Gebrakan Baru Kepala BGN Sudaryono: Pejabat Eselon I dan II Wajib Berkator di Daerah untuk Awasi MBG
JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengambil langkah baru untuk memperkuat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menugaskan pejabat eselon I dan II beserta jajaran di bawahnya untuk berkantor di daerah sesuai wilayah tanggung jawab masing-masing.
Kebijakan tersebut diumumkan Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (7/8/2026). Langkah ini dilakukan untuk mendekatkan jajaran BGN dengan pelaksanaan MBG di lapangan, mengingat program tersebut telah berjalan di berbagai wilayah Indonesia.
“Jadi membagi habis eselon I dan eselon II dan di bawahnya itu kemudian berkantor di daerah-daerah,” kata Sudaryono.
Melalui pembagian wilayah tersebut, pejabat BGN tidak hanya menjalankan fungsi administratif dari kantor pusat di Jakarta, tetapi juga dituntut melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program di wilayah masing-masing.
Pejabat BGN Diminta Turun Langsung ke Daerah
Kebijakan berkantor di daerah menjadi bagian dari upaya BGN memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan MBG. Pejabat yang telah memperoleh tanggung jawab wilayah diarahkan untuk menjalankan tugas dari daerah, sehingga koordinasi dan pemantauan pelaksanaan program dapat dilakukan lebih dekat.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperpendek jarak antara pengambil kebijakan dengan kondisi nyata di lapangan. Dengan kehadiran pejabat BGN di daerah, berbagai persoalan pada satuan pelayanan diharapkan dapat diketahui dan ditangani lebih cepat.
Pengawasan langsung menjadi semakin penting karena pelaksanaan MBG melibatkan jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Kehadiran pejabat di daerah juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, pengelola SPPG, tenaga kesehatan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat.
Pembenahan BGN di Bawah Kepemimpinan Sudaryono
Sudaryono resmi menjabat sebagai Kepala BGN pada 22 Juli 2026. Kepemimpinan baru tersebut membawa agenda penguatan tata kelola dan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG.
Salah satu tantangan terbesar program MBG adalah memastikan standar pelayanan dan keamanan pangan diterapkan secara konsisten di seluruh daerah. Karena itu, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan melalui laporan administratif dari pusat.
Kehadiran pejabat BGN secara langsung di wilayah diharapkan mampu membuat pengawasan lebih responsif. Jika ditemukan persoalan, proses koordinasi dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih cepat.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun sistem pengawasan yang tidak hanya mengandalkan laporan, tetapi juga pemeriksaan dan pemantauan langsung di lapangan.
Pengawasan Lapangan Jadi Kunci Keberhasilan MBG
Program Makan Bergizi Gratis merupakan program berskala nasional yang membutuhkan koordinasi lintas wilayah. Semakin luas cakupan program, semakin besar pula kebutuhan terhadap sistem pengawasan yang kuat dan terukur.
Kebijakan Sudaryono menempatkan pejabat BGN lebih dekat dengan pelaksanaan program. Dengan demikian, kondisi dapur pelayanan, kualitas makanan, distribusi, hingga berbagai persoalan operasional dapat menjadi bagian dari pengawasan langsung.
Kehadiran pejabat di daerah juga dapat memperkuat komunikasi antara BGN dengan masyarakat. Informasi dari penerima manfaat maupun masyarakat sekitar dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program.
Pada akhirnya, efektivitas kebijakan tersebut akan terlihat dari hasil di lapangan. Pengawasan yang kuat harus mampu memastikan standar keamanan pangan dipenuhi, persoalan segera ditangani, dan pelayanan MBG berjalan sesuai ketentuan.
Langkah baru BGN ini menunjukkan bahwa perluasan program harus berjalan beriringan dengan penguatan pengawasan. Dengan pejabat yang lebih dekat dengan daerah, pemerintah berharap pelaksanaan MBG dapat semakin tertib, aman, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
