MA Rilis Putusan Lengkap, Kemendikdasmen Wajib Cabut Suket Penyetaraan Pendidikan Gibran
SOROTAN PUBLIK | JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) telah memublikasikan salinan lengkap putusan perkara Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam amar putusannya, MA mewajibkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencabut dokumen yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 tersebut.
Putusan itu menjadi perhatian publik karena dipublikasikan pada Selasa (10/11/2026), di tengah mencuatnya pemberitaan mengenai niat Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Berdasarkan salinan putusan, MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan H.M. Subhan terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Dalam amar putusannya, MA menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. MA juga mewajibkan pihak kementerian mencabut surat tersebut.
Putusan MK Menjadi Pertimbangan MA
Salah satu pertimbangan penting majelis hakim adalah adanya fakta hukum baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026.
MA menilai putusan MK tersebut telah mengubah keadaan hukum dan berimplikasi terhadap keberadaan objek sengketa. Dalam pertimbangannya, MA menyebut keberadaan surat keterangan yang disengketakan telah bertentangan dengan tatanan hukum yang berlaku setelah munculnya fakta hukum baru tersebut.
MA kemudian menelaah dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Dokumen yang dipertimbangkan antara lain certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades. Menurut pertimbangan MA, dokumen-dokumen tersebut menerangkan riwayat kehadiran dan catatan akademik, tetapi tidak membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu.
Dalam salinan putusan, MA menyatakan tidak menemukan bukti berupa ijazah atau sertifikat kelulusan dari luar negeri yang dijadikan dasar untuk disetarakan dengan pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau sederajat.
Atas dasar itu, majelis hakim menilai penerbitan surat penyetaraan tanpa bukti kelulusan yang dipersyaratkan menunjukkan ketidakcermatan administrasi dan bertentangan dengan asas kecermatan formal.
Putusan MA dan Isu Pengunduran Diri Gibran
Publikasi putusan MA tersebut berlangsung bersamaan dengan pemberitaan mengenai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu, Gibran menyatakan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden di tengah dinamika yang berkembang terkait putusan MK dan MA.
Namun, pernyataan mengenai niat mengundurkan diri tidak sama dengan pengunduran diri yang telah resmi berlaku. Dengan demikian, status jabatan Wakil Presiden tidak dapat dianggap berubah hanya berdasarkan pemberitaan mengenai niat tersebut.
Prasetyo juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran dalam pertemuan itu. Gibran, menurut keterangan Istana, meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses peradilan tata usaha negara.
Di sisi lain, putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 secara langsung menyangkut keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa. Putusan tersebut tidak boleh ditafsirkan secara otomatis sebagai keputusan mengenai pemberhentian Wakil Presiden.
Pelaksanaan Putusan Menjadi Perhatian
Dengan terbitnya salinan putusan lengkap, perhatian berikutnya tertuju pada pelaksanaan amar putusan oleh kementerian terkait, khususnya kewajiban mencabut surat keterangan yang dinyatakan batal oleh MA.
Perkara ini juga kembali menyoroti pentingnya ketelitian pemerintah dalam menerbitkan dokumen administrasi pendidikan, terutama dokumen yang memiliki konsekuensi hukum dan menjadi perhatian publik.
Putusan MA tersebut perlu dibaca secara utuh, baik amar maupun pertimbangan hukumnya, agar tidak terjadi pencampuradukan antara pembatalan dokumen administrasi, persoalan persyaratan pendidikan, dan mekanisme konstitusional pemberhentian Wakil Presiden.
Perkembangan pelaksanaan putusan serta proses politik dan hukum yang menyertainya masih menjadi perhatian publik nasional.
