Ikhlas Membangun Kampung Halaman: Ketika Andre Rosiade Mengawal Anggaran untuk Sumatera Barat

Pembangunan daerah tidak pernah bisa dilepaskan dari kemampuan pemerintah menyediakan anggaran yang cukup. Ketika kapasitas APBD memiliki keterbatasan, maka sinergi dengan pemerintah pusat dan peran wakil rakyat di tingkat nasional menjadi sangat penting untuk membuka ruang percepatan pembangunan.

Dalam konteks Sumatera Barat, perhatian terhadap perjuangan anggota DPR RI dalam mengawal kepentingan daerah patut mendapatkan apresiasi. Salah satu nama yang dinilai konsisten memperjuangkan pembangunan Ranah Minang adalah Andre Rosiade.

Pengawalan program dan anggaran pemerintah pusat untuk Sumatera Barat menjadi salah satu bentuk bagaimana posisi strategis di tingkat nasional dapat dimanfaatkan untuk membawa perhatian dan sumber daya pembangunan kembali ke daerah.

Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan seorang tokoh yang duduk di level nasional seharusnya tidak hanya dilihat dari jabatan atau posisi politiknya. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: seberapa besar kepeduliannya terhadap daerah asal dan seberapa nyata manfaat yang dapat dirasakan masyarakat?

APBN dan Harapan Pembangunan Ranah Minang

Keterbatasan APBD membuat dukungan anggaran dari pemerintah pusat memiliki arti penting bagi pembangunan daerah.

Pengawalan terhadap program pusat dapat diarahkan pada berbagai sektor strategis, mulai dari pembangunan dan perbaikan infrastruktur, konektivitas transportasi, fasilitas publik, hingga pemulihan wilayah yang terdampak bencana.

Sumatera Barat membutuhkan pembangunan yang tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan, tetapi juga menyentuh daerah-daerah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses.

Jalan yang lebih baik berarti mobilitas masyarakat semakin mudah. Jembatan yang terbangun berarti konektivitas antarkawasan semakin kuat. Pasar rakyat dan fasilitas publik yang berkembang dapat menciptakan ruang baru bagi aktivitas ekonomi masyarakat.

Karena itu, setiap anggaran pusat yang berhasil diarahkan untuk kepentingan daerah harus dilihat bukan semata sebagai angka dalam dokumen APBN, melainkan sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Jabatan Nasional Jangan Hanya Jadi Kebanggaan

Menjadi wakil rakyat di tingkat nasional tentu membawa tanggung jawab yang lebih besar.

Jabatan tersebut seharusnya tidak berhenti pada kehadiran dalam rapat, pidato, atau aktivitas politik di pusat. Ada tanggung jawab moral untuk memastikan daerah yang diwakili memperoleh perhatian dan kesempatan pembangunan yang lebih baik.

Di sinilah gagasan tentang “membangun kampung halaman” menjadi relevan.

Bukan soal siapa yang paling banyak membawa anggaran. Bukan pula sekadar siapa yang paling sering tampil di hadapan publik.

Yang jauh lebih penting adalah apakah kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki benar-benar digunakan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Jika ada tokoh Minang yang menggunakan ruang politik nasionalnya untuk memperjuangkan pembangunan Sumatera Barat, maka sikap yang semestinya dikedepankan adalah mengapresiasi kerja tersebut sekaligus tetap mengawasinya secara kritis.

Sebab apresiasi dan kritik bukanlah dua hal yang bertentangan. Keduanya justru dibutuhkan agar kekuasaan tetap berada dalam koridor kepentingan rakyat.

“Basamo Mako Manjadi”

Ada sebuah ungkapan Minangkabau yang sangat kuat maknanya: “Basamo mako manjadi.”

Bersama-sama, sesuatu dapat menjadi lebih besar dan lebih kuat.

Semangat itulah yang semestinya menjadi fondasi pembangunan Sumatera Barat.

Bukan persoalan siapa yang membawa uang paling banyak ke Ranah Minang. Bukan pula tentang siapa yang paling hebat.

Yang lebih penting adalah siapa saja yang mau peduli, bekerja, memperjuangkan kepentingan daerah, dan menggunakan amanah yang dimilikinya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

Jika Andre Rosiade dinilai telah menunjukkan kepedulian terhadap pembangunan Sumatera Barat melalui perannya di tingkat nasional, maka apresiasi terhadap langkah tersebut merupakan hal yang wajar.

Namun, apresiasi itu juga harus berjalan beriringan dengan pengawasan publik. Setiap program dan anggaran harus transparan, tepat sasaran, dapat dipertanggungjawabkan, serta benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Karena pada akhirnya, pembangunan bukan milik satu tokoh.

Pembangunan adalah milik seluruh masyarakat Sumatera Barat.

Ayo bangun Sumbar bersama.

Ketika seorang putra daerah mendapatkan kesempatan menduduki jabatan strategis di tingkat nasional, jangan hanya duduk menikmati jabatan. Buktikan bahwa posisi tersebut memiliki arti bagi kampung halaman.

Sebab jabatan bukan sekadar kehormatan.

Jabatan adalah amanah.

Dan amanah terbaik adalah ketika kekuasaan yang dimiliki mampu dikembalikan menjadi manfaat bagi rakyat.

Basamo mako manjadi.

— Pikiran Iwan Ahmad, S.I.Q, S.Ag, C.PS, C.ELQ