Jusuf Kalla Dua Kali Jadi Wakil Presiden di Era SBY dan Jokowi, Ungkap Perbedaan Gaya Kepemimpinan Keduanya
SOROTAN PUBLIK – Jusuf Kalla memiliki pengalaman politik yang tidak banyak dimiliki tokoh lain di Indonesia. Ia tercatat dua kali menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, mendampingi dua presiden berbeda, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi).
Pengalaman tersebut membuat Jusuf Kalla memahami secara langsung perbedaan pola kepemimpinan dan mekanisme pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan.
Dalam wawancara bersama Helmy Yahya di kanal YouTube Helmy Yahya Bicara pada 22 September 2020, JK pernah ditanya mengenai pengalamannya bekerja bersama SBY dan Jokowi. Ketika ditanya era mana yang lebih nyaman, ia menjawab dengan santai:
“Ya, samalah. Cuma beda kepemimpinannya.”
Jawaban tersebut menggambarkan bahwa JK melihat kedua periode memiliki karakter kepemimpinan masing-masing.
Era SBY: Kepercayaan dan Pendelegasian Wewenang
Menurut penjelasan JK, ketika mendampingi SBY pada periode 2004–2009, sejumlah urusan pemerintahan, khususnya bidang ekonomi, dipercayakan kepadanya.
Pola pendelegasian tersebut memungkinkan proses pengambilan keputusan pada bidang yang menjadi tanggung jawabnya berjalan lebih cepat.
Dengan pembagian kewenangan yang jelas, JK memiliki ruang untuk mengambil keputusan dan menjalankan kebijakan sesuai tanggung jawab yang diberikan.
Era Jokowi: Keputusan Melalui Rapat Bersama
Berbeda dengan periode SBY, JK menggambarkan pemerintahan Jokowi memiliki pola koordinasi yang lebih sering melalui rapat bersama.
Ia menyebut rapat dapat berlangsung empat hingga lima kali dalam seminggu. Berbagai persoalan dibahas bersama sebelum keputusan diambil.
Pola tersebut memperlihatkan pendekatan yang lebih kolektif, dengan melibatkan sejumlah pihak dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan.
Dua Gaya Kepemimpinan, Dua Pendekatan Pemerintahan
Pengalaman Jusuf Kalla memperlihatkan bahwa kepemimpinan tidak selalu berjalan dengan satu pola. Ada pendekatan yang menekankan pendelegasian kewenangan agar keputusan dapat diambil lebih cepat, sementara pendekatan lain mengutamakan koordinasi dan pembahasan bersama.
Keduanya memiliki konsekuensi dalam pelaksanaan pemerintahan. Pendelegasian membutuhkan kepercayaan dan pembagian tanggung jawab yang jelas. Sementara itu, pengambilan keputusan secara kolektif membutuhkan koordinasi yang baik agar proses pembahasan tetap efektif.
Kisah JK juga memberikan gambaran bahwa hubungan kerja antara presiden dan wakil presiden tidak hanya ditentukan oleh jabatan formal, tetapi juga oleh pola komunikasi, pembagian tugas, serta tingkat kepercayaan dalam menjalankan pemerintahan.
Pada akhirnya, pengalaman tersebut menghadirkan pertanyaan menarik bagi publik: jika berada dalam sebuah organisasi atau pemerintahan, apakah lebih nyaman bekerja dengan pemimpin yang memberikan kepercayaan dan kewenangan penuh, atau pemimpin yang mengajak seluruh pihak berdiskusi sebelum mengambil keputusan?
Sumber: Wawancara Helmy Yahya Bicara, 22 September 2020; Bisnis.com, 23 September 2020.
SOROTAN PUBLIK – Rakyat Berhak Tahu. Akurasi, Keberanian, Integritas. Pers Pilar Ke-4 Demokrasi.
