Grand Final Bujang Gadis Digelar di MCC, Dugaan Konflik Kepentingan Jadi Sorotan Publik

JAMBI – Gemerlap Grand Final Bujang Gadis Kota Jambi 2026 yang digelar di Maulidia Convention Center (MCC), Selasa (12/5/2026), menuai perhatian publik. Di balik kemegahan panggung dan parade budaya yang ditampilkan, muncul perdebatan mengenai pemilihan lokasi kegiatan yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan Wali Kota Jambi.
Ajang tahunan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu semula diproyeksikan sebagai ruang pembinaan generasi muda sekaligus promosi budaya daerah. Namun, setelah beredar informasi mengenai dugaan afiliasi gedung dengan kepala daerah, sejumlah pihak mulai mempertanyakan aspek etika serta potensi konflik kepentingan dalam penggunaan fasilitas tersebut.

Aktivis LP3 NKRI, Perimon Juli, menilai isu yang muncul tidak semata menyangkut lokasi acara, melainkan menyentuh aspek tata kelola pemerintahan dan persepsi publik terhadap penggunaan fasilitas yang dikaitkan dengan pejabat publik.
“Ini kegiatan resmi pemerintah yang menggunakan anggaran publik. Karena itu, menurut kami penting ada keterbukaan agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat,” ujar Perimon.
Ia mengatakan, publik membutuhkan penjelasan terkait mekanisme penentuan lokasi kegiatan, termasuk proses administrasi, pengadaan, maupun dasar pemilihan tempat pelaksanaan.

Menurutnya, dalam tata kelola pemerintahan modern, aspek transparansi dan penghindaran potensi konflik kepentingan merupakan hal penting demi menjaga kepercayaan masyarakat.
Di sisi lain, sorotan juga mengarah pada gaya komunikasi sejumlah pejabat yang dinilai terlalu berlebihan dalam memberikan pujian terhadap kepala daerah dalam rangkaian kegiatan tersebut.
Perimon mengingatkan bahwa birokrasi idealnya tetap mengedepankan profesionalisme dan menjaga jarak dari budaya yang dapat menimbulkan kesan berlebihan di hadapan publik.

Secara normatif, prinsip pencegahan konflik kepentingan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur kewajiban pejabat menghindari situasi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menekankan pentingnya prinsip transparansi dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.
Pengamat kebijakan publik menilai, apabila memang terdapat keterkaitan kepemilikan atau hubungan tertentu terhadap fasilitas yang digunakan, penjelasan terbuka kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk menghindari spekulasi.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Kota Jambi terkait status kepemilikan Maulidia Convention Center maupun mekanisme penggunaannya untuk kegiatan resmi pemerintah.
Perdebatan yang muncul menunjukkan bahwa di era keterbukaan informasi, publik tidak hanya menilai substansi kegiatan, tetapi juga memperhatikan aspek etika, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.