Harta Amran Sulaiman Tembus Rp2,03 Triliun, Ada 60 Tanah dan Bangunan serta Masjid Rp1 Triliun
JAKARTA — Menteri Pertanian Amran Sulaiman kembali menjadi sorotan setelah laporan kekayaannya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mencatat total harta mencapai sekitar Rp2,03 triliun.
Berdasarkan informasi yang dilaporkan Kompas.com, total harta tersebut masih harus dikurangi dengan kewajiban utang sekitar Rp313,87 miliar. Dengan demikian, nilai kekayaan bersih Amran disebut berada di kisaran Rp1,72 triliun.
Dalam laporan tersebut, aset Amran mencakup 60 bidang tanah dan bangunan dengan nilai sekitar Rp304,12 miliar. Selain itu, tercatat pula 10 kendaraan dengan nilai keseluruhan sekitar Rp18,66 miliar.
Besarnya nilai kekayaan tersebut menjadi perhatian karena Amran merupakan pejabat publik yang memiliki kewajiban menyampaikan LHKPN sebagai bagian dari mekanisme transparansi penyelenggaraan negara.
Di luar aset yang tercantum dalam LHKPN, Amran juga dikaitkan dengan pembangunan Masjid Hajjah Andi Nurhadi di Makassar. Masjid tersebut disebut memiliki nilai pembangunan sekitar Rp1 triliun dan dibangun menggunakan dana pribadi sebagai wakaf.
Menurut informasi yang beredar, pembangunan masjid tersebut kini telah mencapai sekitar 98 persen.
Pembangunan masjid bernilai besar itu menambah perhatian publik terhadap profil kekayaan Amran. Namun, nilai pembangunan tempat ibadah tersebut perlu dibedakan dari harta pribadi yang tercantum dalam LHKPN, terutama karena masjid disebut dibangun sebagai wakaf.
Sementara itu, di sektor pangan, Amran juga tengah menghadapi sejumlah persoalan terkait pengawasan kualitas dan ketersediaan beras.
Pemerintah sebelumnya menyoroti produk beras fortifikasi. Dari 27 merek yang diperiksa, sebanyak 25 merek disebut diduga belum memenuhi standar yang dipersyaratkan. Temuan tersebut menjadi dasar pemerintah untuk melakukan penertiban dan pengawasan lebih lanjut.
Di sisi lain, persoalan ketersediaan beras premium di sejumlah jaringan ritel juga menjadi perhatian. Kelangkaan di ritel modern pernah dikaitkan dengan persoalan pasokan dan keputusan produsen dalam menyalurkan beras ke sejumlah saluran distribusi.
Dalam kondisi tersebut, Perum Bulog didorong untuk memperkuat pasokan beras guna menjaga ketersediaan di pasar serta membantu menjaga stabilitas pangan.
Dengan demikian, perhatian terhadap Amran saat ini tidak hanya berkaitan dengan laporan harta kekayaan, tetapi juga dengan agenda pemerintah di sektor pertanian dan pangan, mulai dari pengawasan mutu beras hingga ketersediaan pasokan bagi masyarakat.
Transparansi LHKPN, kejelasan sumber dan penggunaan dana pembangunan wakaf, serta pengawasan terhadap tata niaga dan mutu pangan menjadi sejumlah aspek yang penting untuk terus dipantau publik berdasarkan data dan keterangan resmi.
