Maruarar Sirait Tegaskan Lahan Tanah Abang Aset Negara, Klaim Ahli Waris dan Gugatan GRIB Jaya Perlu Diuji di Pengadilan

JAKARTA — Sengketa lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, menjadi perhatian publik setelah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa lahan yang dipersoalkan merupakan aset negara. Pemerintah berencana memanfaatkan kawasan tersebut untuk pembangunan rumah susun (rusun) bagi masyarakat.

Pernyataan itu merespons klaim Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules Rosario de Marshal, yang menyebut telah mengeluarkan uang hingga puluhan miliar rupiah untuk membebaskan lahan tersebut.

Menurut keterangan yang disampaikan, pengecekan bersama pihak terkait, termasuk ATR/BPN, PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan BP BUMN, menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyatakan lahan tersebut sebagai aset negara.

Namun, di sisi lain, tim kuasa hukum GRIB Jaya menyampaikan pandangan berbeda. Mereka mengklaim lahan tersebut merupakan milik ahli waris berdasarkan konversi Verponding Indonesia Nomor 946 dan menyebut kawasan itu telah ditempati sejak lama.

Pihak kuasa hukum juga menyatakan tengah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mempersoalkan keabsahan Hak Pengelolaan (HPL) PT KAI.

Status Kepemilikan Harus Dibuktikan Berdasarkan Hukum

Perbedaan klaim tersebut menegaskan pentingnya penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pernyataan pemerintah bahwa lahan merupakan aset negara perlu didukung dokumen kepemilikan, riwayat penguasaan tanah, dasar penerbitan hak, serta data administrasi pertanahan yang sah.

Pada saat yang sama, klaim ahli waris juga harus diperiksa berdasarkan bukti autentik dan ketentuan hukum pertanahan yang berlaku.

Keberadaan dokumen lama, termasuk Verponding Indonesia, perlu dinilai berdasarkan riwayat hak, ketentuan konversi hak atas tanah, serta bukti-bukti lain yang relevan. Klaim telah mengeluarkan uang untuk membebaskan lahan juga tidak dengan sendirinya membuktikan kepemilikan yang sah apabila tidak didukung dokumen dan dasar hukum yang memadai.

Karena itu, penentuan siapa yang memiliki hak paling kuat atas lahan tersebut harus didasarkan pada pemeriksaan bukti, bukan tekanan, popularitas, ataupun pernyataan sepihak.

Rencana Rusun untuk Rakyat Jangan Mengabaikan Kepastian Hukum

Rencana pembangunan rumah susun di Tanah Abang memiliki dimensi kepentingan publik karena berkaitan dengan kebutuhan hunian masyarakat di Jakarta.

Namun, kepentingan rakyat tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak pihak lain yang secara hukum terbukti sah. Sebaliknya, klaim kepemilikan perseorangan maupun kelompok juga tidak boleh menghalangi pemanfaatan aset negara apabila statusnya telah terbukti secara hukum.

Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap tahapan pemanfaatan lahan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila perkara masih diperiksa pengadilan, pemerintah dan pihak-pihak terkait perlu menghormati proses peradilan serta menghindari tindakan yang berpotensi memperkeruh sengketa.

Transparansi dokumen dan penjelasan terbuka kepada masyarakat juga penting agar publik dapat memahami dasar hukum yang digunakan dalam menentukan status lahan tersebut.

Empat Langkah yang Perlu Ditempuh

Agar sengketa lahan Tanah Abang tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan, terdapat sejumlah langkah yang perlu diprioritaskan.

Pertama, membuka dasar hukum kepemilikan secara transparan. Instansi terkait perlu menjelaskan riwayat tanah, dokumen aset negara, status HPL PT KAI, serta bukti yang menjadi dasar klaim pihak ahli waris, dengan tetap memperhatikan ketentuan perlindungan data dan proses peradilan.

Kedua, menghormati proses pengadilan. Seluruh pihak harus memberikan kesempatan kepada hakim untuk memeriksa bukti dan argumentasi hukum secara independen. Tidak boleh ada pihak yang dianggap menang hanya karena memiliki pengaruh, kekuatan massa, atau kedekatan dengan kekuasaan.

Ketiga, mencegah intimidasi dan tindakan main hakim sendiri. Apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum, penanganannya harus diserahkan kepada aparat yang berwenang berdasarkan bukti dan prosedur yang sah.

Keempat, memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas. Jika status aset negara telah dipastikan melalui proses hukum yang berlaku, pemerintah dapat melanjutkan rencana pemanfaatannya sesuai ketentuan. Jika ditemukan hak pihak lain yang terbukti sah, penyelesaiannya harus mengikuti putusan dan mekanisme hukum yang berlaku.

Kepastian Hukum Harus Menjadi Panglima

Sengketa Tanah Abang bukan semata-mata persoalan siapa yang mengklaim memiliki lahan atau siapa yang telah mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Persoalan utamanya adalah siapa yang dapat membuktikan haknya berdasarkan hukum.

Negara wajib melindungi aset publik, tetapi juga wajib menjamin keadilan bagi setiap warga negara. Pembangunan hunian rakyat harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak yang sah.

Pada akhirnya, penyelesaian sengketa ini harus bertumpu pada bukti yang dapat diuji, proses peradilan yang independen, serta penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Kepentingan rakyat harus dilindungi, aset negara harus dijaga, dan setiap klaim kepemilikan harus diuji berdasarkan hukum.