Kota Jambi Raih Predikat Sangat Baik PENKIN 2026, Ketua AWNI Sumatera Raya: Kesuksesan Harus Sejalan dengan Infrastruktur, Kesejahteraan dan Pemerintahan Bersih

JAMBI – Pemerintah Kota Jambi meraih predikat Sangat Baik dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) atau PENKIN Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia.

Berdasarkan informasi yang dipublikasikan Pemerintah Kota Jambi, capaian tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 204.S Tahun 2026 tertanggal 30 Juli 2026. Kota Jambi memperoleh nilai 86,622 untuk kategori pemerintah kota, meningkat 6,576 poin dibandingkan nilai tahun sebelumnya yang tercatat 80,046.

Predikat tersebut menjadi apresiasi terhadap kinerja pelayanan perizinan dan percepatan pelaksanaan berusaha di Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi menyatakan capaian itu merupakan bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang efektif, transparan, akuntabel, serta memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

Namun, capaian tersebut juga mendapat perhatian dari Ketua Dewan Perwakilan AWNI Sumatera Raya, Rizkan Al Mubarrok, yang menilai penghargaan atas kinerja pelayanan publik harus ditempatkan sebagai bagian dari evaluasi pembangunan secara menyeluruh.

Menurut Rizkan, predikat atau label keberhasilan sebuah pemerintahan tidak semestinya hanya diukur dari capaian administratif maupun penghargaan kelembagaan. Keberhasilan pemerintahan, kata dia, harus beriringan dengan pembangunan infrastruktur yang baik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan bersih.

“Kami mengapresiasi setiap prestasi yang diraih Pemerintah Kota Jambi. Namun, label kesuksesan sebuah pemerintahan harus berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur yang baik dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pada akhirnya, keberhasilan pemerintahan harus dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat,” ujar Rizkan.

Ia menegaskan, pelayanan perizinan yang baik dan iklim investasi yang kondusif memang penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, keberhasilan tersebut harus mampu menciptakan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Menurutnya, investasi dan kemudahan berusaha harus memiliki korelasi dengan terbukanya lapangan pekerjaan, meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, perbaikan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar.

“Investasi dan kemudahan berusaha adalah instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi pertumbuhan ekonomi harus bermuara pada kesejahteraan rakyat. Jangan sampai indikator keberhasilan hanya berhenti pada angka dan penghargaan, sementara masyarakat belum merasakan dampak pembangunan secara merata,” katanya.

Mendorong Pemerintahan yang Transparan dan Bersih

Rizkan juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan tata kelola pemerintahan.

Ia menilai, semakin tinggi capaian dan penghargaan yang diterima sebuah pemerintahan, semakin besar pula tuntutan publik terhadap keterbukaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban dalam menjalankan roda pemerintahan.

Menurutnya, pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang hanya mampu meraih penghargaan, tetapi pemerintahan yang mampu membangun kepercayaan masyarakat melalui keterbukaan informasi, pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab, pelayanan publik yang adil, serta kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Pemerintahan yang baik harus transparan dan bersih. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana kebijakan dibuat, bagaimana anggaran dikelola, dan sejauh mana program pemerintah memberikan manfaat bagi rakyat. Transparansi bukan ancaman bagi pemerintah, tetapi justru menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan publik,” tegas Rizkan.

Ia juga meminta agar capaian PENKIN 2026 dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

Rizkan menilai kritik dan pengawasan publik merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi. Menurutnya, pemerintah, masyarakat, media, organisasi profesi, dan elemen masyarakat sipil memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kepentingan rakyat.

“Kami tidak ingin kritik dipahami sebagai upaya menjatuhkan pemerintah. Kritik yang konstruktif adalah bagian dari kontrol sosial. Ketika pemerintah memperoleh prestasi, kita apresiasi. Ketika masih ada kekurangan, kita sampaikan secara terbuka dan objektif. Tujuannya satu, agar pemerintahan semakin baik dan rakyat semakin sejahtera,” ujarnya.

Keberhasilan Pemerintahan Harus Dirasakan Rakyat

Lebih jauh, Rizkan menegaskan bahwa ukuran akhir keberhasilan pemerintahan bukan semata-mata penghargaan, melainkan perubahan nyata yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Ia menyebut sejumlah indikator seperti kualitas jalan dan infrastruktur publik, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, kesempatan kerja, daya beli masyarakat, keamanan, kebersihan lingkungan, serta kepastian pelayanan publik sebagai bagian penting yang harus terus diperhatikan.

Menurutnya, keberhasilan pelayanan perizinan dan peningkatan investasi akan memiliki arti strategis apabila mampu memberikan efek berganda terhadap perekonomian masyarakat.

“Pemerintahan yang berhasil adalah pemerintahan yang mampu menghadirkan perubahan nyata. Jalan dan infrastruktur semakin baik, masyarakat semakin sejahtera, lapangan kerja semakin terbuka, pelayanan publik semakin mudah, dan rakyat merasa pemerintah hadir untuk mereka,” kata Rizkan.

Ia pun mendorong Pemerintah Kota Jambi untuk terus mempertahankan capaian positif yang telah diraih sekaligus memperkuat evaluasi terhadap berbagai persoalan pembangunan yang masih menjadi perhatian masyarakat.

Rizkan berharap penghargaan PENKIN 2026 dapat menjadi titik awal untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, bukan sekadar menjadi simbol keberhasilan administratif.

“Prestasi harus kita hargai, tetapi jangan berhenti pada penghargaan. Jadikan penghargaan sebagai motivasi untuk bekerja lebih keras. Pemerintahan harus semakin transparan, semakin bersih, pembangunan semakin merata, infrastruktur semakin baik, dan kesejahteraan rakyat semakin meningkat,” pungkasnya.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Jambi sebelumnya menyatakan bahwa predikat Sangat Baik PENKIN 2026 menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membangun iklim investasi yang kondusif. Wali Kota Jambi Maulana juga menyebut pelayanan yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha.

Dengan demikian, capaian PENKIN 2026 dapat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus memastikan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik dan investasi benar-benar memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat Kota Jambi.