Kementan dan DPRD Bone Perkuat Peternakan Rakyat, Pasar MBG Diminta Serap Produk Peternak Lokal
SOROTAN PUBLIK – Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat pengembangan peternakan rakyat di berbagai daerah sebagai bagian dari strategi nasional memperkokoh ketahanan pangan serta memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat. Salah satu wilayah yang dinilai memiliki potensi besar adalah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, khususnya pada sektor pengembangan sapi pedaging dan perunggasan.
Penguatan tersebut dilakukan melalui skema pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT), yang diharapkan mampu menjadikan peternak rakyat tidak hanya unggul dalam aspek produksi, tetapi juga terhubung langsung dengan rantai pasar sehingga usaha peternakan dapat berkembang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menegaskan Kabupaten Bone merupakan salah satu kawasan strategis peternakan nasional yang terus mendapatkan perhatian dan pendampingan dari pemerintah.
Saat menerima kunjungan Komisi II DPRD Kabupaten Bone di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Senin (11/5/2026), Agung menyampaikan pemerintah fokus memperkuat berbagai aspek pendukung sektor peternakan, mulai dari kualitas genetik ternak hingga kesehatan hewan.
“Kabupaten Bone merupakan salah satu lumbung peternakan di Sulawesi Selatan. Kami fokus mendampingi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam upaya perbaikan genetik, penguatan pakan, dan manajemen kesehatan hewan agar kasus penyakit seperti PMK terus melandai. Kami juga terus mendorong program inseminasi buatan,” ujarnya.
Menurut Agung, penguatan sistem kesehatan hewan menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas sektor peternakan nasional. Oleh karena itu, Kementan terus memperketat pengawasan kesehatan ternak agar produksi ayam dan telur nasional tetap surplus serta mampu menopang kebutuhan pangan masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah juga melihat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai peluang besar yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas pasar produk peternak lokal.
“Kami meminta agar kebutuhan telur untuk dapur-dapur SPPG dipenuhi dari peternak yang berada di sekitar wilayah operasionalnya. Jika terdapat dapur SPPG di Bone, maka kebutuhan telur sebaiknya dipasok oleh peternak Bone sehingga hasil produksi peternak lokal benar-benar terserap,” katanya.
Langkah tersebut dinilai dapat menciptakan ekosistem ekonomi daerah yang lebih sehat sekaligus memperkuat keterlibatan masyarakat dalam mendukung program pangan nasional.
Selain membuka peluang pasar, Kementerian Pertanian juga mendorong penguatan sektor peternakan melalui dukungan akses pembiayaan bagi kelompok peternak dan koperasi. Skema pembiayaan tersebut diberikan melalui fasilitas Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berbunga rendah yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan kandang maupun pengembangan usaha peternakan.
Kementan juga terus mendorong dukungan pemerintah daerah serta DPRD terkait penguatan regulasi pemanfaatan lahan peternakan agar pengembangan kawasan hilirisasi ayam terintegrasi dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bone, Andi Muhammad Idris Rahman, mengatakan minat masyarakat terhadap usaha peternakan di Bone terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.
“Tahun ini banyak bermunculan peternak-peternak baru di Bone. Ini yang ingin kami komunikasikan ke Kementerian Pertanian, kira-kira bagaimana langkah berikutnya karena program MBG ke depan akan terus diperluas,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bone, Andi Purnama Sari Amier, mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap pengembangan sektor peternakan di daerah, terutama pada aspek penguatan layanan kesehatan hewan.
Menurutnya, luas wilayah Kabupaten Bone membutuhkan dukungan sarana dan prasarana kesehatan hewan yang memadai agar pelayanan kepada masyarakat dan peternak dapat berjalan optimal.
Kementerian Pertanian memastikan penguatan peternakan rakyat akan terus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pendampingan produksi, penguatan kesehatan hewan, akses pembiayaan, hilirisasi, hingga perluasan pasar. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi peternak lokal sebagai salah satu tulang punggung ketahanan pangan nasional di masa mendatang.
