Gibran Mundur, Warganet Ramai Serukan Petisi Cek Ijazah Anggota DPR: RUU Perampasan Aset Ikut Ditagih!
SOROTAN PUBLIK – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia memunculkan gelombang perbincangan baru di media sosial. Kali ini, perhatian warganet tidak hanya tertuju pada dinamika politik di tingkat eksekutif, tetapi juga mengarah kepada para anggota DPR RI yang berkantor di Senayan.
Seruan agar riwayat pendidikan dan ijazah seluruh anggota DPR diperiksa secara terbuka mulai ramai diperbincangkan. Sebagian warganet mempertanyakan mengapa transparansi dokumen pendidikan menjadi isu besar ketika menyangkut pejabat tertentu, sementara para wakil rakyat juga dinilai perlu memberikan keterbukaan kepada masyarakat.
Petisi Cek Ijazah Anggota DPR Ramai di Threads
Salah satu seruan tersebut datang dari akun Threads terverifikasi @melindawongso_ pada Kamis (12/11/2026).
Melalui unggahannya, akun tersebut mengajak masyarakat mendukung petisi pemeriksaan ijazah seluruh anggota DPR.
“PETISI CEK IJAZAH ANGGOTA DPR: Siapa aja yang setuju? Ingat kedaulatan rakyat!” tulis akun tersebut.
Unggahan itu kemudian mendapat perhatian luas dan memicu beragam tanggapan. Sejumlah pengguna media sosial ikut mempertanyakan keterbukaan riwayat pendidikan para legislator yang menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
Bagi sebagian warganet, tuntutan tersebut merupakan bentuk dorongan agar standar transparansi pejabat publik diterapkan secara konsisten, tanpa membedakan jabatan maupun latar belakang politik.
Meski demikian, seruan pemeriksaan ijazah bukan bukti bahwa anggota DPR telah melakukan pelanggaran administrasi atau menggunakan dokumen pendidikan palsu. Dugaan semacam itu tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang sah dan objektif.
RUU Perampasan Aset Ikut Menjadi Tuntutan Publik
Perhatian warganet tidak berhenti pada persoalan ijazah. Dalam unggahan lanjutan, akun yang sama turut menyoroti kepastian pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Regulasi tersebut telah lama menjadi perhatian masyarakat karena dinilai penting dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian negara.
Warganet mempertanyakan keseriusan DPR dalam menuntaskan pembahasannya. Mereka berharap RUU Perampasan Aset tidak kembali tertunda setelah bertahun-tahun menjadi agenda pembicaraan publik.
Sebelumnya, pimpinan DPR dan Komisi III telah menyampaikan target agar RUU Perampasan Aset dapat diselesaikan paling lambat 15 Desember 2026.
Target tersebut menjadi komitmen politik yang kini ditunggu realisasinya. Publik tentu akan menilai bukan hanya dari pernyataan para pimpinan parlemen, melainkan dari hasil pembahasan dan keputusan resmi dalam rapat paripurna.
120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat Terkait Gibran
Di tengah meningkatnya perhatian terhadap transparansi pejabat publik, DPR juga sedang menghadapi dinamika politik terkait polemik dokumen pendidikan Gibran.
Pada 11 November 2026, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi tercatat menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Rinciannya terdiri atas:
- PKS: 28 anggota
- NasDem: 19 anggota
- PKB: 18 anggota
- Demokrat: 18 anggota
- PDI Perjuangan: 14 anggota
- Golkar: 11 anggota
- Gerindra: 11 anggota
- PAN: 1 anggota
Usulan tersebut berkaitan dengan dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden. Namun, pengajuan HMP merupakan bagian dari proses kelembagaan DPR dan tidak dengan sendirinya berarti pemakzulan telah diputuskan.
Pada 12 November 2026, Gibran menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani kemudian menyampaikan bahwa surat tersebut akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme konstitusi.
Dengan demikian, petisi pemeriksaan ijazah anggota DPR dan proses politik terkait pengunduran diri Gibran merupakan dua persoalan berbeda, meskipun keduanya berkembang dalam suasana perhatian publik terhadap transparansi dokumen pendidikan pejabat negara.
Transparansi Harus Berlaku bagi Semua Pejabat Publik
Tuntutan pemeriksaan ijazah anggota DPR memunculkan pertanyaan yang lebih luas mengenai standar keterbukaan pejabat publik di Indonesia.
Anggota DPR merupakan wakil rakyat yang memperoleh mandat melalui pemilihan umum. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran demi kepentingan masyarakat.
Karena itu, keterbukaan informasi mengenai persyaratan pencalonan dan riwayat pendidikan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas lembaga legislatif.
Namun, pemeriksaan dokumen harus dilakukan berdasarkan prosedur yang jelas, melibatkan lembaga berwenang, serta tetap memperhatikan ketentuan hukum mengenai informasi pribadi.
Di sisi lain, tuntutan masyarakat terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset juga tidak boleh tenggelam oleh polemik politik. Publik membutuhkan kepastian bahwa janji penyelesaian regulasi tersebut benar-benar diwujudkan.
Rakyat Tidak Hanya Berhak Memilih, tetapi Juga Mengawasi
Gelombang tuntutan di media sosial memperlihatkan bahwa masyarakat ingin memiliki ruang lebih besar untuk mengawasi para pejabat yang memperoleh mandat dari rakyat.
Keterbukaan riwayat pendidikan, akuntabilitas penggunaan kewenangan, dan keseriusan dalam memberantas korupsi merupakan persoalan yang patut dibahas secara terbuka.
Demokrasi tidak berhenti ketika pemilu selesai. Setelah terpilih, anggota DPR maupun pejabat pemerintahan tetap memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan masyarakat.
Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu dijawab bukan hanya apakah ijazah anggota DPR perlu diperiksa, tetapi juga apakah seluruh lembaga negara bersedia menerapkan standar transparansi yang sama terhadap dirinya sendiri.
Jika rakyat diminta percaya kepada wakilnya, maka wakil rakyat juga harus bersedia membangun kepercayaan melalui keterbukaan, integritas, dan kerja nyata.
Sebab, kedaulatan berada di tangan rakyat. Jabatan publik bukan hak istimewa untuk menghindari pengawasan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
