Inayah Wahid Akui Bantu Lobi Aksi Greenpeace di Bundaran HI, Singgung Posisi NU dan Tolak Konsesi Tambang
JAKARTA – Inayah Wahid, putri Presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, mengungkapkan keterlibatannya dalam aksi Greenpeace yang menjadi sorotan publik setelah pembentangan spanduk di kawasan Patung Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta.
Dalam Dialog Kebangsaan di PP Annuqayah Lubangsa, Sumenep, Kamis (22/10/2026), Inayah menyampaikan bahwa perannya dalam aksi tersebut lebih berfokus pada upaya lobi politik, bukan ikut memanjat monumen.
Ia juga melontarkan candaan mengenai kemungkinan dirinya ikut naik ke atas patung yang menjadi salah satu ikon Ibu Kota tersebut.
“Saya ini adalah anggota Greenpeace… viral karena manjat apa? Patung HI, banner itu. Saya itu juga main, cuma bantunya itu untuk melobi, karena kalau saya ikut naik ke atas patung, jelas patungnya ambrol,” ujar Inayah sebagaimana dikutip dalam materi yang beredar.
Inayah menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam gerakan lingkungan tersebut terinspirasi oleh jejak Gus Dur yang disebut pernah berkolaborasi dengan Greenpeace.
Menurutnya, perjuangan untuk menyuarakan kepentingan publik tidak harus selalu dilakukan melalui demonstrasi di jalanan. Upaya lobi dan jalur politik juga dapat menjadi bagian dari gerakan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.
“Tapi kan terus gak semua bukan berarti harus demo, gak gitu juga… Saya juga kemarin cuma bantu ya untuk melobi bukan untuk terjun, karena kalau saya ikut naik ke atas patung jelas patungnya ambrol. Jadi udah jelas saya gak mungkin naik,” tuturnya.
Inayah Wahid Pertanyakan Posisi NU dalam Membela Rakyat
Selain membahas keterlibatannya dalam aksi Greenpeace, Inayah turut menyoroti posisi Nahdlatul Ulama (NU) dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia.
Ia mengingatkan bahwa NU memiliki sejarah panjang dalam perjalanan bangsa, termasuk peran yang selama ini dilekatkan pada organisasi tersebut dalam menjaga demokrasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Namun, menurut Inayah, posisi tersebut perlu terus diuji melalui sikap nyata ketika masyarakat menghadapi persoalan dan ketidakadilan.
“Nah, peran kita ini, NU ini sekarang posisinya ada di mana? Bersama rakyat atau tidak? Ketika kita dulu selalu dibilang, ‘Wah, NU itu tulang punggungnya Indonesia, demokrasi Indonesia.’ Hari ini kita di mana? Kita tulang apa hari ini?” cetusnya.
Pernyataan itu menjadi pengingat bahwa organisasi kemasyarakatan dan keagamaan memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan publik. Kedekatan dengan kekuasaan maupun kepentingan ekonomi, menurut pandangan yang disampaikan Inayah, tidak semestinya menggeser komitmen terhadap kepentingan masyarakat luas.
Tolak Konsesi Tambang untuk Organisasi Keagamaan
Inayah juga menyampaikan penolakannya terhadap pemberian konsesi pertambangan kepada organisasi keagamaan. Ia menilai kebijakan tersebut berisiko menghadirkan keuntungan bagi kelompok terbatas apabila tidak disertai tata kelola yang transparan dan keberpihakan kepada masyarakat.
“Mau diiming-imingi apa pun gak masalah, apalagi kalau diiming-imingi tambang… tambang hanya akan menjadi keuntungan untuk segelintir orang-orang yang ada di NU,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menyoroti persoalan mendasar dalam pengelolaan sumber daya alam, yakni siapa yang memperoleh manfaat ekonomi dan siapa yang harus menanggung dampak sosial serta lingkungannya.
Pengelolaan pertambangan tidak hanya berkaitan dengan keuntungan finansial, tetapi juga menyangkut perlindungan lingkungan, hak masyarakat di sekitar wilayah tambang, transparansi perizinan, serta pertanggungjawaban terhadap dampak kegiatan usaha.
Karena itu, setiap kebijakan yang melibatkan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan perlu dinilai berdasarkan manfaat publik, mekanisme pengawasan, serta kemampuannya mencegah konflik kepentingan.
Pendidikan Harus Tetap Menjadi Garis Depan Perjuangan
Dalam dialog tersebut, Inayah juga mengingatkan pentingnya menjaga pendidikan sebagai salah satu fondasi utama perjuangan organisasi keagamaan.
Ia meminta para kiai dan tokoh NU tetap memperhatikan peran pendidikan dalam membangun masyarakat yang kritis, berpengetahuan, dan memiliki kemampuan memperjuangkan hak-haknya.
Pesan tersebut menempatkan pendidikan sebagai bagian penting dari tanggung jawab sosial organisasi keagamaan, bukan sekadar aktivitas kelembagaan.
Di tengah perdebatan mengenai lingkungan, pertambangan, dan hubungan organisasi masyarakat dengan kekuasaan, suara kritis dari kalangan internal maupun eksternal organisasi menjadi bagian dari dinamika demokrasi.
Meski demikian, penilaian terhadap kebijakan konsesi tambang tetap perlu didasarkan pada data, aturan yang berlaku, mekanisme pengelolaan, serta bukti mengenai manfaat dan dampaknya bagi masyarakat.
Catatan Redaksi: Artikel ini disusun berdasarkan materi pernyataan yang diberikan. Sebelum diterbitkan, redaksi perlu mencocokkan kutipan dengan rekaman atau sumber asli Dialog Kebangsaan, mengonfirmasi konteks pernyataan Inayah Wahid, serta memverifikasi keterangannya mengenai keterlibatan dalam aksi Greenpeace.
