Guru MII Ketanggan Tolak Jadi “Pengetes Rasa” MBG, Minta Petugas SPPG Santap Makanan Sebelum Dibagikan ke Siswa

BATANG, JAWA TENGAH — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian setelah sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan seorang guru di MI Islamiyah Ketanggan, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, meminta petugas pengantar makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk terlebih dahulu menyantap menu MBG sebelum makanan dibagikan kepada para siswa.

Video tersebut diunggah melalui akun Facebook Indah Allatief pada Kamis, 24 September 2026, dan kemudian beredar di media sosial.

Dalam video itu terlihat dua petugas SPPG yang mengantarkan makanan mengikuti permintaan guru tersebut. Menu MBG yang disajikan saat itu disebut berupa ayam galantin.

Permintaan tersebut bukan semata-mata soal rasa makanan.

Guru yang terekam dalam video menyampaikan keberatan apabila pihak sekolah harus setiap hari mencicipi, mengendus, atau melakukan pemeriksaan terhadap makanan sebelum diberikan kepada anak-anak.

Menurut sudut pandang guru tersebut, tenaga pendidik memiliki tugas utama melaksanakan proses pembelajaran. Karena itu, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana sekolah dan guru seharusnya dibebani tanggung jawab pemeriksaan makanan dalam pelaksanaan program MBG.

Guru: Kami Ingin Fokus Mengajar

Persoalan ini menarik perhatian karena guru bukan tenaga yang secara khusus didesain untuk melakukan pemeriksaan keamanan pangan.

Guru tentu berkepentingan memastikan makanan yang diterima murid aman dikonsumsi. Namun, pemeriksaan keamanan pangan secara profesional membutuhkan standar, prosedur, kompetensi, serta pihak yang memang memiliki tanggung jawab di bidang tersebut.

Karena itu, aksi guru meminta petugas SPPG mencicipi makanan terlebih dahulu dapat dibaca sebagai bentuk kehati-hatian sekaligus bentuk pertanyaan: siapa sebenarnya yang bertanggung jawab memastikan makanan MBG aman sebelum sampai ke tangan anak-anak?

Pertanyaan tersebut menjadi penting karena MBG menyasar anak-anak sekolah, kelompok yang membutuhkan standar keamanan pangan yang ketat.

Jangan Sampai Guru Berubah Menjadi “Pengawas Dapur”

Di satu sisi, sekolah memiliki kepentingan langsung terhadap keselamatan peserta didik.

Di sisi lain, apabila guru harus melakukan pemeriksaan rasa dan aroma makanan setiap hari, muncul kekhawatiran bahwa tugas tambahan tersebut justru menggeser perhatian guru dari tugas utamanya di ruang kelas.

Guru datang ke sekolah untuk mengajar, mendidik, membimbing dan mendampingi anak.

Sementara itu, pengelolaan makanan dalam program MBG merupakan sebuah rantai kerja tersendiri yang melibatkan penyedia makanan, dapur SPPG, tenaga gizi, petugas distribusi dan mekanisme pengawasan.

Karena itu, pembagian tanggung jawab yang jelas menjadi penting.

Jangan sampai ketika terjadi persoalan makanan, guru menjadi pihak pertama yang dipersalahkan karena tidak mencicipi makanan.

Sebaliknya, jangan pula guru ditempatkan sebagai pihak yang harus mengambil keputusan teknis mengenai kelayakan pangan tanpa dibekali kompetensi dan prosedur yang jelas.

Yang Dipertaruhkan Bukan Sekadar Rasa

Peristiwa di MII Ketanggan sesungguhnya membuka diskusi yang lebih besar mengenai tata kelola MBG.

Makanan yang akan dikonsumsi anak-anak bukan sekadar persoalan apakah rasanya enak atau tidak.

Ada aspek kebersihan, keamanan bahan makanan, proses pengolahan, penyimpanan, suhu, pengemasan, distribusi hingga waktu makanan diterima dan dikonsumsi siswa.

Karena itu, mekanisme pengawasan harus jelas sejak makanan keluar dari dapur sampai diterima anak di sekolah.

Guru dapat menjadi bagian dari sistem pengawasan di tingkat sekolah, tetapi mekanismenya harus ditentukan secara resmi dan tidak semata-mata bergantung pada kebiasaan atau inisiatif masing-masing sekolah.

Petugas SPPG Diminta Makan Lebih Dahulu

Dalam video yang beredar, dua petugas pengantar SPPG terlihat mengikuti permintaan guru untuk menyantap makanan sebelum menu tersebut diberikan kepada siswa.

Momen tersebut kemudian menjadi perhatian warganet karena memperlihatkan secara langsung dilema yang mungkin muncul di lapangan: sekolah ingin memastikan makanan aman, sementara guru mempertanyakan apakah mencicipi makanan memang merupakan tugas mereka.

Sampai berita ini ditulis, belum ditemukan keterangan resmi dari pihak MI Islamiyah Ketanggan maupun pengelola SPPG terkait video tersebut yang menjelaskan secara rinci prosedur pemeriksaan makanan MBG di sekolah tersebut.

Karena itu, konteks lengkap kejadian masih perlu dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait.

MBG Harus Memiliki Sistem Pengawasan yang Tegas

Peristiwa ini tidak semestinya hanya berhenti sebagai bahan perdebatan antara pihak yang membela guru atau pihak yang membela penyelenggara MBG.

Justru persoalan yang lebih penting adalah memastikan sistemnya.

Jika makanan memang sudah melalui pemeriksaan dan pengendalian mutu di dapur SPPG, maka sekolah perlu mengetahui prosedur tersebut.

Jika sekolah mempunyai kewajiban melakukan pemeriksaan tertentu ketika makanan tiba, maka kewajiban itu harus tertulis, jelas dan disertai prosedur yang mudah diterapkan.

Begitu pula apabila terdapat kondisi yang membuat makanan diragukan kelayakannya, harus tersedia mekanisme penghentian sementara distribusi dan pelaporan yang jelas.

Dengan sistem seperti itu, guru tidak perlu mengambil keputusan berdasarkan sekadar mencium aroma atau mencicipi makanan.

Jangan Bebankan Keselamatan Anak kepada Guru Semata

Program MBG memiliki tujuan menyediakan makanan bagi peserta didik.

Karena penerimanya adalah anak-anak, aspek keamanan pangan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program tersebut.

Peristiwa di Batang menjadi pengingat bahwa keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan.

Yang juga harus diperhatikan adalah apakah makanan tersebut diproduksi, diperiksa, dikemas, diangkut dan disajikan melalui sistem yang memenuhi standar keamanan pangan.

Guru harus tetap dapat berkonsentrasi mendidik.

Petugas gizi dan pengelola SPPG harus bekerja sesuai kompetensinya.

Sekolah harus memiliki prosedur penerimaan makanan yang jelas.

Dan pemerintah harus memastikan seluruh rantai tersebut berjalan dengan pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab bagi orang tua, pertanyaannya sederhana:

Ketika makanan sampai di depan anak-anak mereka, siapa yang benar-benar bertanggung jawab memastikan makanan itu aman?

Pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar siapa yang pertama kali mencicipi ayam galantin.