Hasto Kristiyanto Desak Pemerintah Buka Kembali Penyelidikan Kudatuli dan Gelar Pengadilan Koneksitas
SOROTAN PUBLIK – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mendesak pemerintah membuka kembali penyelidikan yustisial terkait peristiwa Kudatuli yang terjadi pada 27 Juli 1996. Ia juga mendorong digelarnya pengadilan koneksitas untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab di balik tragedi penyerangan Kantor DPP PDI yang kala itu terjadi di Jakarta.
Desakan tersebut disampaikan Hasto dalam peringatan 30 tahun tragedi Kudatuli pada Minggu (26/7). Menurutnya, pengungkapan kasus tersebut penting dilakukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab persoalan yang selama ini masih menjadi perhatian keluarga korban dan masyarakat.
Hasto menilai negara masih memiliki tanggung jawab untuk mengungkap secara menyeluruh siapa saja yang berada di balik peristiwa tersebut. Ia menyebut tragedi Kudatuli telah menimbulkan korban jiwa dan menyebabkan sejumlah orang dilaporkan hilang.
Menurut Hasto, upaya mengungkap kembali kasus tersebut bukan semata-mata persoalan politik, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan hukum negara terhadap para korban serta keluarga yang ditinggalkan.
Ia menegaskan bahwa proses hukum harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan fakta serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pengungkapan kasus Kudatuli diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai rangkaian peristiwa yang terjadi serta pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Hasto juga menyampaikan pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menilai tragedi Kudatuli sebagai salah satu luka bangsa yang perlu diselesaikan. Menurut pandangan tersebut, penyelesaian persoalan masa lalu menjadi penting agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.
Kudatuli sendiri merujuk pada peristiwa penyerangan kantor PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta, pada 27 Juli 1996. Peristiwa tersebut menjadi salah satu catatan penting dalam sejarah politik Indonesia menjelang era Reformasi.
Hasto meyakini peristiwa Kudatuli turut menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya gerakan Reformasi 1998. Karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya memberikan perhatian terhadap kasus tersebut, tetapi juga menuntaskan berbagai dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang hingga kini masih menjadi persoalan.
Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tidak boleh membedakan latar belakang politik maupun kekuasaan. Pengungkapan kasus-kasus masa lalu dinilai penting untuk memperkuat supremasi hukum sekaligus memberikan kepastian kepada para korban dan keluarga mereka.
Desakan tersebut kembali membuka ruang diskusi mengenai penyelesaian berbagai kasus kekerasan dan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu. Pemerintah diharapkan dapat memastikan setiap proses penyelidikan dilakukan secara profesional, independen, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Bagi Hasto, pengungkapan kebenaran mengenai tragedi Kudatuli bukanlah persoalan untuk membuka kembali konflik politik masa lalu. Sebaliknya, ia memandang proses tersebut sebagai bagian dari upaya negara memenuhi tanggung jawab terhadap korban sekaligus mengambil pelajaran dari sejarah.
Dengan adanya pengungkapan yang menyeluruh, diharapkan masyarakat dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai peristiwa Kudatuli. Penyelesaian kasus tersebut juga diharapkan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia dalam memperkuat demokrasi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
