Kepemimpinan Jambi Harus Berakar dari Daerah: Membangun Tanah Kelahiran sebagai Tanggung Jawab Moral

Oleh: Rizkan Al Mubarok

JAMBI – Narasi tentang keberhasilan di perantauan selalu menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Banyak putra-putri daerah yang meraih pendidikan, pengalaman, dan prestasi di berbagai kota bahkan luar negeri. Namun, di balik kisah sukses tersebut, muncul satu pertanyaan mendasar: jika semua berlomba membangun daerah lain, siapa yang akan memberikan seluruh tenaga, pikiran, dan pengabdiannya untuk membangun tanah kelahirannya sendiri?

Bagi saya, kepemimpinan bukan sekadar pencapaian politik atau simbol kesuksesan pribadi. Kepemimpinan adalah amanah peradaban. Seorang pemimpin ideal tidak hanya memahami tata kelola pemerintahan, tetapi juga mengenal sejarah, budaya, karakter masyarakat, serta persoalan yang tumbuh dari akar kehidupan daerah yang dipimpinnya.

Provinsi Jambi membutuhkan kepemimpinan yang lahir dari pemahaman mendalam terhadap identitas daerah. Pemimpin yang tumbuh bersama masyarakat akan lebih mudah memahami harapan, tantangan, dan arah pembangunan yang dibutuhkan.

Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan pembangunan. Mulai dari infrastruktur yang belum merata hingga berbagai temuan audit yang menjadi perhatian publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan daerah memerlukan tata kelola yang semakin transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Karena itu, jabatan kepala daerah tidak boleh dipandang sebagai simbol prestise ataupun sarana memperluas kepentingan pribadi. Jabatan publik merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dalam tulisan ini, istilah “Hindia-Belanda” digunakan sebagai metafora, bukan merujuk kepada individu tertentu. Metafora tersebut menggambarkan kekhawatiran terhadap kepemimpinan yang tidak memiliki kedekatan yang memadai dengan kondisi sosial, budaya, dan sejarah daerah yang dipimpin. Gagasan ini bukan untuk menutup ruang bagi siapa pun berdasarkan asal-usulnya, melainkan menekankan pentingnya pemimpin yang memahami kebutuhan masyarakat secara mendalam.

Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa sejumlah pemimpin daerah berhasil membawa perubahan karena memiliki kedekatan dengan masyarakat dan memahami karakter wilayahnya. Pengalaman tersebut menjadi salah satu pelajaran bahwa pemahaman terhadap konteks lokal dapat menjadi modal penting dalam merumuskan kebijakan publik.

Pada akhirnya, membangun tanah kelahiran bukan sekadar pilihan, melainkan bentuk tanggung jawab moral kepada generasi yang akan datang. Kemajuan suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran pembangunan, tetapi juga oleh kehadiran pemimpin yang memiliki komitmen, integritas, serta keberpihakan kepada rakyat.

Sejarah pada akhirnya akan mengingat bukan hanya mereka yang berhasil meraih kesuksesan di tempat lain, melainkan juga mereka yang memilih kembali, mengabdi, dan memberikan manfaat nyata bagi tanah kelahirannya.