MADIUN – Komisi I DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Korem 081/Dhirotsaha Jaya, Madiun, Jawa Timur, Jumat (12/6/2026), guna mendalami berbagai persoalan terkait peningkatan kinerja aparatur pertahanan serta pemenuhan kebutuhan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) di lapangan.

Kegiatan yang dikemas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI dalam memastikan kebutuhan operasional dan kesejahteraan prajurit dapat terpenuhi secara optimal demi mendukung tugas pertahanan negara.

Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi I DPR RI Abdul Halim Iskandar menegaskan bahwa pihaknya telah mencatat sejumlah kebutuhan mendesak yang memerlukan perhatian pemerintah pusat, terutama terkait sarana mobilisasi pasukan.

Menurutnya, hasil peninjauan langsung menunjukkan bahwa kebutuhan alat mobilitas pasukan di wilayah Korem 081 Madiun merupakan salah satu persoalan yang harus segera mendapatkan solusi.

“Nah, dalam konteks ini, ada beberapa hal yang sudah menjadi atensi kita. Yang pertama, di Korem 081 Madiun ini membutuhkan alat mobilitas pasukan yang ternyata memang sangat-sangat dibutuhkan. Dan tentu semua ini akan segera kita sampaikan kepada Panglima, atau kepada Pak Menteri Pertahanan, atau pihak-pihak yang terkait, termasuk mungkin mengalokasikan di APBN agar kebutuhan alat mobilisasi pasukan ini bisa dipenuhi,” ujar Abdul Halim Iskandar.

Menurutnya, ketersediaan sarana mobilisasi yang memadai memiliki peran penting dalam mendukung kesiapsiagaan dan efektivitas pelaksanaan tugas TNI di berbagai wilayah.

Selain kebutuhan kendaraan dan alat mobilitas pasukan, Komisi I DPR RI juga menyoroti kondisi rumah dinas prajurit yang dinilai masih memerlukan perhatian serius.

Dalam pembahasan bersama jajaran Korem 081, terungkap bahwa masih terdapat keterbatasan baik dari sisi jumlah maupun kualitas rumah dinas yang tersedia bagi prajurit dan keluarganya.

Komisi I DPR RI menilai pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi prajurit merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan personel TNI yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara.

Tidak hanya itu, aspek pembinaan prajurit menjelang masa purnatugas juga menjadi salah satu fokus perhatian DPR RI. Komisi I menilai perlu adanya program pembekalan yang lebih terstruktur agar prajurit yang memasuki masa pensiun tetap memiliki kesiapan untuk beradaptasi dan berkontribusi di tengah masyarakat.

Program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, hingga pendampingan usaha dinilai menjadi bagian penting dalam menjamin keberlanjutan kesejahteraan para purnawirawan TNI.

Melalui kunjungan kerja tersebut, Komisi I DPR RI berharap berbagai persoalan yang dihadapi Korem 081 Madiun dapat dipetakan secara menyeluruh dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pertahanan nasional, termasuk dalam pembahasan alokasi anggaran negara ke depan.

DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pemenuhan kebutuhan operasional dan kesejahteraan prajurit sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pertahanan negara yang profesional, modern, dan responsif terhadap tantangan zaman.