Airlangga Hartarto Ungkap Tak Ada Dubes Asing Pertanyakan Pengunduran Diri Gibran: Isu Itu Tak Dibahas dalam Diplomatic Breakfast
SOROTAN PUBLIK – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan fakta menarik di balik pertemuan Diplomatic Breakfast bersama puluhan perwakilan diplomatik negara sahabat di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Di tengah ramainya pemberitaan mengenai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, Airlangga menyebut tidak ada satu pun duta besar yang hadir mempertanyakan persoalan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Airlangga ketika menjawab pertanyaan awak media mengenai respons para diplomat asing terhadap dinamika politik Indonesia setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR.
“Jadi langsung dijawab, tidak ada yang bertanya karena itu sudah… eh sudah terjadi,” ujar Airlangga.
Menurutnya, persoalan pengunduran diri Gibran tidak menjadi pembahasan dalam forum yang lebih berfokus pada perkembangan ekonomi Indonesia dan kerja sama dengan negara-negara mitra.
Pertemuan Dihadiri Puluhan Diplomat Negara Sahabat
Forum Monthly Economic Diplomatic Breakfast yang diselenggarakan bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) tersebut dihadiri lebih dari 70 duta besar serta perwakilan diplomatik dari berbagai negara.
Dalam kesempatan itu, Airlangga menyampaikan sejumlah perkembangan ekonomi nasional, termasuk kebijakan pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian global, penguatan sektor strategis, serta prospek perekonomian Indonesia.
Pertemuan tersebut menjadi ruang komunikasi pemerintah dengan para perwakilan negara sahabat dan kalangan usaha untuk membahas peluang kerja sama ekonomi serta investasi.
Karena itu, tidak adanya pertanyaan mengenai Gibran menunjukkan bahwa isu tersebut tidak menjadi agenda pembahasan dalam forum diplomatik tersebut. Namun, hal itu tidak serta-merta dapat diartikan bahwa seluruh negara sahabat tidak memiliki perhatian terhadap perkembangan politik Indonesia.
Airlangga Sempat Singgung Foto Wakil Presiden yang Kosong
Ada momen lain yang turut menarik perhatian dalam pertemuan tersebut.
Saat memberikan sambutan, Airlangga menyinggung kondisi ruangan yang masih menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto, sementara tempat yang biasanya digunakan untuk memasang foto Wakil Presiden terlihat kosong.
Airlangga menyebut bagian tersebut kemungkinan akan tetap kosong selama proses pengisian jabatan Wakil Presiden berlangsung.
Pernyataan itu menjadi perhatian karena disampaikan di hadapan para diplomat asing, tidak lama setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya.
MPR Mulai Menindaklanjuti Surat Pengunduran Diri Gibran
Sebelumnya, Ketua MPR Ahmad Muzani mengonfirmasi bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden pada Kamis (12/11/2026).
Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden masa jabatan 2024–2029 atas permintaan sendiri. Ia juga meminta agar proses pengunduran dirinya ditindaklanjuti sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan.
MPR kemudian menyiapkan mekanisme tindak lanjut untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden sesuai ketentuan konstitusi.
Ahmad Muzani menyampaikan bahwa proses tersebut harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 60 hari.
Pemerintah Berupaya Memisahkan Dinamika Politik dan Ekonomi
Di tengah perkembangan politik tersebut, Airlangga juga menekankan pentingnya menjaga agar aktivitas ekonomi nasional tidak terganggu oleh dinamika politik.
Kepastian hukum dan stabilitas menjadi faktor penting bagi dunia usaha dalam menentukan keputusan investasi. Pemerintah, menurut Airlangga, terus mendorong agar kegiatan ekonomi tetap berjalan di tengah perubahan situasi politik.
Pernyataan Airlangga dalam forum bersama para diplomat itu sekaligus memperlihatkan bahwa agenda ekonomi dan kerja sama internasional tetap menjadi perhatian pemerintah.
Kini, publik menunggu bagaimana proses konstitusional terkait pengunduran diri Gibran akan berjalan serta bagaimana pemerintah menjaga kesinambungan kebijakan nasional.
Sebab, di tengah dinamika politik dalam negeri, stabilitas pemerintahan, kepastian hukum, dan kepercayaan mitra internasional tetap menjadi faktor penting bagi keberlangsungan perekonomian Indonesia.
