Gubernur Babel Siap Tertibkan Sekitar 1.000 Tambang Timah Ilegal, Seluruh Sektor Akan Dibenahi
BANGKA BELITUNG — Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk menertibkan aktivitas pertambangan timah ilegal yang masih beroperasi di wilayah tersebut.
Pernyataan itu disampaikan menyusul sorotan Presiden Prabowo Subianto terhadap persoalan pertambangan ilegal di Bangka Belitung. Pemerintah daerah menyatakan penataan sektor pertambangan akan dilakukan dengan melibatkan aparat penegak hukum serta melalui proses sesuai ketentuan yang berlaku.
Hidayat menyebut jumlah tambang timah ilegal yang menjadi perhatian pemerintah mencapai sekitar 1.000 titik. Penertiban akan diarahkan tidak hanya kepada pelaku aktivitas pertambangan ilegal, tetapi juga pihak-pihak yang terlibat maupun yang terbukti membiarkan kegiatan tersebut berlangsung.
Menurut Hidayat, pembenahan sektor pertambangan merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk menata berbagai sektor strategis di Bangka Belitung.
Tak Hanya Tambang, Sektor Lain Juga Dibenahi
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak ingin pembenahan daerah hanya berfokus pada persoalan pertambangan timah.
Selain sektor tambang, pemerintah daerah juga akan melakukan pembenahan terhadap sejumlah sektor yang memiliki peran penting bagi perekonomian masyarakat, antara lain perikanan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat perekonomian daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan.
Pembenahan berbagai sektor juga menjadi penting untuk memastikan potensi sumber daya alam dan ekonomi daerah dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Penertiban Harus Berjalan Sesuai Hukum
Dalam penanganan tambang ilegal, proses hukum menjadi salah satu instrumen utama yang akan digunakan pemerintah bersama aparat penegak hukum.
Penertiban diharapkan tidak berhenti pada operasi di lapangan, tetapi juga menyasar mata rantai aktivitas ilegal, termasuk pihak yang mengambil keuntungan dari kegiatan pertambangan tanpa izin.
Pemerintah daerah juga dituntut melakukan pengawasan secara berkelanjutan agar aktivitas pertambangan ilegal tidak kembali muncul setelah dilakukan penertiban.
Dengan pembenahan yang mencakup pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, hingga pariwisata, Bangka Belitung diharapkan dapat membangun perekonomian yang lebih beragam dan berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan dukungannya terhadap penataan pertambangan serta pembenahan sektor-sektor strategis demi kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.
