PAN Kuasai DPRD Jambi, AWNI Ingatkan: 10 Kursi Bukan Sekadar Kemenangan Politik, Tapi Amanah Rakyat
SOROTAN PUBLIK – Ketua Aliansi Wartawan Nasional Indonesia (AWNI) Provinsi Jambi sekaligus Ketua Dewan Perwakilan AWNI Sumatera menilai kemenangan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Pemilu 2024 dan keberhasilannya menempatkan 10 kader di DPRD Provinsi Jambi periode 2024-2029 harus dimaknai sebagai amanah besar dari masyarakat, bukan sekadar keberhasilan politik.
Berdasarkan data resmi DPRD Provinsi Jambi, sebanyak 55 anggota DPRD periode 2024-2029 telah dilantik, sementara M. Hafiz dari PAN dipercaya menjadi Ketua DPRD Provinsi Jambi. Fraksi PAN juga terdiri dari 10 anggota.
“AWNI tidak mempersoalkan partai mana yang menang. Itu merupakan hasil pilihan rakyat dan harus kita hormati. Tetapi ketika sebuah partai memperoleh kekuatan politik terbesar di parlemen, maka tanggung jawabnya terhadap masyarakat juga semakin besar,” tegas Ketua AWNI.
Menurutnya, ukuran keberhasilan sebuah partai politik tidak boleh berhenti pada jumlah kursi yang diperoleh, jabatan pimpinan DPRD, maupun kekuatan dalam konfigurasi politik.
Masyarakat justru berhak melihat sejauh mana para wakil rakyat tersebut menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan secara terbuka, kritis serta benar-benar berpihak kepada kepentingan publik.
“Sepuluh kursi itu bukan sepuluh kemenangan pribadi. Di belakang setiap kursi ada suara masyarakat yang memberikan mandat. Karena itu, setiap kader yang duduk di DPRD harus siap dikritik, diawasi dan dimintai pertanggungjawaban oleh rakyat,” ujarnya.
AWNI: Jangan Sampai Dominasi Politik Menjadi Kekuasaan Tanpa Kontrol
AWNI menilai dominasi satu partai di parlemen memiliki dua sisi.
Di satu sisi, kekuatan politik yang besar dapat mempermudah proses pengambilan keputusan dan memperkuat efektivitas pemerintahan. Namun di sisi lain, dominasi tersebut juga membutuhkan kontrol publik yang lebih kuat agar tidak berkembang menjadi kekuasaan politik yang minim pengawasan.
Karena itu, AWNI meminta DPRD Provinsi Jambi tidak alergi terhadap kritik media dan masyarakat.
“Pers bukan musuh pemerintah, bukan musuh DPRD, dan bukan musuh partai politik. Pers adalah bagian dari kontrol sosial. Kalau ada kebijakan yang baik, tentu kita apresiasi. Kalau ada kebijakan yang merugikan masyarakat, tentu wajib kita kritik,” katanya.
Menurut AWNI, masyarakat Jambi membutuhkan DPRD yang berani berbicara mengenai persoalan nyata di lapangan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, konflik agraria, lingkungan, pertambangan, pelayanan publik hingga persoalan ekonomi masyarakat.
Kursi Ketua DPRD Harus Diikuti Tanggung Jawab Besar
M. Hafiz yang berasal dari PAN kini memimpin DPRD Provinsi Jambi. Laman resmi DPRD Provinsi Jambi mencatat Hafiz sebagai Ketua DPRD periode 2024-2029.
AWNI menilai posisi tersebut membawa konsekuensi moral dan politik yang besar.
Ketua DPRD bukan hanya representasi partai politik, tetapi juga pimpinan lembaga legislatif yang membawa mandat seluruh masyarakat Provinsi Jambi.
“Ketua DPRD harus mampu menjadi milik seluruh rakyat Jambi. Bukan hanya milik PAN, bukan hanya milik konstituen, dan bukan hanya milik kelompok politik tertentu,” tegasnya.
AWNI juga meminta seluruh anggota DPRD, termasuk 10 kader PAN, membuka ruang komunikasi seluas-luasnya dengan masyarakat dan insan pers.
Menurutnya, keterbukaan informasi, transparansi pembahasan anggaran, pengawasan terhadap program pemerintah serta keberanian menyuarakan kepentingan masyarakat merupakan indikator yang jauh lebih penting dibandingkan sekadar besarnya jumlah kursi.
AWNI Siap Mengawal dan Mengkritisi
Sebagai organisasi yang bergerak di bidang kewartawanan, AWNI Provinsi Jambi menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen.
AWNI menyatakan tidak akan memberikan kritik berdasarkan suka atau tidak suka terhadap partai politik tertentu.
“Kami tidak datang untuk menjatuhkan PAN. Kami juga tidak datang untuk membela partai lain. Kami berdiri di tengah kepentingan rakyat. Siapa pun yang menjalankan kebijakan untuk kepentingan masyarakat akan kami apresiasi. Siapa pun yang menyimpang dari kepentingan publik akan kami kritik,” ujarnya.
AWNI berharap besarnya kekuatan politik PAN di DPRD Provinsi Jambi dapat menjadi energi positif untuk menghasilkan kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Sebab pada akhirnya, sejarah politik bukan hanya mencatat berapa banyak kursi yang berhasil direbut sebuah partai.
“Yang akan dikenang masyarakat adalah apa yang dilakukan setelah mendapatkan kekuasaan. Kursi bisa diraih melalui pemilu, tetapi kepercayaan rakyat harus diperjuangkan setiap hari,” pungkas Ketua AWNI Provinsi Jambi sekaligus Ketua Dewan Perwakilan AWNI Sumatera.
