berdasarkan pertimbangan editorial redaksi untuk menghadirkan pihak-pihak yang menjadi perhatian publik.
Ia juga menjelaskan bahwa Dokter Tifa dan narasumber lainnya tidak membawa dokumen fisik ijazah asli Jokowi ke studio iNews TV.
Materi visual yang sempat ditampilkan dalam program tersebut berasal dari unggahan media sosial, termasuk akun X milik Dian Sandi, kader PSI, yang sebelumnya mengklaim keaslian ijazah tersebut.
Penjelasan ini menjadi bagian dari keterangan Aiman mengenai asal-usul materi yang ditayangkan dalam program Rakyat Bersuara.
PWI: Pemanggilan Jurnalis Berpotensi Menjadi Preseden Buruk
Persoalan tersebut turut mendapatkan perhatian Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
Wakil Ketua Bidang Hukum PWI Pusat, Baren Antoni Siagian, menilai pemanggilan jurnalis untuk memberikan keterangan mengenai produk jurnalistik perlu menjadi perhatian serius bagi perlindungan kemerdekaan pers.
PWI mengingatkan bahwa apabila persoalan yang berkaitan dengan karya jurnalistik tidak ditangani sesuai mekanisme dan perlindungan hukum pers, kondisi tersebut berpotensi menciptakan preseden yang kurang baik bagi independensi wartawan.
Kekhawatiran lainnya adalah munculnya ketakutan di kalangan jurnalis dan narasumber ketika berhadapan dengan persoalan hukum yang berkaitan dengan aktivitas pemberitaan.
Padahal, keberanian narasumber menyampaikan informasi dan kemampuan wartawan menggali berbagai keterangan merupakan bagian penting dalam menjalankan fungsi pers sebagai penyedia informasi publik.
SAJID: Perlindungan Pers Bukan Hanya Kepentingan Wartawan
Keberatan serupa juga disampaikan Serikat Jurnalis Muslim Indonesia (SAJID).
Organisasi tersebut hadir memberikan dukungan dan mengawal proses persidangan Aiman Witjaksono.
SAJID menyoroti penggunaan produk jurnalistik sebagai barang bukti dalam perkara pidana karena dinilai berpotensi menimbulkan persoalan serius bagi masa depan kemerdekaan pers.
Ketua Umum SAJID, Bachtiar Nasir, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak hanya menyangkut kepentingan wartawan maupun perusahaan media, tetapi juga hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
SAJID mengingatkan bahwa produk jurnalistik memiliki karakteristik dan mekanisme pertanggungjawaban tersendiri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Organisasi tersebut mendorong agar perlindungan terhadap profesi wartawan dan kemerdekaan pers dihormati sepenuhnya.
SAJID juga mengingatkan bahwa apabila narasumber merasa terancam akibat informasi yang disampaikannya kepada media, ruang keterbukaan informasi dapat semakin menyempit.
Akibatnya, masyarakat berpotensi kehilangan kesempatan memperoleh informasi yang penting bagi kepentingan publik.
Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Harus Berjalan Seimbang
Persoalan ini kembali mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan kemerdekaan pers.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan landasan bagi kemerdekaan pers sekaligus mengatur mekanisme penyelesaian pengaduan terhadap pemberitaan melalui Dewan Pers.
Namun, penggunaan suatu tayangan jurnalistik sebagai alat bukti dalam perkara pidana juga perlu dinilai berdasarkan konteks, relevansi, dan ketentuan hukum acara yang berlaku. Karena itu, persoalan tersebut membutuhkan penilaian hukum yang cermat dan tidak boleh disederhanakan menjadi kesimpulan bahwa seluruh produk jurnalistik kebal dari proses hukum.
Kebebasan pers bukan berarti wartawan berada di atas hukum. Sebaliknya, penegakan hukum juga harus menghormati perlindungan terhadap kerja jurnalistik dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
Pada akhirnya, yang harus dijaga bukan hanya kepentingan profesi wartawan, melainkan juga kepentingan rakyat untuk mengetahui fakta, mendengar berbagai sudut pandang, dan mendapatkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, ketika ruang jurnalistik kehilangan kebebasan untuk menjalankan fungsi kontrol sosial, masyarakat berisiko kehilangan salah satu instrumen penting dalam mengawasi kekuasaan dan kehidupan demokrasi.
Sorotan Publik — Pers Pilar Keempat Demokrasi. Mengawal Fakta, Menjaga Independensi, dan Memperjuangkan Hak Rakyat untuk Tahu.
