Hashim Usulkan Badak Jawa Dipindahkan ke Alas Purwo, WALHI Soroti Dugaan Tambang Emas di Ujung Kulon
SOROTAN PUBLIK — Wacana pemindahan sebagian populasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur, memunculkan perdebatan mengenai arah kebijakan konservasi satwa langka di Indonesia.
Usulan tersebut disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam media briefing Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026).
Hashim menyebut potensi bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau, sebagai alasan perlunya mempertimbangkan lokasi perlindungan alternatif bagi badak Jawa.
Menurutnya, apabila tsunami terjadi akibat gempa atau aktivitas gunung berapi, populasi badak Jawa yang terkonsentrasi di Ujung Kulon berisiko menghadapi ancaman kepunahan.
Karena itu, muncul gagasan untuk memindahkan sejumlah individu badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo. Rencana tersebut disebut akan menggunakan skema pendanaan konservasi dan mulai ditawarkan kepada calon investor dalam rangkaian COP31.
WALHI PERTanyakan URGENSI DAN DASAR ILMIAH
Wacana tersebut mendapat perhatian dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).
Pengampanye Hutan dan Kebun WALHI, Umi Ma’rufah, mempertanyakan urgensi pemindahan badak Jawa dari habitat alaminya. Menurut WALHI, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka dasar ilmiah, kajian ekologis, serta alasan pemilihan Alas Purwo sebagai lokasi pengembangan habitat baru.
WALHI juga mengingatkan bahwa pemindahan satwa endemik bukan pekerjaan sederhana. Perbedaan karakteristik ekosistem, ketersediaan pakan, kondisi vegetasi, ruang jelajah, hingga kemampuan adaptasi dapat menimbulkan risiko baru bagi kelangsungan hidup satwa tersebut.
WALHI mempertanyakan mengapa pemindahan satwa menjadi pilihan, sementara penguatan perlindungan habitat asli di Ujung Kulon juga perlu menjadi prioritas.
DUA PERSOALAN YANG PERLU DIJELASKAN: KONSERVASI DAN DUGAAN TAMBANG
Selain mempertanyakan aspek ekologis, WALHI menyinggung dugaan adanya keterkaitan antara wacana relokasi badak Jawa dan potensi pertambangan emas di kawasan Ujung Kulon.
Dugaan tersebut menjadi perhatian karena status kawasan konservasi memiliki konsekuensi terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan ekonomi di dalamnya.
Namun, WALHI sendiri menegaskan bahwa dugaan keterkaitan tersebut belum dapat dikonfirmasi dan masih membutuhkan penelusuran serta investigasi lebih lanjut.
Dengan demikian, dugaan kepentingan pertambangan tidak dapat diperlakukan sebagai fakta atau disimpulkan sebagai motif pemerintah di balik rencana pemindahan badak Jawa.
Meski demikian, munculnya pertanyaan tersebut menjadi alasan penting bagi pemerintah untuk membuka informasi mengenai dasar kebijakan, pihak-pihak yang terlibat, skema pendanaan, serta rencana pengelolaan kawasan konservasi.
Jika memang tidak terdapat kepentingan lain di luar perlindungan satwa, keterbukaan informasi akan membantu menjawab kekhawatiran masyarakat.
KEMENTERIAN KEHUTANAN: ALAS PURWO BELUM DIPASTIKAN LAYAK
Persoalan berikutnya adalah kelayakan Taman Nasional Alas Purwo sebagai habitat badak Jawa.
Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa kesesuaian kawasan Alas Purwo sebagai habitat kedua badak Jawa belum dapat dipastikan.
Artinya, usulan tersebut masih membutuhkan proses kajian dan penilaian ilmiah. Penetapan lokasi tidak cukup hanya didasarkan pada pertimbangan geografis atau asumsi bahwa suatu kawasan taman nasional otomatis cocok bagi spesies tertentu.
Karakteristik habitat, ketersediaan pakan, kondisi lingkungan, ancaman penyakit, interaksi dengan satwa lain, serta kemampuan adaptasi harus diperhitungkan secara menyeluruh.
Sebelumnya, Kementerian Kehutanan juga telah mengembangkan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.
Program tersebut merupakan upaya translokasi dan perlindungan badak Jawa di dalam kawasan habitat aslinya, bukan pemindahan keluar dari Taman Nasional Ujung Kulon.
Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa upaya penyelamatan badak Jawa membutuhkan perencanaan konservasi yang terukur dan pengawasan jangka panjang.
BADAK JAWA BUKAN SEKADAR OBJEK PROYEK KONSERVASI
Badak Jawa atau Rhinoceros sondaicus merupakan salah satu spesies paling langka di dunia. Populasinya yang sangat terbatas membuat setiap kebijakan terkait habitat dan kelangsungan hidupnya memiliki konsekuensi besar.
Ancaman bencana alam memang patut diperhitungkan. Konsentrasi populasi pada satu kawasan dapat menimbulkan risiko apabila terjadi bencana berskala besar.
Namun, pemindahan satwa juga memiliki risiko tersendiri. Kesalahan dalam menentukan habitat baru dapat menyebabkan stres, gangguan adaptasi, masalah reproduksi, hingga kematian satwa.
Karena itu, pemerintah perlu menjawab sejumlah pertanyaan mendasar sebelum mengambil keputusan.
Pertama, apakah sudah tersedia kajian ilmiah yang membuktikan Alas Purwo layak menjadi habitat kedua badak Jawa?
Kedua, bagaimana perhitungan risiko bencana di Ujung Kulon dibandingkan dengan risiko ekologis di lokasi tujuan?
Ketiga, bagaimana mekanisme pendanaan konservasi dan siapa saja calon investor yang akan dilibatkan?
Keempat, bagaimana pemerintah menjamin bahwa kebijakan konservasi tidak membuka ruang bagi kepentingan pemanfaatan kawasan yang bertentangan dengan perlindungan lingkungan?
Kelima, apakah para ahli konservasi, lembaga independen, masyarakat sekitar, dan organisasi lingkungan dilibatkan secara terbuka dalam proses pengambilan keputusan?
Pertanyaan tersebut penting agar kebijakan penyelamatan satwa tidak berhenti pada gagasan besar atau penawaran proyek kepada investor, tetapi benar-benar memiliki dasar ilmiah dan jaminan perlindungan jangka panjang.
TRANSPARANSI MENJADI KUNCI KEPERCAYAAN PUBLIK
Rencana pengembangan habitat kedua bagi badak Jawa pada prinsipnya perlu dinilai berdasarkan kepentingan konservasi dan keselamatan satwa.
Jika ancaman bencana menjadi pertimbangan utama, pemerintah perlu mempublikasikan kajian risiko dan langkah mitigasi yang disiapkan. Jika Alas Purwo dipilih sebagai lokasi alternatif, hasil kajian kelayakan ekologisnya juga harus dapat diuji oleh para ahli dan masyarakat.
Di sisi lain, dugaan keterkaitan dengan potensi pertambangan emas harus ditelusuri secara objektif. Jangan sampai dugaan yang belum terbukti berubah menjadi tuduhan, tetapi jangan pula pertanyaan publik mengenai kemungkinan konflik kepentingan diabaikan begitu saja.
Negara memiliki tanggung jawab melindungi badak Jawa sekaligus menjaga integritas kawasan konservasi.
Sebab, tujuan utama kebijakan konservasi bukan memindahkan persoalan dari satu taman nasional ke taman nasional lainnya, melainkan memastikan spesies yang terancam punah memiliki masa depan yang lebih aman.
SOROTAN PUBLIK — Badak Jawa membutuhkan perlindungan, bukan sekadar wacana. Setiap keputusan yang menyangkut habitatnya harus berlandaskan ilmu pengetahuan, keterbukaan, kehati-hatian, dan kepentingan kelestarian alam. Jangan sampai kebijakan yang diklaim sebagai upaya penyelamatan justru menghadirkan ancaman baru bagi salah satu kekayaan hayati paling berharga milik Indonesia.
