ICW Ungkap Kontrak Influencer Rp14,69 Miliar ke Perusahaan Raffi Ahmad, Dana APBN dan Potensi Konflik Kepentingan Disorot
Sorotan Publik – Penggunaan anggaran negara untuk pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar menjadi sorotan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap sejumlah kontrak antara kementerian dengan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang dikaitkan dengan Raffi Ahmad.
Berdasarkan data pengadaan pada portal INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), perusahaan tersebut tercatat memperoleh sejumlah paket pekerjaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepanjang 2025 hingga 2026.
Total nilai kontrak yang disoroti ICW mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar.
Temuan ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan uang negara untuk promosi melalui figur publik, terutama ketika pemerintah juga menjalankan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai sektor.
Persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai besarnya nilai kontrak, melainkan juga menyangkut transparansi pengadaan, pengukuran manfaat pekerjaan, persaingan penyedia jasa, dan potensi konflik kepentingan.
DELAPAN PAKET PENGADAAN SENILAI RP14,69 MILIAR
Dalam temuannya, ICW mengidentifikasi lima paket pengadaan dari Kemendikbudristek pada 2024 dan tiga paket dari KKP pada 2025–2026.
Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten promosi melalui sejumlah platform media sosial, termasuk YouTube, Instagram, dan TikTok, serta keterlibatan Raffi Ahmad dalam kegiatan tertentu.
Berikut rincian nilai pengadaan yang disoroti:
- Penayangan video YouTube RANS Entertainment: Rp452,69 juta.
- Instagram Reels: Rp205,89 juta.
- Instagram Story: Rp575,65 juta.
- Kehadiran dalam kegiatan atau event attendance: Rp2,52 miliar.
- Penayangan konten TikTok: Rp144,42 juta.
- Kontrak influencer KKP tahun 2025: Rp3,59 miliar.
- Influencer engagement untuk pembangunan BINS: Rp3,6 miliar.
- Jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna, tahun 2026: Rp3,6 miliar.
Jika dijumlahkan, keseluruhan paket tersebut mencapai Rp14.696.955.002.
Nilai tersebut menjadi perhatian karena menggunakan anggaran kementerian yang bersumber dari keuangan negara dan pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada publik.
ICW PERTANYAKAN EFEKTIVITAS BELANJA INFLUENCER
ICW menyoroti pengadaan tersebut karena berlangsung ketika pemerintah tengah mengampanyekan efisiensi belanja negara.
Dalam situasi ketika berbagai program pemerintah harus mempertimbangkan prioritas anggaran, belanja jasa influencer dinilai perlu disertai penjelasan mengenai urgensi, sasaran komunikasi, serta manfaat konkret yang dihasilkan.
Pertanyaan mendasar yang muncul adalah seberapa efektif pengeluaran miliaran rupiah tersebut dalam menyampaikan informasi kebijakan kepada masyarakat?
Apakah terdapat indikator keberhasilan yang jelas? Bagaimana kementerian mengukur jangkauan, tingkat keterlibatan audiens, perubahan pemahaman masyarakat, serta dampak nyata dari kampanye tersebut?
ICW juga mempertanyakan alasan kementerian menggunakan jasa influencer ketika masing-masing instansi sebenarnya telah memiliki biro hubungan masyarakat dan saluran komunikasi resmi.
Penggunaan influencer pada dasarnya tidak otomatis melanggar hukum. Pemerintah dapat memanfaatkan berbagai saluran komunikasi untuk menyampaikan program dan kebijakan.
Namun, setiap pengeluaran harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, harga yang wajar, proses pengadaan yang sesuai ketentuan, serta hasil pekerjaan yang dapat diverifikasi.
Tanpa ukuran keberhasilan yang transparan, publik akan kesulitan menilai apakah belanja tersebut benar-benar memberikan manfaat sebanding dengan uang negara yang dikeluarkan.
SPESIFIKASI AKUN MEDIA SOSIAL IKUT DISOROT
Persoalan lain yang menjadi perhatian ICW adalah spesifikasi pengadaan Kemendikbudristek yang disebut secara langsung mencantumkan kanal YouTube dan akun media sosial tertentu milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.
Menurut ICW, pencantuman spesifikasi yang mengarah pada kanal atau akun tertentu berpotensi membatasi kesempatan penyedia jasa lain untuk menawarkan layanan sejenis.
Dalam prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah, persaingan yang sehat, transparansi, efisiensi, serta perlakuan yang adil kepada para penyedia merupakan aspek penting.
Karena itu, perlu diperiksa apakah spesifikasi tersebut benar-benar didasarkan pada kebutuhan teknis dan karakteristik audiens yang terukur atau justru berpotensi mengarah pada penyedia tertentu.
Penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan nama akun yang tercantum. Dokumen perencanaan, kerangka acuan kerja, metode pemilihan penyedia, dan pertimbangan teknis perlu diperiksa secara menyeluruh.
POSISI RAFFI AHMAD SEBAGAI UTUSAN KHUSUS PRESIDEN IKUT MENJADI PERHATIAN
Sorotan semakin besar karena Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024.
ICW menyoroti bahwa setelah pelantikan tersebut, KKP tercatat melakukan tiga pengadaan jasa influencer yang berkaitan dengan perusahaan milik Raffi Ahmad, dengan total nilai sekitar Rp10,8 miliar.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai potensi konflik kepentingan, terutama terkait hubungan antara jabatan publik dan kegiatan usaha yang berkaitan dengan perusahaan.
Namun, perlu ditegaskan bahwa hubungan antara jabatan publik seseorang dan kontrak yang diperoleh perusahaan tidak otomatis membuktikan terjadinya konflik kepentingan ataupun tindak pidana korupsi.
Untuk menilai persoalan tersebut, diperlukan pemeriksaan mengenai struktur kepemilikan dan pengendalian perusahaan, keterlibatan pejabat dalam proses pengadaan, proses pengambilan keputusan, serta kepatuhan terhadap ketentuan konflik kepentingan yang berlaku.
Transparansi menjadi penting agar tidak muncul keraguan publik terhadap independensi pengambilan keputusan pemerintah.
ICW DESAK DOKUMEN PENGADAAN DIBUKA DAN DIAUDIT
Atas temuan tersebut, ICW mendesak pemerintah membuka dokumen pengadaan secara menyeluruh.
Dokumen yang diminta meliputi:
- Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Dokumen kontrak.
- Bukti pembayaran.
- Laporan hasil pekerjaan.
- Dokumen evaluasi dan pertanggungjawaban kegiatan.
ICW juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat Jenderal kementerian terkait melakukan audit terhadap pengadaan tersebut.
Selain itu, LKPP diminta mengevaluasi mekanisme pengadaan jasa influencer melalui katalog elektronik agar lebih transparan, kompetitif, dan akuntabel.
Langkah audit diperlukan untuk memastikan apakah nilai kontrak sesuai dengan kewajaran harga, apakah pekerjaan benar-benar dilaksanakan, serta apakah hasil yang diterima pemerintah sebanding dengan pembayaran yang dilakukan.
UANG RAKYAT DAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN ANGGARAN
Kasus ini kembali mengingatkan bahwa setiap rupiah dalam APBN harus dapat dipertanggungjawabkan.
Pengadaan jasa komunikasi dan promosi pemerintah bukan sesuatu yang otomatis salah. Namun, ketika nilainya mencapai miliaran rupiah, keterbukaan mengenai tujuan, proses, penerima manfaat, dan hasil pekerjaan menjadi kewajiban yang tidak boleh diabaikan.
Publik berhak mengetahui apakah anggaran tersebut digunakan berdasarkan kebutuhan nyata atau sekadar menjadi belanja promosi yang manfaatnya sulit diukur.
Di sisi lain, perusahaan yang menerima kontrak pemerintah juga berhak memperoleh perlakuan yang adil sesuai ketentuan pengadaan. Karena itu, pemeriksaan harus dilakukan secara objektif tanpa menghakimi pihak tertentu sebelum terdapat bukti pelanggaran.
Pada akhirnya, persoalan utama bukan sekadar siapa yang menerima kontrak, melainkan apakah prosesnya transparan, kompetitif, bebas dari konflik kepentingan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Uang negara bukan milik pejabat, bukan milik kementerian, dan bukan milik kelompok tertentu. Setiap penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Sorotan Publik memandang keterbukaan dokumen dan audit independen sebagai langkah penting untuk menjawab pertanyaan masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
Rakyat Berhak Tahu. Anggaran Negara Wajib Transparan.
