Kapolda Sumbar Dorong Legalisasi Tambang Rakyat untuk Atasi PETI, Penataan Wilayah dan Pengawasan Lingkungan Jadi Kunci
Kapolda Sumatera Barat (Sumbar), Irjen Pol Jawari, mendorong legalisasi pertambangan rakyat sebagai salah satu solusi untuk mengatasi maraknya aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumatera Barat.
Menurut Jawari, persoalan pertambangan ilegal tidak cukup diselesaikan hanya melalui pendekatan penegakan hukum. Diperlukan langkah komprehensif yang mencakup kepastian hukum, pengelolaan lingkungan, penataan wilayah pertambangan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari sektor tersebut.
Hal itu disampaikan Jawari saat memberikan keterangan kepada awak media, Rabu (11/11/2026).
Jawari mengungkapkan, sejak awal menjabat sebagai Kapolda Sumbar, dirinya telah mencermati persoalan PETI dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Ia juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, berdiskusi dengan sejumlah pakar, serta melibatkan instansi terkait, termasuk dinas yang membidangi energi dan sumber daya mineral (ESDM) serta lingkungan hidup.
Salah satu langkah yang kini didorong adalah membuka peluang legalisasi pertambangan rakyat melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kalau nanti sudah legal, aturannya jelas, maka persoalan tambang akan terselesaikan dengan baik dan semua unsur bisa ter-cover,” ujar Jawari.
Ia menjelaskan, legalisasi pertambangan rakyat memungkinkan pemerintah melakukan penataan kegiatan pertambangan secara lebih terarah. Mulai dari penentuan wilayah yang diperbolehkan untuk kegiatan penambangan, pengaturan operasional, hingga pengawasan terhadap dampak lingkungan.
Dengan demikian, aktivitas pertambangan tidak lagi berjalan tanpa kendali, melainkan berada dalam kerangka regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pemerintah.
Namun, Jawari menegaskan bahwa legalisasi bukan berarti memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan penambangan tanpa batas. Setiap aktivitas pertambangan tetap harus mematuhi ketentuan hukum, standar keselamatan, serta kewajiban menjaga kelestarian lingkungan.
Penambangan yang melanggar aturan, menimbulkan kerusakan lingkungan, atau dilakukan di kawasan yang tidak diperbolehkan tetap harus ditindak tegas.
“Nanti kalau semua legal sudah terwujud, kan semuanya diatur mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ditindak protes, ditindak ada lagi. Insyaallah saya mendorong untuk legal. Kalau diatur, yang merusak lingkungan akan ditindak karena itu ditata,” tuturnya.
Dorongan Kapolda Sumbar tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian persoalan PETI membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pembenahan tata kelola pertambangan rakyat.
Meski demikian, legalisasi harus dilaksanakan melalui prosedur yang sah, termasuk kejelasan status wilayah pertambangan, persyaratan perizinan, pengelolaan lingkungan, serta pengawasan terhadap aktivitas penambangan.
Pemerintah daerah dan instansi terkait juga memiliki peran penting untuk memastikan bahwa kebijakan penataan pertambangan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru membuka ruang bagi eksploitasi sumber daya alam secara tidak terkendali.
Pada akhirnya, keberhasilan penanganan PETI tidak cukup diukur dari berkurangnya aktivitas tambang ilegal. Lebih dari itu, diperlukan kepastian hukum, perlindungan lingkungan, keselamatan pekerja, serta jaminan bahwa kekayaan sumber daya alam dapat memberikan sebesar-besarnya kemakmuran bagi rakyat.
Sumber: Langgam.
