Kades Usul Jabatan Diperpanjang hingga Seumur Hidup dan Pilkades Dihapus, DPR: Akan Dikaji
JAKARTA — Usulan mengenai masa jabatan kepala desa kembali memicu perhatian publik. Dalam audiensi dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/9/2026), perwakilan kepala desa menyampaikan aspirasi agar masa jabatan kepala desa dapat diperpanjang dalam waktu yang sangat panjang, bahkan hingga seumur hidup.
Tidak hanya masa jabatan, mereka juga mengusulkan agar mekanisme Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) ditiadakan.
Alasan yang disampaikan berkaitan dengan beban anggaran serta potensi konflik horizontal yang dapat muncul dalam proses pemilihan kepala desa.
Menurut pihak yang menyampaikan aspirasi, penghapusan Pilkades dinilai dapat mengurangi biaya penyelenggaraan pemilihan sekaligus menjaga stabilitas sosial di tingkat desa.
Usulan tersebut kemudian mendapat respons dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Ia mengatakan aspirasi yang disampaikan akan dibahas lebih lanjut bersama pimpinan DPR dan kementerian terkait, terutama Kementerian Dalam Negeri.
Pertimbangan mengenai efisiensi anggaran, stabilitas pemerintahan desa dan kondisi sosial masyarakat disebut akan menjadi bagian dari pembahasan sebelum pemerintah maupun DPR mengambil langkah lebih lanjut.
Namun, usulan masa jabatan kepala desa hingga seumur hidup dan penghapusan Pilkades belum menjadi kebijakan negara.
Sampai saat ini, belum terdapat keputusan resmi yang mengubah ketentuan mengenai masa jabatan kepala desa maupun mekanisme pemilihan kepala desa sebagaimana aturan yang berlaku.
Karena itu, aspirasi tersebut tidak dapat diartikan bahwa kepala desa secara otomatis akan mendapatkan jabatan seumur hidup atau bahwa Pilkades akan segera dihapus.
Wacana tersebut justru berpotensi membuka perdebatan lebih luas mengenai desain demokrasi di tingkat desa.
Di satu sisi, efisiensi anggaran dan stabilitas pemerintahan desa merupakan pertimbangan yang sah untuk dikaji. Penyelenggaraan Pilkades memang membutuhkan biaya dan dalam kondisi tertentu kontestasi politik di tingkat desa dapat menimbulkan ketegangan sosial.
Namun di sisi lain, pemilihan kepala desa juga merupakan mekanisme masyarakat desa untuk menentukan pemimpinnya. Karena itu, perubahan terhadap sistem tersebut menyangkut bukan hanya persoalan anggaran, tetapi juga partisipasi masyarakat, akuntabilitas, pergantian kekuasaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.
Usulan jabatan hingga seumur hidup bahkan menjadi isu yang jauh lebih sensitif. Jika benar-benar hendak diwujudkan, perubahan semacam itu membutuhkan dasar hukum yang jelas serta kajian mendalam mengenai dampaknya terhadap demokrasi, regenerasi kepemimpinan dan mekanisme kontrol masyarakat.
Pertanyaan publik kemudian menjadi semakin besar: apakah efisiensi anggaran dan alasan stabilitas cukup kuat untuk menggantikan mekanisme pemilihan kepala desa?
Atau justru diperlukan model Pilkades yang lebih efisien, transparan dan mampu meminimalkan konflik tanpa menghilangkan hak masyarakat desa untuk memilih pemimpinnya?
Untuk saat ini, jawabannya masih berada dalam tahap pembahasan. DPR dan pemerintah belum mengambil keputusan final mengenai usulan tersebut.
Publik pun menunggu bagaimana hasil kajian DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan pihak terkait. Sebab, apa pun bentuk perubahan yang nantinya dipilih, kepentingan masyarakat desa seharusnya menjadi pertimbangan utama.
Kepala desa adalah pemegang amanah publik di tingkat paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, persoalan masa jabatan dan mekanisme pemilihannya harus dirancang agar kekuasaan tetap berjalan bersama akuntabilitas, pengawasan dan hak masyarakat untuk menentukan masa depan desanya.
