Pernah Pimpin Sidang KM 50, Arif Nuryanta Divonis 14 Tahun dalam Kasus Suap CPO Rp14,7 Miliar
Sorotan Publik, JAKARTA – Nama Muhammad Arif Nuryanta kembali menjadi perhatian publik setelah rekam jejaknya sebagai hakim dalam perkara KM 50 disandingkan dengan kasus korupsi suap penanganan perkara ekspor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO).
Arif merupakan mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemudian menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namanya pernah tercatat sebagai ketua majelis hakim dalam perkara dua anggota kepolisian, Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M. Yusmin Ohorella, terkait peristiwa KM 50.
Dalam perkara tersebut, majelis hakim menyatakan kedua terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena alasan pembenaran dan pemaaf, kemudian melepaskan mereka dari segala tuntutan hukum. Putusan dibacakan pada 18 Maret 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Namun, perjalanan karier Arif kemudian berujung pada perkara hukum berbeda. Ia dinyatakan terbukti menerima suap terkait penanganan perkara korupsi fasilitas ekspor CPO yang melibatkan tiga kelompok perusahaan besar.
Divonis 14 Tahun Penjara dalam Kasus Suap CPO
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 2 Februari 2026 memperberat hukuman Arif dari sebelumnya 12 tahun 6 bulan menjadi 14 tahun penjara.
Dalam putusan banding, Arif juga diwajibkan membayar denda Rp500 juta serta uang pengganti sebesar Rp14.734.276.000.
Apabila uang pengganti tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa dapat menyita dan melelang harta bendanya untuk menutupi kewajiban tersebut.
Jika harta yang dimiliki tidak mencukupi, Arif dikenai pidana penjara tambahan selama enam tahun.
Jumlah Rp14,734 miliar tersebut merupakan nilai suap yang dinyatakan diterima Arif dalam dua tahap. Angka ini perlu dibedakan dari nilai Rp60 miliar yang disebut sebagai permintaan atau kesepakatan awal untuk mengurus putusan perkara CPO.
Mahkamah Agung kemudian menolak kasasi Arif. Dengan demikian, hukuman 14 tahun penjara tersebut tetap berlaku. Informasi penolakan kasasi dan tindak lanjut pemberhentian tidak dengan hormat terhadap hakim yang telah berkekuatan hukum tetap diberitakan pada Juli 2026.
Dugaan Pengaturan Putusan Tiga Korporasi
Kasus suap tersebut berkaitan dengan perkara korupsi fasilitas ekspor CPO dan turunannya yang menyeret tiga kelompok perusahaan, yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.
Berdasarkan keterangan penyidik Kejaksaan Agung yang disampaikan pada April 2025, perkara bermula dari komunikasi pihak yang mewakili kepentingan korporasi dengan Wahyu Gunawan, yang saat itu menjadi panitera muda perdata.
Permintaan pengurusan perkara kemudian disampaikan kepada Arif Nuryanta, yang ketika itu masih menjabat Wakil Ketua PN Jakarta Pusat.
Penyidik mengungkapkan bahwa Arif menyepakati permintaan agar perkara berujung pada putusan lepas atau ontslag dengan imbalan yang disebut mencapai Rp60 miliar.
Dalam konstruksi perkara yang diungkap Kejaksaan Agung, uang tersebut disalurkan melalui perantara dan melibatkan sejumlah hakim yang menangani perkara CPO.
Tiga hakim yang disebut dalam perkara tersebut adalah Djuyamto sebagai ketua majelis, Agam Syarief Baharudin sebagai hakim anggota, dan Ali Muhtarom sebagai hakim ad hoc. Wahyu Gunawan juga diproses dalam perkara yang sama.
Penting dicatat, nilai Rp60 miliar merupakan angka yang disebut dalam pengungkapan kesepakatan pengurusan perkara. Jumlah yang dinyatakan diterima Arif secara pribadi berdasarkan putusan banding adalah Rp14.734.276.000.
KM 50 dan Kasus CPO: Dua Perkara Berbeda
Keterkaitan nama Arif dalam perkara KM 50 dan kasus suap CPO perlu dijelaskan secara proporsional.
Dalam perkara KM 50, Arif bertindak sebagai ketua majelis hakim yang memutus perkara dua anggota kepolisian. Putusan tersebut merupakan produk proses peradilan pada 2022.
Sementara itu, kasus CPO merupakan perkara korupsi yang berkaitan dengan dugaan pengaturan putusan terhadap tiga kelompok korporasi. Dalam perkara ini, Arif bukan sekadar disebut dalam pemberitaan, melainkan telah dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan yang kemudian diperberat pada tingkat banding dan tetap berlaku setelah kasasinya ditolak.
Kedua perkara tersebut memiliki objek, waktu, dan konstruksi hukum berbeda. Karena itu, putusan dalam perkara KM 50 tidak dapat secara otomatis dijadikan bukti adanya pelanggaran dalam perkara CPO, begitu pula sebaliknya.
Integritas Peradilan Menjadi Pertaruhan
Kasus yang menjerat mantan pejabat pengadilan ini kembali menempatkan integritas lembaga peradilan sebagai perhatian publik.
Hakim memiliki kewenangan besar dalam menentukan nasib seseorang maupun kepentingan korporasi melalui putusan pengadilan. Karena itu, independensi hakim harus berjalan beriringan dengan integritas, akuntabilitas, dan pengawasan yang efektif.
Dugaan pengaturan putusan melalui transaksi uang merupakan persoalan serius karena berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum.
Publik berhak mempertanyakan bagaimana mekanisme pengawasan internal peradilan bekerja, bagaimana pencegahan konflik kepentingan dilakukan, serta bagaimana memastikan kewenangan hakim tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
Penegakan hukum terhadap pelanggaran di lingkungan peradilan harus menjadi momentum untuk memperkuat reformasi lembaga peradilan. Sebab, keadilan tidak cukup hanya tertulis dalam putusan. Integritas orang-orang yang menjalankan kewenangan hukum juga harus dapat dipertanggungjawabkan.
Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.
