Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Bisa Berkembang hingga Ribuan Tersangka? Aris Marsudiyanto: “Bisa Jadi”

SOROTAN PUBLIK – Pernyataan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS) RI, Aris Marsudiyanto, mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian setelah ia membuka kemungkinan perkara tersebut berkembang dan melibatkan lebih banyak pihak.

Dalam wawancara eksklusif program Orang Penting di Garuda TV, yang dipandu Elly Husin bersama Pemimpin Redaksi iNews Aiman Witjaksono, Aris menyampaikan bahwa penyidikan tidak seharusnya berhenti pada pihak yang diduga menjalankan operasi penyadapan.

Ia meminta aparat penegak hukum menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk pengendali, pemberi perintah, pendana, hingga pihak yang diduga menerima manfaat dari informasi hasil penyadapan.

Aris Buka Kemungkinan Jumlah Tersangka Bertambah

Salah satu bagian yang menjadi sorotan muncul ketika pewawancara membandingkan perkara tersebut dengan penanganan percobaan kudeta di Turki pada 2016 yang melibatkan lebih dari seribu orang.

Ketika ditanya apakah kasus dugaan penyadapan di Indonesia juga berpotensi berkembang hingga melibatkan jumlah orang sebanyak itu, Aris menjawab:

“Iya, pasti bisa jadi, Pak.”

Saat ditanya kembali apakah penyidikan dapat berlangsung panjang dan menyeret pihak-pihak lain yang diduga berada di balik operasi tersebut, Aris menyatakan kemungkinan itu terbuka.

Meski demikian, pernyataan tersebut bukan pengumuman bahwa ribuan orang telah teridentifikasi sebagai tersangka. Angka tersebut muncul dalam perbandingan yang disampaikan pewawancara, sedangkan perkembangan jumlah tersangka tetap bergantung pada hasil penyidikan dan alat bukti.

Aris juga menyinggung empat orang yang dalam wawancara disebut telah berstatus tersangka. Ia menilai penyidik perlu mendalami kemungkinan adanya pihak lain di balik pelaksanaan dugaan penyadapan.

Aris Sebut Penyadapan Presiden sebagai Makar dan Kejahatan Luar Biasa

Dalam pembahasan sekitar menit 21:43, Aris memberikan penilaian keras terhadap dugaan penyadapan terhadap kepala negara.

“Bukan pengkhianat lagi itu. Itu makar, pengkhianat dan extraordinary crime. Kejahatan luar biasa,” kata Aris.

Menurutnya, penyadapan terhadap pemimpin negara dapat berkaitan dengan ancaman terhadap stabilitas pemerintahan dan keamanan nasional.

Namun, secara hukum, dugaan penyadapan ilegal tidak otomatis memenuhi unsur tindak pidana makar. Penentuan pasal yang dapat diterapkan harus didasarkan pada perbuatan, unsur pidana, alat bukti, serta proses hukum yang berlaku.

Karena itu, pernyataan Aris perlu dipahami sebagai pandangannya mengenai keseriusan dugaan peristiwa tersebut, bukan sebagai penetapan hukum terhadap pihak tertentu.

Penyidikan Diminta Menelusuri Dalang dan Sumber Pendanaan

Aris meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada kepolisian, khususnya Bareskrim, untuk mengungkap perkara secara menyeluruh.

Menurutnya, penyidikan perlu menjawab sejumlah pertanyaan penting, mulai dari asal peralatan yang digunakan, pihak yang mengoperasikan, sasaran penyadapan, hingga siapa yang memanfaatkan informasi yang diperoleh.

Ia juga menilai aliran dana perlu ditelusuri apabila ditemukan indikasi adanya pembiayaan dari pihak lain.

Dalam wawancara sekitar menit 30:34 hingga 31:07, Aris menyampaikan kemungkinan adanya pihak yang membiayai operasi tersebut.

“Penyadapan ini mungkin, mohon maaf ya, ada bohernya, ada yang mendanai,” ujarnya sebagaimana tercantum dalam transkrip wawancara.

Meski demikian, Aris tidak menyebut identitas pihak yang diduga menjadi pendana maupun dalang operasi. Dugaan mengenai keberadaan pemberi dana, pemberi perintah, dan penerima manfaat masih memerlukan pembuktian melalui penyidikan.

Presiden Prabowo Disebut Meminta Pengungkapan Secara Transparan

Ketika ditanya apakah Presiden Prabowo akan tetap membuka perkara apabila penyidikan bersinggungan dengan pihak-pihak berpengaruh, Aris menyatakan bahwa Presiden menghendaki pengungkapan secara transparan.

“Pak Presiden sudah sampaikan, buka semuanya secara transparan. Yang benar itu benar, yang salah itu salah,” kata Aris sekitar menit 26:12.

Menurut penuturannya, Presiden mempercayakan proses penyidikan kepada kepolisian. Aris juga menyampaikan bahwa Presiden tidak memandang perlu pembentukan tim khusus atau tim gabungan pencari fakta untuk menangani perkara tersebut.

Ia berharap proses pengungkapan kasus dapat dilakukan secara profesional dan turut memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Aris Peringatkan Risiko Guncangan Lebih Besar

Aris juga menyampaikan kekhawatiran apabila dugaan penyadapan tersebut tidak diungkap secara tuntas.

“Namun kalau hal ini tidak diungkap, akan terjadi guncangan lebih besar,” ujarnya dalam wawancara sekitar menit 26:46 hingga 27:15.

Ia kemudian menyinggung kemungkinan makar atau kudeta sebagai risiko yang dikhawatirkan.

Pernyataan tersebut merupakan peringatan dan penilaian Aris. Hal itu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa penyidik telah menemukan rencana kudeta atau tindakan untuk menggulingkan pemerintahan.

Dugaan Penyadapan Sejak Prabowo Menjabat Menteri Pertahanan Belum Dikonfirmasi

Dalam wawancara sekitar menit 28:04, Aiman Witjaksono menanyakan kabar mengenai kemungkinan dugaan penyadapan telah berlangsung sejak Prabowo menjabat Menteri Pertahanan, bukan hanya sejak Oktober 2025.

Aris tidak memberikan konfirmasi maupun bantahan mengenai informasi tersebut. Ia menyerahkan penjelasan teknis terkait waktu dan perkembangan penyidikan kepada kepolisian.

Dengan demikian, waktu awal dugaan penyadapan belum dapat dipastikan berdasarkan keterangan Aris dalam wawancara tersebut.

Aris Persilakan Fakta Diungkap, tetapi Materi Penyadapan Tetap Terikat Hukum

Pewawancara juga menyinggung kemungkinan rekaman atau informasi hasil penyadapan muncul ke ruang publik.

Menanggapi hal itu, Aris beberapa kali menyampaikan, “Buka saja.”

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks keyakinannya bahwa pemerintah tidak perlu takut terhadap fakta yang benar.

Meski demikian, keterbukaan informasi harus tetap memperhatikan ketentuan hukum. Pengungkapan alat bukti melalui proses penyidikan dan persidangan berbeda dengan penyebaran rekaman pribadi secara bebas. Perlindungan privasi dan kepentingan penegakan hukum tetap harus diperhatikan.

Tidak Berkomentar soal Persoalan Hukum Gibran

Wawancara tersebut juga menyinggung persoalan hukum yang berkaitan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, termasuk isu putusan Mahkamah Agung mengenai surat keterangan yang menjadi perbincangan publik.

Aris memilih tidak memberikan komentar substantif.

“Kalau untuk masalah itu saya enggak akan komen ya. Biarlah itu juga proses hukum saja,” ujarnya sekitar menit 33:22 hingga 34:10.

Ia menyatakan persoalan tersebut berada di luar kewenangannya dan menyerahkan proses yang berlangsung kepada lembaga terkait.

Dengan demikian, Aris tidak memberikan penilaian mengenai keabsahan dokumen, substansi putusan MA, maupun konsekuensi hukum terhadap jabatan Wakil Presiden.

Media Sosial, Deepfake, dan Ancaman Disinformasi

Pada bagian lain wawancara, Aris membahas perkembangan media sosial dan potensi penyalahgunaannya dalam dinamika politik nasional.

Ia menyinggung penggunaan bot, akun proksi, serta teknologi kecerdasan buatan untuk memproduksi informasi yang menyesatkan. Teknologi deepfake, menurutnya, dapat membuat konten palsu terlihat meyakinkan.

Aris mengajak masyarakat lebih kritis dalam menerima informasi dan mendorong media arus utama menyajikan pemberitaan yang akurat.

Namun, kritik terhadap kebijakan pemerintah perlu dibedakan dari disinformasi. Kritik yang disampaikan berdasarkan fakta dan argumentasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, bukan dengan sendirinya bentuk operasi manipulasi.

Menyinggung Persoalan Internal Pemerintahan

Dalam pembahasan sekitar menit 19:21 hingga 20:35, Aris turut menyinggung persoalan internal pemerintahan dengan menggunakan istilah deep state.

Ia menggambarkan adanya kemungkinan oknum di dalam sistem pemerintahan yang bekerja tidak sejalan dengan tujuan kepemimpinan. Aris menyinggung korupsi, manipulasi, ketidakdisiplinan, dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai standar.

Menurutnya, pembenahan internal perlu terus dilakukan agar program pemerintah dapat berjalan sesuai tujuan.

Aris juga memaparkan sejumlah program pemerintahan Presiden Prabowo, antara lain Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, layanan kesehatan gratis, pembangunan infrastruktur, dan penguatan sumber daya manusia.

Berbagai angka capaian yang disampaikan dalam wawancara tersebut tetap perlu dicocokkan dengan laporan resmi kementerian atau lembaga terkait sebelum dinyatakan sebagai data terverifikasi.

Transparansi dan Pembuktian Menjadi Kunci

Dari keseluruhan wawancara, terdapat sejumlah hal yang perlu dipisahkan secara cermat.

Pertama, Aris membuka kemungkinan penyidikan berkembang dan melibatkan lebih banyak pihak. Namun, belum ada pengumuman bahwa ribuan orang telah ditetapkan atau teridentifikasi sebagai tersangka.

Kedua, penyebutan makar, pengkhianatan, dan kejahatan luar biasa merupakan penilaian Aris. Penetapan tindak pidana harus didasarkan pada unsur hukum dan pembuktian melalui proses peradilan.

Ketiga, dugaan adanya pendana, pengendali, pemberi perintah, atau penerima manfaat harus ditelusuri melalui alat bukti yang sah. Tidak tepat menyimpulkan keterlibatan individu atau kelompok tertentu tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keempat, publik berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara, sepanjang tidak mengganggu penyidikan dan tetap menghormati hak-hak hukum semua pihak.

Pertanyaan mendasar kini adalah sejauh mana penyidikan mampu mengungkap rangkaian peristiwa secara utuh, termasuk asal peralatan, pelaksana, kemungkinan pengendali, aliran dana, dan pihak yang diduga memanfaatkan hasil penyadapan.

Jika ditemukan bukti keterlibatan pihak lain, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan tanpa pandang bulu. Namun, setiap orang tetap harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sumber wawancara: Program Orang Penting, Garuda TV. Narasumber Aris Marsudiyanto, Kepala BAPPISUS RI; dipandu Elly Husin bersama Aiman Witjaksono, Pemimpin Redaksi iNews.

SOROTAN PUBLIK – Rakyat Berhak Tahu. Akurasi, Keberanian, Integritas. Pers Pilar Ke-4 Demokrasi.