Gibran Serap Aspirasi Nelayan Cilacap, Kapal GT 30 ke Bawah Masih Mengeluhkan Kelangkaan Solar Subsidi

CILACAP — Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menemui sejumlah nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tegalkatilayu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Senin (26/10/2026). Dalam pertemuan tersebut, persoalan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan secara langsung kepada Wakil Presiden.

Dialog itu memperlihatkan adanya persoalan yang masih perlu mendapat perhatian pemerintah. Di satu sisi, kebijakan penyediaan solar bagi kapal nelayan berukuran 31–200 gross tonnage (GT) mendapat apresiasi. Namun, di sisi lain, nelayan dengan kapal berukuran 30 GT ke bawah masih mengeluhkan keterbatasan pasokan solar bersubsidi.

Salah seorang warga, Agustin, mengapresiasi kebijakan penyediaan solar bagi kapal berukuran GT 31–200. Menurutnya, kebijakan tersebut membantu kelancaran aktivitas melaut para nelayan.

“Ini belum pernah terjadi, ini betul-betul sungguh luar biasa. Jadi buat kapal yang GT 31–200 sampai sekarang bisa melaut dengan lancar,” ungkap Agustin, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis.

Akan tetapi, persoalan ketersediaan solar belum sepenuhnya teratasi bagi kelompok nelayan lainnya.

Nelayan bernama Temu secara langsung menyampaikan keluhan mengenai keterbatasan solar bersubsidi untuk kapal berukuran 30 GT ke bawah di wilayah Cilacap.

“Cilacap selalu kekurangan BBM subsidi solar untuk kapal 30 GT ke bawah, Pak,” kata Temu di hadapan Gibran.

Keluhan tersebut menyoroti persoalan penting dalam tata kelola distribusi BBM bersubsidi bagi sektor perikanan. Bagi nelayan, solar bukan sekadar komoditas energi, melainkan kebutuhan utama untuk melaut, mencari ikan, dan mempertahankan penghasilan keluarga.

Pemerintah Perlu Menindaklanjuti Keluhan Nelayan

Kunjungan Wakil Presiden menjadi kesempatan bagi nelayan untuk menyampaikan langsung persoalan yang mereka hadapi. Namun, aspirasi yang telah disampaikan perlu diikuti langkah konkret agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat pesisir.

Pemerintah perlu memastikan apakah keterbatasan solar yang dikeluhkan nelayan kapal 30 GT ke bawah disebabkan oleh kuota yang belum mencukupi, kendala distribusi, persoalan administrasi, atau faktor lain yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

Evaluasi tersebut penting agar penanganan masalah tidak berhenti pada penyerapan aspirasi, tetapi berlanjut pada penyelesaian yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jika persoalan utamanya terletak pada kuota, pemerintah perlu mengevaluasi kecukupan alokasi berdasarkan kebutuhan riil nelayan. Apabila kendalanya berada pada distribusi, mekanisme penyaluran perlu diperiksa agar BBM bersubsidi tersedia bagi nelayan yang berhak sesuai ketentuan.

Transparansi data mengenai alokasi, penyaluran, dan realisasi penggunaan solar bersubsidi juga penting untuk memastikan kebijakan berjalan tepat sasaran.

Aspirasi Harus Berujung pada Solusi Nyata

Perbedaan pengalaman yang disampaikan Agustin dan Temu menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan perlu dilihat secara menyeluruh. Apresiasi terhadap kelancaran melaut kapal GT 31–200 perlu dicatat, tetapi keluhan nelayan kapal 30 GT ke bawah juga harus mendapat perhatian yang sama.

Publik kini menantikan tindak lanjut atas persoalan yang disampaikan di hadapan Wakil Presiden. Apakah pemerintah akan mengevaluasi kuota, memperbaiki distribusi, atau mengambil langkah lain berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan?

Jawabannya perlu diwujudkan melalui kebijakan yang jelas, data yang terbuka, dan hasil yang dapat diukur.

Sebab, keberhasilan penyerapan aspirasi bukan hanya ditentukan oleh kehadiran pejabat negara di tengah masyarakat, melainkan juga oleh sejauh mana keluhan warga ditindaklanjuti hingga menghasilkan perubahan nyata.

Nelayan sudah menyampaikan keluhannya. Kini, yang ditunggu adalah kepastian pasokan solar agar mereka dapat melaut tanpa terus dibayangi persoalan ketersediaan BBM bersubsidi.