KPK Tolak Penghapusan Total Unsur Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi, Usulan Luhut Picu Perdebatan
JAKARTA — Wacana penyesuaian unsur kerugian negara dalam penanganan perkara korupsi memicu perdebatan mengenai batas antara perlindungan pejabat yang mengambil keputusan bisnis dan kewajiban negara memberantas korupsi.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, disebut telah memaparkan kajian kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 20 Oktober 2026. Gagasan tersebut dikaitkan dengan upaya memberikan ruang bagi pejabat publik agar tidak takut mengambil keputusan yang diperlukan untuk kepentingan pembangunan dan perekonomian.
Namun, gagasan itu menuai kritik karena unsur kerugian negara memiliki peran penting dalam sejumlah ketentuan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, sebagaimana dikutip dalam informasi yang beredar, menyatakan bahwa KPK tidak menyetujui penghapusan total unsur kerugian negara.
Sikap tersebut mencerminkan kekhawatiran bahwa perubahan yang tidak dirancang secara cermat dapat membuka celah penyalahgunaan kewenangan dan melemahkan upaya perlindungan keuangan negara.
Melindungi Pejabat Bukan Berarti Mengendurkan Pemberantasan Korupsi
Salah satu persoalan yang perlu dibahas secara terbuka adalah bagaimana membedakan keputusan bisnis atau kebijakan yang gagal dengan tindakan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi.
Dalam pemerintahan dan pengelolaan perusahaan negara, sebuah keputusan dapat menghasilkan keuntungan ataupun kerugian. Kerugian yang timbul tidak serta-merta membuktikan adanya korupsi. Penilaiannya harus mempertimbangkan fakta, kewenangan, prosedur pengambilan keputusan, unsur kesalahan, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Di sisi lain, alasan melindungi pejabat dari ketakutan mengambil keputusan tidak boleh dijadikan pembenaran untuk menghapus pertanggungjawaban atas penyalahgunaan jabatan.
Kebijakan yang baik semestinya memberikan kepastian hukum kepada pejabat yang bertindak dengan iktikad baik sekaligus memastikan bahwa tindakan yang merugikan keuangan negara akibat tindak pidana tetap dapat diproses secara tegas.
UNCAC Tidak Otomatis Berarti Penghapusan Kerugian Negara
Perdebatan ini juga dikaitkan dengan United Nations Convention against Corruption (UNCAC), yakni konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pemberantasan korupsi.
Namun, rujukan terhadap standar internasional perlu dijelaskan secara cermat. UNCAC tidak dapat begitu saja ditafsirkan sebagai perintah untuk menghapus unsur kerugian negara dalam hukum pidana korupsi Indonesia.
Penyesuaian hukum nasional dengan standar internasional harus mempertimbangkan keseluruhan ketentuan konvensi, sistem hukum Indonesia, serta kebutuhan untuk mencegah dan menindak korupsi.
Karena itu, publik perlu memperoleh penjelasan mengenai bagian kajian yang diusulkan, rumusan hukum yang hendak diubah, serta mekanisme pengawasan yang akan diterapkan apabila kebijakan tersebut benar-benar dilanjutkan.
Ujian bagi Pemerintah: Kepastian Hukum dan Perlindungan Uang Rakyat
Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan iklim pengambilan keputusan yang sehat tanpa mengorbankan integritas pengelolaan uang negara.
Jika terdapat persoalan berupa ketidakpastian hukum yang membuat pejabat enggan mengambil keputusan yang sah, penyelesaiannya dapat diarahkan pada perbaikan prosedur, kejelasan batas kewenangan, perlindungan bagi pengambil keputusan yang beriktikad baik, dan penguatan mekanisme pengawasan.
Namun, apabila sebuah perubahan justru mengurangi kemampuan negara menindak penyalahgunaan kekuasaan, kebijakan tersebut berisiko merugikan kepentingan masyarakat luas.
Uang negara pada dasarnya berasal dari sumber daya publik yang pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, setiap gagasan perubahan hukum yang berkaitan dengan unsur kerugian negara perlu dibahas secara terbuka, berbasis kajian hukum, dan melibatkan lembaga terkait.
Publik Berhak Mengawasi Arah Kebijakan Antikorupsi
Perdebatan mengenai usulan Luhut dan tanggapan KPK seharusnya tidak berhenti pada dukungan atau penolakan terhadap tokoh tertentu.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah suatu perubahan benar-benar memberikan kepastian hukum tanpa menciptakan ruang baru bagi penyalahgunaan kewenangan.
KPK, pemerintah, DPR, akademisi, dan masyarakat sipil memiliki peran penting dalam memastikan setiap perubahan kebijakan antikorupsi tetap berpijak pada prinsip akuntabilitas dan keadilan.
Kepentingan pejabat untuk bekerja tanpa kriminalisasi yang tidak berdasar harus dilindungi. Namun, kepentingan rakyat agar uang negara tidak disalahgunakan juga tidak boleh dikorbankan.
Negara membutuhkan kepastian hukum, bukan kekebalan hukum. Sebab, perlindungan terhadap pengambil keputusan yang beriktikad baik dan ketegasan terhadap pelaku korupsi seharusnya berjalan beriringan.
