KPK dan AFP Perkuat Peran Perempuan dalam Pemberantasan Korupsi, 714 Pegawai Perempuan Berkontribusi Bangun Budaya Integritas
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Australian Federal Police (AFP) menggelar lokakarya bertajuk “Gender, Power, and Integrity: Strengthening Inclusive Approach to Anti-Corruption” di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Jakarta, Jumat (3/7/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pendekatan inklusif dalam pemberantasan korupsi melalui perspektif kesetaraan gender.
Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, mengatakan bahwa integritas tidak terbentuk secara instan, melainkan tumbuh dari kebiasaan yang dibangun secara konsisten di lingkungan keluarga, dunia pendidikan, hingga tempat kerja. Menurutnya, perempuan memiliki peran strategis dalam proses tersebut, baik sebagai ibu, pendidik, maupun pemimpin di berbagai ruang pengambilan keputusan.
Ibnu menegaskan bahwa pembahasan mengenai gender bukan untuk membedakan peran perempuan dan laki-laki, melainkan memastikan setiap individu memperoleh kesempatan yang sama dalam membangun budaya antikorupsi.
“Ketika perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan yang setara untuk berpartisipasi, saling mengawasi, dan saling menguatkan, maka upaya pemberantasan korupsi akan menjadi lebih efektif, lebih inklusif, dan lebih berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa relasi kuasa yang tidak dikelola secara akuntabel dapat membuka peluang terjadinya praktik korupsi sehingga perlu dibangun tata kelola organisasi yang adil, transparan, dan berintegritas.
714 Pegawai Perempuan Berkontribusi di KPK
Sebagai bentuk komitmen terhadap kesetaraan gender, KPK saat ini memiliki 714 pegawai perempuan yang berperan dalam berbagai fungsi organisasi, mulai dari pencegahan, pendidikan, penindakan, hingga tata kelola kelembagaan.
Menurut Ibnu, kehadiran perempuan memberikan perspektif yang lebih beragam dalam proses pengambilan keputusan sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan berdampak luas bagi masyarakat.
Kolaborasi KPK dan AFP
Executive Police Officer Australian Federal Police (AFP), Karyn Ey, menilai perempuan memiliki posisi penting dalam membangun budaya antikorupsi melalui keluarga, pendidikan, maupun kehidupan sosial.
Ia menyampaikan bahwa pemberdayaan perempuan menjadi salah satu fondasi utama dalam memperkuat integritas dan mencegah praktik korupsi di berbagai sektor.
Sementara itu, Kriminolog sekaligus Dosen Senior Fakultas Hukum University of Malaya, Dr. Haezreena Begum, menyoroti pentingnya memahami hubungan antara gender, relasi kuasa, dan korupsi. Menurutnya, korupsi tidak hanya berkaitan dengan penyalahgunaan keuangan, tetapi juga menyangkut berbagai persoalan sosial yang memerlukan pendekatan yang lebih inklusif.
Lokakarya tersebut diikuti oleh insan KPK, Penyuluh Antikorupsi (PAKSI), perwakilan Kortastipidkor Polri, kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
Melalui kegiatan ini, KPK dan AFP berharap kolaborasi lintas sektor dapat semakin memperkuat budaya integritas, memperluas partisipasi masyarakat, serta mewujudkan ekosistem pemberantasan korupsi yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan.
