Gibran Tempuh Jalur PTUN, Yusril Sebut Tak Berguna: Pandangan King Faisal dan Pengalaman Prof. Binsar Jadi Sorotan
SOROTAN PUBLIK – Polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian setelah muncul wacana menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Perdebatan tidak hanya menyangkut substansi dokumen pendidikan, tetapi juga batas kewenangan pengadilan dan konsekuensi hukum dari putusan Mahkamah Agung (MA) maupun Mahkamah Konstitusi (MK).
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menilai langkah membawa persoalan tersebut kembali ke PTUN tidak akan memberikan manfaat apabila materi yang dipersoalkan sama dengan perkara yang telah diputus MA.
“Tidak ada gunanya karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final karena materinya materi yang sama,” ujar Yusril di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Yusril juga menjelaskan bahwa Gibran tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara tersebut karena bukan pihak yang berperkara. Pandangan ini menempatkan persoalan pada aspek prosedur dan kedudukan hukum para pihak.
King Faisal Soroti Pertimbangan dan Amar Putusan
Pandangan berbeda disampaikan pakar hukum tata negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, King Faisal Sulaiman. Ia menyoroti pentingnya membedakan pertimbangan hukum hakim dengan amar putusan.
Menurut pandangannya, temuan atau penilaian mengenai dokumen pendidikan dalam perkara yang berkaitan dengan Gibran perlu dibaca secara cermat berdasarkan posisi hukumnya dalam putusan. Pertimbangan hukum dan amar putusan memiliki fungsi berbeda: pertimbangan menjelaskan alasan hakim, sedangkan amar memuat keputusan yang dijatuhkan pengadilan.
Perbedaan tersebut menjadi penting untuk menilai ruang lingkup akibat hukum suatu putusan. Karena itu, pembacaan terhadap putusan MA dan MK semestinya merujuk pada naskah resmi secara utuh, bukan hanya kutipan atau kesimpulan yang beredar di ruang publik.
Pengalaman Prof. Binsar dan Batas Kewenangan PTUN
Nama Guru Besar Hukum Pidana dan HAM, Prof. Binsar Gultom, turut menjadi perhatian karena pengalaman hukumnya ketika menggugat hasil seleksi calon hakim agung ke PTUN Jakarta pada 2018.
Dalam perkara tersebut, gugatannya tidak diterima karena dinilai berada di luar kewenangan PTUN. Pengalaman itu memperlihatkan bahwa suatu gugatan tidak cukup hanya memiliki pokok persoalan yang diperdebatkan. Pengadilan juga harus memiliki kewenangan untuk memeriksa objek sengketa yang diajukan.
Dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, kewenangan absolut pengadilan, objek sengketa, kedudukan hukum penggugat, serta tenggang waktu pengajuan merupakan sejumlah aspek yang dapat menentukan apakah gugatan dapat diperiksa lebih lanjut.
Namun, pengalaman perkara Prof. Binsar tidak serta-merta dapat disamakan dengan persoalan Gibran. Penilaiannya tetap bergantung pada objek gugatan, dasar hukum, pihak yang mengajukan, dan petitum yang dimohonkan dalam perkara yang bersangkutan.
Publik Menunggu Kejelasan Dasar Hukum
Perbedaan pandangan Yusril dan King Faisal memperlihatkan adanya perdebatan mengenai ruang hukum yang masih tersedia setelah putusan pengadilan dijatuhkan. Sementara itu, pengalaman Prof. Binsar menjadi pengingat bahwa kewenangan absolut pengadilan merupakan persoalan mendasar dalam setiap gugatan PTUN.
Untuk memperoleh gambaran yang utuh, publik perlu mencermati salinan resmi putusan MA dan MK, termasuk objek perkara, pertimbangan hukum, serta amar putusannya. Penjelasan dari pihak Gibran dan kuasa hukumnya juga penting agar perdebatan tidak hanya bertumpu pada satu sudut pandang.
Pada akhirnya, apakah langkah hukum melalui PTUN masih dapat ditempuh atau justru menghadapi hambatan prosedural harus dinilai berdasarkan aturan dan fakta perkara yang konkret. Proses hukum dan putusan pengadilan tetap menjadi rujukan untuk memastikan batas serta akibat hukum dari setiap langkah yang diambil.
SOROTAN PUBLIK – Rakyat Berhak Tahu. Akurasi, Keberanian, Integritas. Pers Pilar Ke-4 Demokrasi.
